elanda sudah menerima bahwa Indonesia, bekas jajahannya, merdeka pada 17 Agustus 1945. Selama 74 tahun terakhir, Belanda mencatat bahwa Indonesia merdeka pada 30 Desember 1949.
Perdana Menteri Mark Rutte mengumumkan di Parlemen Belanda, pada 14 Juni lalu, Den Haag “mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat” bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan mengatakan ia berencana untuk berkonsultasi dengan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo tentang cara “bersama-sama mencapai realisasi hari kemerdekaan itu.”
Anda serius, Meneer Rutte? Mengapa menyeret Indonesia ke dalam debat domestik yang hasilnya tidak jelas dan tidak ada urusannya? Pengakuan Belanda tidak penting bagi Indonesia, maupun bagi hubungan negara ini dengan mantan penguasa kolonialnya.
Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada suatu hari baik di bulan Agustus tahun 1945, dan kemudian mengobarkan perang berdarah yang sengit melawan pasukan Belanda yang mencoba menegakkan kembali kekuasaannya pasca Perang Dunia II. Empat tahun kemudian, Indonesia memenangkan perang yang memaksa Belanda menyerahkan kedaulatan. Sejak itu, 17 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Apa pun perkataan atau keyakinan mantan penguasa kolonial tidak akan mengubahnya.
Menerima kekalahan dan kehilangan hak atas wilayah jajahan yang berharga jelas sebuah hal yang sulit diterima. Tak heran, Belanda terus bersikeras soal menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, seolah-olah kemerdekaan adalah hadiah. Versi resmi Belanda itulah yang mereka akui, hingga bulan ini.
Untuk bisa sampai di titik ini, yaitu menerima tanggal kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya, merupakan perjuangan politik yang panjang bagi Den Haag. Tentu karena ada perlawanan, terutama dari para veteran perang yang dikirim untuk bertarung di Indonesia pada tahun 1940-an. Wajar jika mereka merasa dikhianati, bahwa yang sudah mereka lakukan sia-sia. Saat ini, dengan jumlah veteran yang semakin sedikit, makin mudah bagi pemerintah Belanda untuk mengubah pendapatnya dan memunculkan narasi yang lebih mendekati kenyataan tentang tahun-tahun di negara jajahan.
Pada bulan Februari tahun lalu, Rutte mengeluarkan permintaan maaf kepada Indonesia atas kekerasan ekstrim yang digunakan Belanda selama perang tahun 1940-an. Pernyataan itu dikeluarkan setelah sebuah penelitian, yang berjalan di bawah penugasan pemerintah, menemukan bukti-bukti kekejaman pasukan Belanda yang tidak pernah dilaporkan secara resmi.
Pada 2005, Belanda menerima “dalam arti politik dan moral” bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sejak saat itu, keluarga kerajaan Belanda mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, dan para pejabat Belanda diizinkan menerima undangan untuk Perayaan dan Resepsi Hari Kemerdekaan Indonesia.
Bagaimana pun, pengakuan terbaru tentang tanggal kemerdekaan Indonesia terdengar tidak tulus karena dilengkapi catatan yang lebih mirip peringatan. Rutte mengatakan bahwa pengakuan tersebut “tidak akan mengubah dasar hukum apa pun yang sudah ada.” Juru bicaranya menambahkan bahwa Den Haag akan tetap mengakui tahun 1949 sebagai tahun kemerdekaan Indonesia.
Rutte harus membuat catatan tersebut untuk melindungi Den Haag dari kemungkinan klaim ganti rugi. Catatan tersebut juga menghindarkannya dari kemungkinan menghadapi tuduhan kejahatan perang. Menerima tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan Indonesia berpotensi menjadikan tindakan tentara Belanda di tahun 1940-an sebagai tindakan agresi terhadap negara berdaulat, yang artinya melanggar hukum internasional.
Meskipun tidak penting, mari kita sambut sikap Den Haag sebagai langkah pertama yang signifikan bagi Belanda untuk meninjau kembali sejarah kolonialismenya.
Agresi dan kebrutalan yang dilakukan dalam perang melawan Indonesia pada tahun 1940-an, yang sekarang diakui secara resmi, telah mengungkap kenyataan buruk masa pemerintahan kolonial Belanda, yang mencakup perdagangan budak yang sangat menguntungkan negara tersebut, sejak abad ke-17 dan seterusnya.
Satu atau dua di antara kebrutalan Belanda didokumentasikan dengan baik, seperti pembantaian di Pulau Banda pada 1621. Sebagian besar lainnya tidak ada jejak datanya. Dan korban kebrutalan itu dikalahkan oleh sejarah kemegahan Belanda ketika negara tersebut menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-18 dan ke-19. Kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan daerah jajahan.
Jika Belanda benar-benar ingin memahami masa lalunya, mestinya hal itu dilakukan dengan benar-benar merevisi sejarah kolonialnya. Dan semuanya murni keputusan pihak Belanda. Indonesia tidak pernah mengajukan klaim apa pun sejak merdeka pada 1945.
Kita, sebagai bangsa yang besar, telah berhasil maju dengan sejarah versi kita sendiri.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Get the best experience—faster access, exclusive features, and a seamless way to stay updated.