Kajian Economist Intelligence Unit (EIU) untuk lingkungan bisnis menempatkan Indonesia pada peringkat ke-58 di antara 82 negara.

Peringkat ke-58 memang terlihat kurang bagus, tapi yang harus lebih diwaspadai adalah bahwa negara-negara yang ekonominya juga sedang berkembang seperti India (peringkat 50), Vietnam (peringkat 45), Thailand (peringkat 33), dan Malaysia (peringkat 26) bisa ada di posisi yang lebih tinggi. Semua adalah negara saingan Indonesia untuk menarik investasi dari Cina, Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan tempat lain.

Selain soal persaingan merebut investor, semua negara tetangga juga telah naik peringkat sejak penilaian EIU yang terakhir. Lihat saja Vietnam yang melonjak 12 posisi dari peringkatnya tahun lalu, menjadikan negara tersebut yang paling berpotensi saat ini. Sementara posisi Indonesia justru melorot tiga peringkat.

Meskipun kita tidak tahu rumus yang digunakan EIU dalam menyusun peringkat, selain bahwa tiap negara dinilai berdasarkan “91 indikator krusial,” semua penilaian harus ditanggapi serius. Lebih jauh, kajian EIU mungkin beda bobotnya dengan laporan Doing Business yang dibuat Bank Dunia yang terhenti (setidaknya untuk saat ini). Namun tetap saja, kajian EIU perlu dicermati dan digunakan untuk mempertanyakan kinerja pemerintah.

Apakah reformasi telah dianalisa masak-masak dan dilaksanakan dengan tepat? Apakah format undang-undang omnibus merupakan cara yang paling terfokus dan transparan dalam hal peraturan hukum demi meningkatkan kemudahan berbisnis? Mungkinkah kendala dalam mempekerjakan orang asing menghambat kemajuan beberapa sektor?

Adalah sebuah proses yang sehat mempertanyakan perubahan peraturan yang sudah  direncanakan dan bahkan meragukan aturan yang sudah diterapkan. Namun tentu tidak boleh memaksakan tindakan koreksi yang gegabah atau yang tidak terencana matang.

Sungguh baik jika kajian EIU membuat kita berpikir ulang atas kinerja kita dan tidak merasa diri superior. Meskipun, tidak berpuas diri jadi sikap yang sulit mengingat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia menguat. Artinya terdapat tingkat produksi yang tinggi, yang bisa dikaitkan dengan naiknya daya beli masyarakat yang kemudian jadi acuan bahwa Indonesia semakin sejahtera.

Bagaimana pun, kita belajar dari pengalaman bahwa membandingkan Indonesia dengan negara lain adalah hal yang kurang bermanfaat dan bahkan melukai harga diri kita sendiri. Peringkat bukanlah indikator keberhasilan yang obyektif, dan naik atau turunnya posisi kita dalam sebuah kajian tidak serta merta sama dengan realita peningkatan atau penurunan kinerja kita.

Selain itu, indikator dalam sebuah pemeringkatan bisa saja bukan hal penting untuk negara yang dinilai. Bagi Indonesia, misalnya, yang terpenting adalah kemakmuran yang berkelanjutan.

Harus diakui bahwa banyak keluhan dari para pelaku bisnis di Indonesia. Mereka mengeluhkan syarat dan ketentuan berbisnis, dan keluhan-keluhan tersebut bisa jadi kemudian mempengaruhi turunnya peringkat Indonesia dalam kajian EIU. Namun para pebisnis toh menerima dan menjalankan syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, karena paham bahwa terdapat imbalan yang sepadan berkat perkembangan ekonomi makro di negara ini.

Tanpa bermaksud menyinggung siapa pun, timbul pertanyaan, apakah peringkat 58 mencerminkan posisi Indonesia di mata investor?

Negara ini mencapai pertumbuhan PDB tertinggi keempat di antara perekonomian negara-negara G20 tahun lalu, yaitu sebesar 5,3 persen. Pada bulan April, Dana Moneter Internasional merevisi perkiraannya untuk tahun ini. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara merealisasikan investasi langsung senilai $22,4 miliar dolar Amerika pada kuartal pertama 2023, yang mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 16,5 persen. Lebih dari setengah investasi tersebut berasal dari luar negeri karena investasi asing langsung (foreign direct investment atau FDI) naik 20,2 persen selama periode satu tahun.

Singkatnya, peluang yang diberikan oleh kekuatan ekonomi makro Indonesia merupakan faktor penarik investasi, yang anehnya tidak tercermin dalam peringkat yang disebut di awal.

Mungkin keluhan para pebisnis di Indonesia lebih banyak, jika dibandingkan dengan pelaku bisnis di negara lain. Namun, di sisi lain, imbal balik yang ditawarkan pasar Indonesia juga lebih besar, relatif lebih baru, dan tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan negara lain.

Di satu sisi, situasinya mirip dengan kondisi Indonesia dalam program nasionalisasi sumber daya. Ada pelaku bisnis yang mengeluhkan kebijakan larangan ekpor mineral logam, tapi di sisi lain mereka juga tak ingin melewatkan kesempatan yang tersedia untuk berpartisipasi dalam invetasi pada program hilirisasi.

Minat perusahaan asing pada berkembangnya industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle atau EV) di Indonesia cukup besar. Dan bagi para peminat ini, peringkat lingkungan bisnis yang dikeluarkan EIU bukanlah landasan pertimbangan utama.