Memberantas perjudian daring merupakan langkah tepat karena pemerintah baru tengah mencari hasil nyata untuk mencapai target kerja 100 hari pertama masa jabatannya. Keberhasilan memberantas judi daring tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga dapat menyelamatkan masa depan, dan bahkan nyawa, jutaan orang.

Banyak pihak mengatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis lain yang mungkin menyaingi pandemi COVID-19, yaitu judi. Pernyataan itu beralasan, mengingat dampak besar kecanduan perjudian daring, yang memengaruhi banyak remaja dan anak-anak, dari generasi yang diharapkan akan mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045.

Tindakan keras polisi secara nasional terhadap perjudian daring, menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas perjudian daring. Pemerintah sudah melakukan, antara lain, penggeledahan gedung kantor Kementerian Komunikasi dan Digital serta penangkapan karyawan kementerian dan influencer media sosial. Namun, para kritikus mengatakan bahwa respons pemerintah masih kurang dan terlambat.

Sejauh ini, polisi telah menahan 16 orang, termasuk 12 pegawai kementerian yang diduga melindungi, alih-alih memblokir, sekitar 1.000 situs perjudian daring. Polisi juga telah menangkap Gunawan, atau dikenal sebagai Sadbor, seorang kreator konten TikTok dari Sukabumi, Jawa Barat. Ia dan rekannya, Ahmad Supendi, diciduk aparat karena diduga mempromosikan perjudian daring di konten media sosial mereka.

Banyak yang percaya bahwa para kreator konten ini adalah orang-orang kecil tanpa dukungan politik, dan karena itu lebih rentan ditangkap. Fakta tersebut sulit disangkal di tengah korupsi yang melanda sistem peradilan negara ini. Polisi mengklaim telah memeriksa beberapa pesohor yang diduga memperoleh uang untuk mempromosikan perjudian daring, tetapi tidak satu pun yang diadili karena mengaku bahwa mereka "kurang pengetahuan" tentang praktik tersebut.

Polisi belum memeriksa atau menindak pejabat tinggi, atau mantan pejabat, di Kementerian Komunikasi. Padahal merekalah yang punya kuasa dan sumber daya untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan orang miskin, dari perjudian daring.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sempat menuai kontroversi, karena, dalam sidang dengar pendapat di DPR pada September lalu, mengusulkan untuk mengenakan pajak kepada penyelenggara perjudian daring. Menurutnya, pajak bisa digunakan sebagai strategi untuk memitigasi praktik perjudian, yang menurut Kitab Undan-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana. Salah satu tersangka yang ditangkap polisi adalah AK, yang direkrut Budi Arie untuk membantu kementerian memberantas situs perjudian daring.

Budi Arie, saat ini Menteri Koperasi dan anggota dewan pengarah Gerakan Solidaritas Nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, telah menyatakan siap menghadapi pemeriksaan polisi. Kendati polisi perlu izin Presiden untuk memeriksa seorang menteri, hanya penyelidikan yang transparan dan tidak diskriminatif yang akan memuaskan publik.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah berulang kali menerbitkan temuannya terkait perjudian daring. Badan anti pencucian uang tersebut melaporkan bahwa, tahun lalu, akumulasi perputaran uang yang terkait dengan perjudian daring mencapai Rp327 triliun atau $21 miliar dolar Amerika. Angka itu setara dengan belanja pemerintah untuk subsidi dan kompensasi energi hingga Oktober. Transaksi perjudian sebesar itu melibatkan 3,29 juta orang, yang menurut juru bicara PPATK Natsir Kongah sebagian besar adalah masyarakat kelompok berpenghasilan rendah dan termasuk pelajar.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan masyarakat dari semua lapisan untuk mengakses perjudian daring. Kapolri Jenderal Listyo SIgit Prabowo mengatakan bahwa seseorang dapat memasang taruhan hanya dengan Rp10.000, menggunakan berbagai metode pembayaran daring.

Meskipun penting untuk menindak tegas perjudian daring, literasi keuangan juga membantu seseorang menghindari perjudian. Di Jepang, negara dengan pasar perjudian yang besar, terdapat survei yang menemukan bahwa siswa sekolah dasar yang belajar tentang perbankan dan manajemen keuangan telah paham risiko main judi.

Mungkin tidak realistis untuk mengharapkan pemerintah baru agar sepenuhnya mengatasi perjudian daring hanya dalam waktu tiga bulan, atau bahkan lima tahun. Namun kita tidak boleh percaya pada keberhasilan langkah-langkah cepat dan acak yang ditujukan untuk mendapatkan popularitas.