Perdana Menteri Srettha menyatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk membuka pembicaraan dengan Myanmar, seiring melemahnya rezim militer yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Untuk itu, pemerintah Thailand telah mengusulkan agar Laos, ketua ASEAN tahun ini, menjadi tuan rumah pertemuan darurat terbatas. Pemerintah Thailand percaya bahwa ASEAN akan mengambil langkah pendekatan yang lebih realistis untuk membantu Myanmar menghentikan krisis kemanusiaan secara bertahap.

Kemungkinan besar, sebuah terobosan signifikan akan dicapai berkat pendekatan baru ASEAN. Selama masa kepemimpinan di ASEAN pada 2023, Indonesia tidak berhasil menekan junta Myanmar agar menghentikan tindakan genosida. Laos telah memilih “diplomasi diam-diam” dan lebih bersedia untuk terlibat dengan pihak militer. Meski begitu, Laos patuh pada keputusan ASEAN untuk tidak melibatkan junta Myanmar dalam setiap pertemuan resmi ASEAN.

Menurut Reuters, Myanmar berada dalam keadaan darurat di segala lini. Saat ini, kelompok sekutu antijunta, yang didukung oleh pemerintah prodemokrasi, menguasai beberapa posko militer dan beberapa kota, termasuk bagian dari kota utama yang terletak di perbatasan Thailand.

“Rezim saat ini mulai kehilangan kekuatan,” kata Srettha dalam wawancara dengan Reuters awal bulan ini. “Mungkin ini saatnya untuk merangkul dan membuat kesepakatan,” katanya.

Pemerintah Thailand saat ini mulai berkuasa pada Agustus tahun lalu. Sikap pemimpinnya berbeda dengan perdana menteri sebelumnya, Jenderal (purnawirawan) Prayuth Chan-Ocha. Pemimpin pemerintahan Thailand terdahulu terang-terangan mendukung pemimpin junta Myanmar Jenderal Aung Min Hlaing yang menggulingkan pemerintahan Thailand, Aung San Suu Kyi, pada Februari 2021. Kini, sikap Thailand telah kembali sejalan dengan posisi ASEAN.

Menurut rencana, pertemuan akan dihadiri oleh Laos, Malaysia yang akan menjabat ketua ASEAN tahun depan, Indonesia sebagai ketua sebelumnya, dan Thailand, yang paling terkena dampak perang saudara di Myanmar. Krisis Myanmar terjadi antara junta militer dengan aliansi yang tidak terlalu erat dari tentara etnis-minoritas yang sudah mapan dan pendukung pemerintahan Suu Kyi.

Masih perlu diperjelas apakah pertemuan tersebut akan mengundang para menteri luar negeri atau pimpinan pemerintahan. Namun hal ini harus segera diatur, dan ASEAN harus lebih fleksibel dalam melibatkan kekuatan luar. Fleksibilitas diperlukan terutama dalam memobilisasi bantuan kemanusiaan agar menjangkau semua pihak di Myanmar. Kelompok oposisi menolak rencana bantuan tersebut karena khawatir pihak junta akan menggunakan bantuan kemanusiaan bagi kepentingannya sendiri.

Namun semua pihak yang terlibat harus realistis. Perang saudara di Myanmar nyaris tidak mendapat perhatian dunia. Perhatian global lebih disibukkan dengan krisis di Timur Tengah dan perang di Ukraina. Junta militer Myanmar kehilangan kendali atas wilayah yang berbatasan dengan Thailand dan Tiongkok. Kita juga harus ingat bahwa perang telah menjadikan Myanmar sebagai produsen opium terbesar di dunia.

Lupakan Konsensus Lima Poin (5PC), yang ditandatangani oleh Aung Min Hlaing saat menghadiri KTT darurat ASEAN di Jakarta pada April 2021. 5PC disepakati tiga bulan setelah kudeta yang ia pimpin. Namun, jenderal tersebut menolak untuk melaksanakan komitmennya, sementara ASEAN tidak dapat memaksanya agar patuh.

Konsensus mencakup segera diakhirinya kekerasan di negara tersebut, dialog antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan dari ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak. Setelah tiga tahun, konsensus tersebut ternyata hanya sekadar dokumen tanpa aksi.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi harus segera mengatur pertemuan dengan koleganya dari Thailand, Parnpree Bahiddha-Nukara, dalam merealisasikan rencana PM Srettha. Pertemuan tingkat tinggi, atau pertemuan tingkat menteri skala terbatas, seperti yang diusulkan oleh pemimpin Thailand, harus diadakan secepatnya.