Tidak ada satu pihak pun yang dapat menyelesaikan penderitaan warga Rohingya dalam waktu dekat. Bahkan PBB pun tidak mampu. Namun, Indonesia selama ini selalu membanggakan semangat kemanusiaan, yang menjadi pilar ideologi bangsa. Karena itu, Indonesia punya tanggung jawab untuk membantu para pengungsi, setidaknya untuk sementara.

Indonesia secara de facto adalah pemimpin ASEAN. Kepemimpinan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat negara anggota ASEAN yang telah mengalami penganiayaan, diskriminasi, dan marginalisasi di tanah air mereka.

Lebih dari 1,2 juta orang Rohingya telah mengungsi dari Myanmar sejak kekerasan militer terhadap mereka dimulai pada 2017. Sebagian besar dari mereka dibawa ke kamp pengungsi di Bangladesh, yang kini menampung hampir satu juta pengungsi Rohingya.

Kelompok etnis minoritas muslim telah menjadi sasaran tindakan melanggar hak asasi manusia di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Konstitusi di negara itu tidak mengakui penduduk muslim sebagai warga negara. Awalnya, semangat persaudaraan Islam berkontribusi pada penerimaan warga Aceh terhadap kedatangan pengungsi muslim Rohingya.

Sungguh menyedihkan ketika mendengar juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa Indonesia tidak punya kewajiban untuk membantu etnis Rohingya. Alasannya, Indonesia bukan negara yang ikut dalam Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967. Dia juga menyalahkan sindikat perdagangan manusia atas kedatangan gelombang pengungsi tersebut.

Meskipun kita tidak punya kewajiban secara hukum, tapi kita tetap punya kewajiban moral. Meskipun benar bahwa pengungsi telah menyusahkan banyak negara, kita tidak bisa diam saja melihat mereka terdampar atau bahkan membiarkan mereka binasa di tengah samudera.

Seharusnya, sebagai negara penandatangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UN Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS) dan hukum internasional lainnya, Indonesia berkewajiban menyelamatkan orang-orang yang mengalami kesulitan di laut dan membantu mereka ke tempat aman terdekat. Dalam hal ini, pengungsi Rohingya termasuk yang sedang kesulitan di laut.

Pasal 98 UNCLOS tahun 1982, yang mengatur tentang kewajiban memberikan bantuan, menetapkan bahwa setiap negara diwajibkan untuk (a) memberikan bantuan kepada setiap orang yang ditemukan di laut dalam keadaan tersesat; (b) melanjutkan secepat mungkin penyelamatan orang-orang yang berada dalam keadaan darurat jika diberitahu mengenai bantuan yang dibutuhkan, sejauh tindakan tersebut adalah bantuan yang wajar.

Indonesia, seperti semua negara pesisir lain, berkewajiban mendorong pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan pencarian dan penyelamatan yang memadai serta efektif untuk upaya melindungi siapa pun yang ada di laut.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB memperkirakan bahwa pada pertengahan 2023, sekitar 110 juta orang telah terpaksa berpindah tempat di seluruh dunia. Dari angkat tersebut, lebih dari 36,4 juta adalah pengungsi. Mayoritas berasal dari Suriah, Afghanistan, Ukraina, Somalia, Sudan, dan negara tetangga kita, Myanmar.

Selama beberapa minggu terakhir, masyarakat di Aceh telah berupaya menolak kedatangan pengungsi Rohingya dan memaksa mereka kembali ke laut. Masyarakat Aceh melarang pengungsi untuk kembali ke provinsi tersebut. Mereka menuntut pemerintah mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab mengurusi pengungsi Rohingya.

Beberapa lembaga internasional pernah memuji Aceh atas kebaikan dan keramahtamahan masyarakatnya terhadap etnis Rohingya. Memang, para pengungsi telah mencapai wilayah pesisir provinsi paling barat di Indonesia ini secara bertahap sejak 2015. Lembaga internasional mengutip tradisi adat maritim setempat sebagai contoh ideal dalam praktik membantu siapa pun saat mengalami masalah di laut.

Namun setelah bertahun-tahun berniat dan bertindak baik, masyarakat lokal dan pemerintah daerah kini menganggap pengungsi adalah beban yang sulit ditangani. Mereka mencatat bahwa beberapa pengungsi telah melakukan kejahatan atau kabur dari kamp pengungsian mereka. Masyarakat Aceh rupanya sudah mencapai batas kesabaran mereka.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo harus segera menginstruksikan otoritas nasional untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam membantu masyarakat Rohingya. Atas nama kemanusiaan, kita tidak bisa membuang mereka dan membiarkan mereka tenggelam di laut. Paling tidak, pemerintah dapat memberi perlindungan sementara, seperti yang pernah kita lakukan terhadap pengungsi Vietnam pada 1970an hingga 1990an.