TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Tawaran pemerintah pada pengembang perumahan asing tidak segera ditanggapi
Pengembang Tiongkok punya kapasitas cadangan. Tapi, ekpansi mereka ke luar China terkendala masalah keuangan, akibat merosotnya bisnis properti di negara mereka sendiri.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Rising population: A residential area near the city center of Jakarta is seen in this aerial photo taken on Dec. 2, 2021. (AFP/Bay Ismoyo )
Pemerintah berharap pengembang asing mendukung program perumahan Presiden Prabowo Subianto yang ambisius. Tetapi, banyak perusahaan Tiongkok, yang secara teori dapat menangani proyek skala besar, menghadapi kendala dalam melakukan ekspansi ke luar negeri. Mereka mengalami kesulitan keuangan, menyusul anjloknya sektor properti di negara mereka sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi investor asing terbesar di pasar perumahan Indonesia. Meski begitu, target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun merupakan tugas yang sangat berat.
Terdapat juga spekulasi tentang keraguan investor asing terhadap program perumahan di Indonesia, kecuali pemerintah memberikan jaminan atas status tanah, juga memastikan permintaan pasar.
Saat ini, jumlah perumahan masih terbatas di Indonesia. Pada 2023, kesenjangan antara permintaan terhadap rumah dengan kepemilikan yang ada sebesar 9,9 juta unit. Permintaan didefinisikan sebagai setiap keluarga yang tidak punya rumah, atau yang kondisi rumahnya dianggap di bawah standar.
Seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, hal yang disebut sebagai backlog perumahan ini terbukti menjadi tantangan yang sulit bagi pemerintahan berikutnya.
