enteri Pertahanan dan calon presiden Prabowo Subianto telah melanjutkan kembali ide untuk membangun tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Rencana pembangunan itu muncul sebagai upaya mengatasi penurunan permukaan tanah di daerah tersebut. Namun, para ahli berpendapat bahwa mega proyek ini tidak akan menyelesaikan apa pun.
Ia mengemukakan ide mengenai tanggul laut raksasa tersebut dalam sebuah seminar publik pada Rabu 10 Januari. Dalam paparannya, ia tekankan bahwa Indonesia harus segera memulai membangun tanggul laut raksasa. Ia memperkirakan bahwa proyek ini akan membutuhkan dana hingga $60 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp 930 triliiun.
"Saya telah setuju dengan Menteri Koordinator Perekonomian [Airlangga Hartarto] untuk membentuk gugus tugas guna mempelajari dan mempercepat persiapan kita membangun tembok tersebut," kata Prabowo.
Airlangga, yang juga menghadiri seminar tersebut, menjelaskan bahwa tanah di pantai utara Pulau Jawa tenggelam antara 1 hingga 25 sentimeter per tahun. Sementara, permukaan air laut naik antara 1 hingga 15 cm per tahun. Akibatnya, daerah tersebut terus menerus mengalami banjir rob.
Naiknya permukaan air laut dapat berdampak besar pada perekonomian nasional, kata Airlangga. Alasannya, 70 kawasan industri dan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terletak di pesisir utara Jawa. "Sekitar 50 juta orang tinggal di Jawa bagian utara. Kawasan ini juga menyumbang sekitar 20 persen terhadap PDB nasional melalui berbagai industri, seperti perikanan, transportasi, dan pariwisata," ujarnya.
Tanggul laut raksasa itu sendiri merupakan ide yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Adalah presiden dengan masa jabatan terlama di Indonesia, Soeharto, yang pertama kali mencetuskan ide pembangunan tanggul tersebut pada 1994.
Rencana pembangunan tanggul baru mendapatkan perhatian dalam satu dekade terakhir, setelah pemerintah memutuskan untuk membangunnya di Jakarta. Tanggul di Jakarta, yang diberi nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pembangunan tanggul juga mencakup pulau-pulau hasil reklamasi untuk proyek-proyek milik swasta, meskipun gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan, memilih mengevaluasi kembali proyek tersebut.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Thank you for sharing your thoughts.
We appreciate your feedback.