Para aktivis mengatakan bahwa ketiga kandidat presiden tahun 2024 harus menawarkan strategi konkrit untuk mengatasi kelesuan yang terjadi dalam perjuangan Indonesia melawan korupsi, kemunduran demokrasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum terselesaikan. Semua strategi harus dijabarkan dalam debat pertama musim kampanye yang dijadwalkan berlangsung Selasa (12 Desember) malam.
Ajang debat calon presiden pertama yang disiarkan televisi, merupakan satu dari lima rangkaian acara debat yang akan diselenggarakan sebelum Februari 2024. Debat pertama akan membahas isu-isu hukum, korupsi, pemerintahan, demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi.
Dari topik-topik tersebut, kekhawatiran terhadap isu pemberantasan korupsi makan porsi sangat besar. Apalagi setelah anggota DPR dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 yang secara efektif melemahkan fungsi lembaga tersebut.
Baru-baru ini, Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ia diduga berupaya memeras mantan Menteri Pertanian dan tersangka korupsi Syahrul Yasin Limpo. Ditangkapnya Firli memberikan pukulan telak terhadap kepercayaan masyarakat pada KPK.
Selain itu, enam menteri dan satu wakil menteri di kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah terlibat kasus korupsi pada masa jabatannya yang kedua dan terakhir ini.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index atau CPI) terbaru, Indonesia turun empat poin ke peringkat 34. Artinya, terjadi peningkatan persepsi korupsi. Penurunan poin ini merupakan yang terbesar sejak sebelum jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Penurunan menjadi salah satu yang terburuk di tingkat regional, dalam setahun belakangan.
“Pada debat pertama, menurut saya semua kandidat harus memberikan komitmen yang jelas untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan independensi KPK, termasuk dengan mencabut revisi UU KPK tahun 2019,” aktivis Agus Sunaryanto dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Senin 11 Desember. Agus juga mendesak para kandidat untuk mendukung percepatan pembahasan RUU pemulihan aset, yang berupaya memberikan metode untuk mencegah korupsi dan pencucian uang.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.