Dengan diterimanya Indonesia secara resmi sebagai anggota penuh BRICS pada Senin 6 Januari, Presiden Prabowo Subianto selangkah lebih dekat untuk mewujudkan ambisinya menjadikan Indonesia sebagai pemain berpengaruh di tingkat global.

Tidak ada yang salah dengan aspirasi tersebut, mengingat Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Indonesia juga negara demokrasi terbesar ketiga sekaligus negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Intinya, suara Indonesia patut dihormati.

Kami sepakat bahwa bergabung dengan kelompok negara berkembang seperti BRICS akan meningkatkan pengaruh Indonesia. Namun, kami juga ingin mengingatkan Presiden tentang konsekuensi keanggotaan, terutama terkait makin tingginya tensi ketegangan perdagangan dan militer antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Donald Trump, yang akan kembali ke Gedung Putih akhir bulan ini, telah mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada BRICS jika kelompok tersebut melanjutkan rencana dedolarisasinya. Padahal, rencana itu merupakan tujuan yang telah menarik lebih banyak negara untuk bergabung.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengumumkan penerimaan Indonesia dalam kapasitasnya sebagai ketua kelompok tahun ini. Presiden Prabowo diharapkan menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Rio de Janeiro pada Juli. Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota akan membahas "pengembangan alat pembayaran" untuk memfasilitasi perdagangan di antara mereka.

Indonesia menyambut keanggotaan penuhnya di BRICS pada Selasa, dan memuji perkembangan tersebut sebagai "langkah strategis" dalam membina kerja sama di antara negara-negara berkembang. Tentu saja tujuannya adalah mempromosikan dunia yang "adil dan damai".

Pendahulu Prabowo, Joko "Jokowi" Widodo, dikenal enggan bergabung dengan BRICS karena ia menganggap tujuan utama organisasi tersebut adalah untuk melemahkan AS. Tidak seperti Jokowi, Prabowo yakin pemerintahnya dapat meraup keuntungan ekonomi dari BRICS, meskipun masyarakat internasional menganggap kelompok tersebut sebagai perhimpunan yang didorong oleh kepentingan politik, bukan ekonomi.

Pada kenyataannya, setidaknya sejauh ini, BRICS belum meraih hasil nyata bagi para anggotanya. Selain pembentukan Bank Pembangunan Baru (New Development Bank atau The NDB), kelompok tersebut tetap tidak mampu membuktikan janjinya untuk mengurangi ketergantungan pada AS. NDB merupakan bank multilateral yang didominasi oleh dana dari Tiongkok, 

Didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, BRICS kini memiliki 10 anggota penuh. Setelah Indonesia, tiga negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand, tampaknya juga akan bergabung.

Malaysia di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah salah satu contoh negara berkembang yang telah menjaga hubungan baik dengan Rusia dan Tiongkok. Malaysia juga memenangkan investasi besar dari para pemain Big Tech AS, seperti Apple, Microsoft, dan Elon Musk.

Prabowo telah memilih untuk memajukan kebijakan bertetangga dengan baik di bawah naungan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Selain BRICS, Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi multilateral, seperti ASEAN, Kelompok 20 (G20), Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), dan blok perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Cooperation atau RCEP) yang beranggotakan 15 orang.

Indonesia juga telah mengajukan keanggotaan di organisasi lain, termasuk dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership atau CPTPP) yang dipimpin Jepang dan Australia. Sementara BRICS bertujuan untuk melawan dominasi AS, tujuan utama CCTPP, yang awalnya bernama TPP, adalah untuk mengimbangi hegemoni ekonomi Tiongkok.

CPTPP adalah perjanjian perdagangan yang membebaskan perdagangan dan investasi di antara 11 negara di Asia-Pasifik. AS menarik diri dari blok tersebut. Tiongkok mengajukan permohonan bergabung pada 2021, tetapi belum menerima persetujuan hingga saat ini.

Indonesia juga telah memulai proses aksesinya ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD). Langkah Indonesia ini dipandang sebagai cara untuk mematuhi prinsip-prinsip ekonomi dan perdagangan Barat, demi mendapatkan akses yang lebih luas ke rantai pasokan global.

Jangan sampai kita lupa, tujuan utama diplomasi bebas dan aktif adalah untuk melayani kepentingan nasional, terutama di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Sangat penting untuk mengakui potensi jebakan yang ada di balik upaya untuk bersuara secara lebih terbuka di tingkat internasional. Terutama ketika tindakan tersebut dapat membahayakan kepentingan nasional, dengan menempatkan Indonesia dalam posisi yang genting di tengah dinamika persaingan kekuatan global yang kompleks.

Tentu kita berharap Indonesia dapat mengejar manfaat dari BRICS dan organisasi multilateral lainnya. Namun, Indonesia juga harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Seperti pepatah lama Indonesia, "main air bisa basah, main api bisa hangus”.