Saat berbicara di Shangri-La Dialogue di Singapura pada akhir pekan lalu, Prabowo mengusulkan strategi untuk mengakhiri perang di Ukraina, serta mengajak pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia untuk mendorong Kyiv dan Moskow segera memulai negosiasi perdamaian.

Jokowi mengatakan, Prabowo belum berkomunikasi dengannya mengenai rencana perdamaian tersebut dan bahwa hal itu datang langsung dari Prabowo sendiri.

“Rencana tersebut diusulkan oleh Pak Prabowo. Saya belum berbicara dengannya. Saya akan mengundangnya bertemu hari ini atau besok. Saya akan meminta penjelasan atas apa yang [Pak Prabowo] usulkan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan, di sela-sela acara rapat pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Selasa lalu.

Rencana perdamaian Prabowo tersebut termasuk gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi, dan pengerahan pasukan pemantau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang juga akan mengawasi referendum di wilayah yang disengketakan.

Ukraina telah menolak rencana tersebut dan menegaskan kembali posisi Kyiv bahwa Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah yang didudukinya.

Pada panel yang berbeda di forum Shangri-La, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menggambarkan rencana tersebut sebagai “[sesuatu yang] terdengar seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia” dan bahwa Ukraina tidak butuh “mediator yang datang pada kami [dengan] rencana aneh ini”.

Rencana perdamaian tersebut secara umum mendapatkan tanggapan beragam. Beberapa pihak menyambut baik, sedangkan yang lain meragukannya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak membela usulan tersebut dengan mengatakan bahwa Prabowo hanya “melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Konstitusi – bahwa Indonesia harus mempromosikan perdamaian dunia sambil mempertahankan diplomasi luar negeri yang bebas dan aktif”.

Prabowo, yang juga merupakan salah satu calon presiden terkemuka untuk 2024, juga mengatakan pada forum tersebut bahwa Indonesia akan dengan senang hati mengerahkan personel militer untuk mendukung misi perdamaian PBB di zona demiliterisasi yang diusulkan.

Dua pemilihan presiden terakhir, dengan kandidat Prabowo dan Jokowi, telah digambarkan sebagai dua pilpres yang paling terpolarisasi dalam sejarah Indonesia. Kini, Prabowo, yang bergabung dengan Kabinet Jokowi setelah pemilihan 2019, telah menggambarkan dirinya sebagai penerus politik mantan saingannya tersebut.

Menurut para analis, sikap Prabowo pada forum Shangri-La dapat menunjukkan bahwa ia memandang dirinya sebagai pemimpin global yang kepentingannya tidak berhenti di tingkat domestik atau regional, berbeda dengan Jokowi yang menghabiskan sebagian besar pemerintahannya berfokus pada masalah dalam negeri.

Setelah menjabat sebagai menteri pertahanan, hubungan Prabowo dengan Presiden semakin dekat. Pada Januari lalu, Jokowi memintanya mengambil peran tambahan untuk mengoordinasikan urusan intelijen.

Hal ini memicu spekulasi bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) akan ditempatkan di bawah pengawasan Prabowo. Banyak yang menganggap hal tersebut sebagai penghinaan terhadap Kepala BIN Budi Gunawan dan menuai kritik bahwa restrukturisasi semacam itu dapat menjadi kemunduran bagi upaya reformasi keamanan negara.

Sejak itu Prabowo telah mengklaim bahwa ia hanya akan membantu mengoordinasikan pengumpulan dan pembentukan divisi intelijen di berbagai lembaga, dari BIN dan departemen intelijen militer serta polisi hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tetapi fakta bahwa Jokowi tidak mengetahui tentang rencana perdamaian Ukraina usulan Prabowo tersebut mungkin bertentangan dengan motif Jokowi untuk memberikan peran baru kepada Prabowo, yang tentunya segera memberi informasi soal masalah-masalah penting.

“Jangan kasih tahu saya apa yang terjadi kalau [sudah] terjadi,” kata Jokowi, Januari lalu.