TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
DK PBB menjelma 'NATO'
Bahkan jika mereka pada akhirnya setuju bahwa Resolusi No. 2728 bersifat mengikat, para anggota pasti akan mendebatkan soal cara menegakkannya.
Change Size
A woman sits on the terrace of her destroyed home on March 22, 2024 in Rafah, the southern Gaza Strip. (Reuters/Mohammed Salem)
S
egera setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 25 Maret mengeluarkan resolusi menuntut gencatan senjata secepatnya di Gaza, 15 anggota DK PBB terlibat dalam perseteruan terkait seberapa mengikat resolusi tersebut terhadap Israel. Israel telah melakukan operasi militer besar-besaran melawan militan Hamas di wilayah pendudukan.
Bahkan jika mereka pada akhirnya setuju bahwa Resolusi No. 2728 bersifat mengikat, sekali lagi jika mereka setuju, dan hal itu sangat diragukan, para anggota DK PBB pasti akan berdebat lagi soal cara menegakkannya.
Dan seluruh kegiatan diplomasi tingkat tinggi akan berisiko berakhir sebagai aktivitas yang membuang-buang waktu belaka. Pasalnya, resolusinya bersifat terikat waktu. Gencatan senjata hanya berlaku pada bulan puasa, bulan Ramadan, dan bulan tersebut akan berakhir hanya dalam kurun seminggu lagi, yaitu pada 9 April.
Sementara itu, Israel terus melanjutkan aksi genosidanya di Gaza. Bulan lalu, angka kematian mencapai angka kritis 30.000. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat lebih cepat saat ini, karena lebih dari 1 juta warga Palestina menghadapi apa yang disebut dalam laporan PBB sebagai tingkat kelaparan yang “mematikan”.
Israel tidak hanya membunuh warga sipil Palestina dan menghancurkan rumah-rumah mereka dalam upaya melenyapkan Hamas. Lebih jauh, tentara Israel juga mencegah masuknya pasokan bantuan internasional berupa makanan dan obat-obatan ke Gaza. Lebih banyak lagi orang yang akan meninggal karena kelaparan. Juga akan banyak korban jiwa akibat luka-luka yang sesungguhnya dapat diobati. Atau, akan banyak korban jiwa karena serangan atau memang dibunuh oleh tentara Israel.
Saat ini sudah jelas bahwa tidak ada tekanan internasional, termasuk resolusi DK PBB, yang dapat menghentikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mewujudkan rencananya untuk menghancurkan Hamas. Ia ingin menghapus Gaza dari peta, tidak peduli seberapa besar angka jumlah korban yang tewas.
Resolusi tersebut mungkin memperlambat rencana Netanyahu untuk melancarkan operasi darat skala penuh di kota Rafah, di perbatasan selatan Gaza. Meski begitu, tidak ada yang bisa menahannya setelah Ramadan berakhir.
Resolusi terbaru ini merupakan upaya kelima DK PBB dalam menuntut gencatan senjata. Upaya lain semuanya terhadang hak veto, dan disetujui oleh 14 suara, dengan satu-satunya abstain dari Amerika Serikat.
Menghadapi tekanan internasional dan juga tekanan dalam negeri untuk mengakhiri kampanye genosida, Washington akhirnya mengalah. Namun, tetap saja resolusi dibaut lebih lunak, dengan memasukkan batasan waktu dan pembebasan tanpa syarat bagi “semua sandera”. Dan segera setelah pemungutan suara dilakukan, perwakilan PBB di PBB memperjelas bahwa bagi AS, resolusi tersebut tidak mengikat, sehingga, lagi-lagi, memicu perdebatan tanpa akhir.
Sangat menyedihkan melihat Washington mengambil tindakan setengah-setengah, jika memang mereka berniat mengambil tindakan, dalam upaya membuat Israel berhenti membunuh rakyat Palestina. Hal ini mungkin terdengar tidak wajar, tetapi AS telah menjadi pendukung utama dan pembela Israel. AS secara konsisten melindungi negara Yahudi tersebut dari kritik atas tindakan kekerasannya, tidak hanya di Gaza namun juga di Tepi Barat.
Kesepuluh anggota terpilih DK PBB yang mengajukan resolusi tersebut mungkin akan merayakan keberhasilan upaya diplomasi mereka.
Namun resolusi tersebut tidak mengubah apa pun di kehidupan nyata di lapangan. Sebaliknya, resolusi malah mungkin hanya memberi harapan palsu bagi rakyat Palestina. Mereka bisa jadi menyangka dunia pada akhirnya akan menyelamatkan mereka, setelah terus-menerus dibombardir Israel sejak Oktober. Padahal tidak juga.
Seluruh perdebatan di DK PBB menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dewan dalam memenuhi tanggung jawab utamanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berkat AS, dan empat anggota tetap lain pemilik hak veto, maka perjanjian ini menjadi impoten. Jika DK PBB merupakan perwakilan dunia, maka kita semua telah mengecewakan rakyat Palestina.
Dengan menentang resolusi dan mengabaikan banyak hukum internasional, Israel mengacaukan tatanan dunia. Dan tindakan itu pada dasarnya didukung oleh PBB, yang menaungi Israel sebagai salah satu anggotanya. Hal ini menjadi preseden buruk bahwa dewan hanya dapat berbicara tentang mengakhiri perang, namun tidak benar-benar bertindak nyata untuk menghentikannya.
DK PBB akhirnya menjadi organisasi “NATO” alias no action, talk only. Tidak bertindak, hanya mengoceh saja. Jika begitu kenyataannya, dunia memang merupakan tempat tinggal yang berbahaya bagi semua.
