Kami imbau Presiden Prabowo Subianto untuk mencermati secara serius penyebab sekaligus kemungkinan implikasi dari jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS minggu ini. Pasalnya, pasar telah melihat jatuhnya nilai tukar rupiah sebagai peringatan dini terkait kebijakan ekonomi pemerintah.

Jatuhnya nilai tukar rupiah minggu ini merupakan yang terburuk sejak krisis keuangan dan gejolak politik Indonesia tahun 1998. Peristiwa itu menyebabkan mantan mertua Prabowo, Soeharto, mengakhiri pemerintahan diktatornya selama 32 tahun. Soeharto lengser pada 21 Mei tahun itu.

Menambah tantangan bagi negara, pada 18 Maret lalu, pasar saham Indonesia anjlok ke level terendah sejak 2021. Anjloknya pasar saham memicu penghentian perdagangan secara darurat untuk sementara.

Presiden tampak meremehkan kejadian jatuhnya pasar saham. Ia ungkapkan hal itu dengan mengatakan bahwa rakyatnya mencemaskan harga bahan pokok, bukan saham. Namun sesungguhnya akar dari kedua wujud reaksi pasar tersebut, rupiah turun dan saham anjlok, jauh lebih dalam ketimbang yang mungkin dipikirkan Presiden.

Tanpa bermaksud menakut-nakuti bangsa, harus kami sampaikan dengan jujur beberapa hal, karena sangat jelas bahwa pemerintah telah mengabaikan reaksi pasar yang sedang berlangsung.

Para ekonom mengatakan bahwa jatuhnya rupiah disebabkan oleh campuran berbagai kejadian. Di antaranya, ketidakpastian global yang diakibatkan oleh kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, gejolak geopolitik, dan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang kacau dan impulsif.

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan baru-baru ini telah dilihat sebagai bagian dari upaya bersama untuk menempatkan lebih banyak kekuasaan di tangan Prabowo. Dan penilaian itu timbul di dalam dan luar negeri. Rezim otoriter Soeharto kembali menghantui bangsa ini. Presiden juga tampaknya tidak dapat menyembunyikan preferensinya dengan memasukkan jenderal militer di jajaran pemerintahannya. Ia tak dapat menutupi kurangnya kepercayaan pada warga sipil.

Sekarang, Prabowo harus mengakui beberapa kenyataan pahit. Jika perlu, ia harus siap untuk melakukan koreksi total terhadap kebijakan ekonomi dan pendekatan politiknya. Koalisi "permanen"-nya, yang menguasai 80 persen DPR, mungkin lebih tidak menentu daripada yang dibayangkannya, jika pasar negara ini terus menderita.

Pemerintah kini menghadapi krisis kepercayaan yang serius dari masyarakat dan pasar keuangan, termasuk investor dan negara asing.

Prabowo masih punya kesempatan untuk menyelesaikan krisis ini demi keuntungannya sendiri. Namun, apakah ia berani melakukan perombakan kabinet secara besar-besaran? Ia telah berjanji untuk mengevaluasi kabinetnya setelah enam bulan. April mendatang jadi saat yang tepat untuk membuktikan komitmen tersebut.

Tak lama setelah pelantikannya pada Oktober tahun lalu, Prabowo membentuk tim yang beranggotakan 109 orang. Tim itu terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan lima kepala badan pemerintahan. Ini adalah kabinet yang sangat besar.

Tujuh belas menteri diangkat kembali dari kabinet mantan presiden Joko "Jokowi" Widodo, dengan 12 orang menduduki posisi yang sama.

Meskipun jumlah tenaga kerjanya sangat banyak, kinerja tim ekonomi Prabowo mengecewakan. Kami seerukan kepada Presiden untuk mempekerjakan lebih banyak profesional yang berani berkata “tidak” pada atasannya.

Kami juga menyarakan agar Presiden menghentikan, atau mengurangi secara drastis, setidaknya untuk sementara, program makan bergizi gratis. Misi program ini memang sangat mulia. Tapi, program ini menyerap terlalu banyak sumber daya negara dengan mengorbankan tujuan pembangunan lain yang lebih strategis.

Ketika krisis keuangan Asia melanda pada pertengahan 1997, Soeharto yakin bahwa Indonesia tidak akan terpengaruh, karena fundamental ekonominya solid.

Kenyataannya tidak demikian. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton memutuskan untuk membantu menyelamatkan Indonesia, termasuk melalui Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Clinton yakin bahwa negara ini terlalu istimewa bagi kepentingan geopolitik AS, hingga tak boleh dibiarkan jatuh.

Prabowo harus ingat bahwa sekarang, tidak ada negara asing yang akan datang membantu pemerintahannya ketika krisis melanda, terutama dengan Trump memerintah kembali. Negara-negara sekarang disibukkan dengan agenda mereka sendiri dan tidak akan peduli pada negara lain. Mereka tidak hirau akan seberapa strategis posisi teman-teman negara lain itu di peta dunia.

Kini, Presiden harus mengambil tindakan tegas. Ia harus membatalkan program-program ekonomi yang meragukan. Krisis kepercayaan terhadap pemerintahannya hanya dapat diselesaikan dengan kebijakan ekonomi yang lebih arif. Prabowo harus mendengarkan peringatan dari rupiah.