Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga negara, segala umur, pada hari ulang tahun mereka, kemungkinan akan menjadi hadiah yang sangat dibutuhkan. Tetapi pemerintah harus memastikan distribusi program secara adil di seluruh nusantara.

Setelah upacara pelantikan kepala daerah yang pertama pada 6 Februari, menurut rencana pemerintah akan meluncurkan program andalan lain dari agenda Presiden. Tahun ini, untuk program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun (288 juta dolar Amerika). Program akan menyasar sekitar 60 juta orang.

Selama lima tahun masa jabatan Prabowo, program ini diharapkan akan menjangkau lebih dari 200 juta penerima manfaat. Angka itu artinya sekitar 68 persen dari populasi, yang menurut Statista diproyeksikan akan berjumlah 295 juta orang pada 2029.

Dengan pelaksanaan yang tepat, program pemeriksaan kesehatan di hari ulang tahun niscaya akan menaikkan tingkat kesadaran pada kesehatan yang pada gilirannya akan membantu mengatasi defisit dalam jaminan kesehatan universal. Selama ini, tingkat kesadaran kesehatan di Indonesia dikenal rendah. 

Data resmi mengungkapkan bahwa, saat ini, sebagian besar dari 280 juta penduduk Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan dasar. Pemeriksaan itu khususnya untuk penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, stroke, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Padahal, penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab utama kematian.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa hampir 40 persen penduduk belum pernah diskrining untuk PTM. Di antara warga negara berusia 20 tahun ke atas, sekitar 63 persen tidak pernah memeriksa kadar gula darahnya, sementara 33 persen tidak pernah memeriksa tekanan darahnya. Jika tidak ditangani dengan benar, kadar gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit yang fatal.

Penyakit fatal itu misalnya, penyakit jantung iskemik, atau jantung yang melemah karena berkurangnya aliran darah. Saat ini, penyakit jantung iskemik menjadi penyebab utama kematian dan menjadi penyebab hampir 20 persen dari seluruh kematian secara nasional. Selain itu, untuk menanganinya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus mengeluarkan dana hingga Rp23,5 triliun, dari anggaran tahunannya yang sebesar Rp158,8 triliun.

JKN telah mencatat peningkatan defisit secara progresif selama beberapa tahun terakhir hingga mencapai sekitar Rp16 triliun pada 2024. Angka itu hampir dua kali lipat dari angka pada 2023. Dengan kata lain, defisit ini dapat dihilangkan, bahkan jika hanya mengendalikan penyakit jantung iskemik saja melalui pemeriksaan kesehatan dan tindakan pencegahan lainnya.

Kementerian Kesehatan telah menghimbau masyarakat untuk mengunduh dan memasukkan data pribadi mereka ke aplikasi kesehatan SATUSEHAT “untuk memastikan akses yang lancar” ke pemeriksaan kesehatan. Masyarakat juga harus mendaftar atau mengaktifkan keanggotaan JKN mereka. Pengguna juga dapat membuat profil untuk anak-anak dan orang tua mereka.

Imbauan tersebut tampaknya telah berhasil. Hingga Oktober lalu, lebih dari 277 juta orang Indonesia telah bergabung dengan skema kesehatan nasional.

Setelah langkah-langkah ini selesai, para anggota terdaftar akan diberi informasi tentang pemeriksaan kesehatan gratis dan Puskesmas yang ditunjuk. Terdapat 10.400 pusat kesehatan masyarakat yang berpartisipasi dalam program tersebut.

Selain pemeriksaan PTM, program ini juga akan memeriksa penyakit dan kondisi kesehatan tertentu berdasarkan usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Misalnya, akan diadakan tes untuk kondisi yang sudah ada sebelumnya, serta untuk cacat lahir yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak di bawah 5 tahun.

Remaja hingga usia 18 tahun akan diperiksa untuk obesitas, diabetes, dan kesehatan mulut. Sementara itu, orang dewasa akan dites untuk tanda-tanda kanker yang umum, berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan orang lanjut usia akan diperiksa untuk kondisi dan penyakit geriatri, termasuk demensia, osteoporosis, dan penyakit jantung koroner.

Pemerintah mengatakan bahwa program ini siap diluncurkan. Tetapi, masyarakat harus tetap memantau pelaksanaannya, khususnya terkait pemerataan layanan. Bahkan puskesmas, yang menyediakan layanan kesehatan dasar, tidak tersebar secara merata di seluruh negeri. Banyak puskesmas yang terletak jauh dari desa dan pusat lokasi tinggal populasi lainnya.

Seperti halnya infrastruktur dan fasilitas publik lain, sebagian besar fasilitas kesehatan terpusat di Jawa. Kompas.com pada Maret lalu melaporkan bahwa 50 persen dari 3.155 rumah sakit di Indonesia berlokasi di Pulau Jawa. Data itu diperoleh dari data Statistik Indonesia tahun 2024. Sementara itu, Papua hanya memiliki 72 rumah sakit, yang melayani wilayah yang luasnya tiga kali lipat jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

Apa pun, mari kita hargai niat baik pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warganya. Kita harus mendukung penuh program tersebut. Salah satu cara mendukungnya adalah dengan menyebarkan informasi tentang program pemeriksaan kesehatan di hari ulang tahun, dengan harapan tidak ada lagi warga yang tidak mengetahuinya.