Pemilu tahun ini dipuji sebagai salah satu pemilu berdurasi satu hari yang terbesar di dunia. Hal itu betul sekali.

Pemilu ini melibatkan lebih dari 204 juta pemilih terdaftar, dengan lebih dari 2.700 pemilihan terpisah untuk sekitar 20.500 kursi di legislatif. Semua aktivitas merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga itu dituntut melaksanakan pemilu secara adil dan efisien.

Namun, di tengah kemeriahan menunaikan hak-hak demokrasi, sebuah kenyataan menyedihkan membayangi jiwa para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Petugas KPPS direkrut secara lokal, dan tanpa kenal lelah memfasilitasi acara bersejarah ini.

Mereka layak disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena menjalankan tugas yang sangat besar. Mereka dengan sukarela berkomitmen untuk mempersiapkan, mengawasi, dan mengelola proses pemilihan umum sebelum, selama, dan setelah hari pemungutan suara. Komitmen mereka berlangsung selama berhari-hari. Mereka bekerja di bawah pengawasan ketat dari pemantau pemilu, dan seringkali harus menghadapi kondisi cuaca buruk. Di beberapa daerah, termasuk Jakarta, terdapat pemungutan suara yang ditunda karena banjir. Air menggenangi tempat pemungutan suara (TPS), sehingga pemilu dijadwal ulang.

Sejak menjelang hari pemungutan suara, para petugas KPPS dengan sabar menunggu datangnya logistik pemilihan umum. Mereka kemudian bekerja keras melalui acara pemungutan suara yang menjadi kegiatan utama. Jam tugas mereka berlanjut ke hari berikutnya untuk melengkapi formulir administrasi yang tak terhitung jumlahnya.

Beberapa daerah pemilihan meminta pemungutan suara ulang dan pejabat KPU tingkat kabupaten menghitung suara secara manual dari 38 provinsi. Meski demikian, para petugas KPPS tetap teguh pada komitmen mereka.

Beberapa di antara petugas KPPS adalah tokoh-tokoh lokal yang sudah lama mengurus komunitas. Pengalaman mereka terlibat dengan pemilu sudah terjadi sejak pemilihan umum langsung yang pertama diselenggarakan di Indonesia, yaitu pada 2004. Di tengah dedikasi penuh menjalankan tugas, tetap saja ada korban jiwa di antara mereka.

Tingginya angka korban jiwa sungguh membebani pikiran banyak orang. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa lebih dari 80 petugas KPPS meninggal dunia karena kelelahan. Jumlahnya terus meningkat, bahkan seminggu setelah pemungutan suara selesai.

Jumlah total korban jiwa tahun ini memang tampak lebih sedikit jika dibandingkan dengan korban pemilu 2019, yang mencatat terjadinya 894 kematian. Namun, tetap saja kematian yang terjadi masih terhitung banyak, untuk sebuah proses demokrasi yang diselenggarakan di masa damai. KPU pun telah menetapkan batas usia maksimal petugas KPPS tahun ini adalah 55 tahun. Ketetapan itu dibuat berdasarkan pengalaman lima tahun lalu, ketika sebagian besar korban jiwa berusia 60 tahun ke atas.

Bahkan satu kematian saja sudah terlalu banyak. Kejadian ini menggarisbawahi perlunya perubahan agar menarik lebih banyak orang yang secara kondisi tubuh sangat layak, untuk mau ambil bagian dalam upaya penting melaksanakan demokrasi ini.

Skala angka kematian petugas KPPS pada 2019 mencerminkan bahwa wilayah Indonesia sangat luas secara geografis, dan jumlah penduduk pun besar. Karena itu, menyelenggarakan pemilu menjadi hajatan yang sangat besar bagi penyelenggara.

Persiapan merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi petugas KPPS tetapi juga infrastruktur pendukungnya. Waktu, sumber daya, pelatihan, dan kompensasi yang memadai sangat penting bagi petugas KPPS, sekaligus untuk menjamin kredibilitas pemilu.

Upaya untuk memperkuat jajaran petugas KPPS telah dilakukan, termasuk dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan, menaikkan remunerasi, serta merekrut sukarelawan muda. Namun, banyaknya kandidat yang terlibat dalam pemilu di Indonesia tetap masih jadi tantangan yang berat.

Karena itu, keberanian para generasi muda dalam menjalankan tugas ini harus diapresiasi. Upaya tak kenal lelah mereka telah mengubah lebih dari 820.000 TPS di seluruh negeri menjadi pusat partisipasi demokratis yang aktif.

Di beberapa wilayah, petugas bahkan menggunakan penghasilan mereka yang tidak seberapa untuk menghiasi TPS dan menciptakan suasana perayaan yang meriah.

Pemerintah dan para pembuat kebijakan harus meningkatkan kondisi kerja para petugas pemilu tanpa mengorbankan integritas proses pemilu

Untuk sementara ini, mari menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada para petugas KPPS ini. Dedikasi mereka menjamin ketahanan demokrasi kita. Dan bagi mereka yang gugur dalam menjalankan tugas, semoga pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia. Semoga para keluarga korban mendapat penghiburan dengan menyaksikan hasil kerja kerabat mereka dalam rasa syukur yang dipanjatkan oleh seluruh bangsa. Bagaiman pun, kita berutang budi pada para korban.

Pentingnya KPPS dalam memfasilitasi proses demokrasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Dedikasi mereka, dan pengorbanan di tengah segala tantangan, merupakan perwujudan semangat demokrasi yang memperkokoh landasan bangsa kita.

Saat kita merenungkan keberhasilan dan kekurangan pemilu baru-baru ini, mari kita tegaskan kembali komitmen kita untuk mendukung dan menghormati para pahlawan tanpa tanda jasa yang berperan penting dalam membentuk masa depan demokrasi kita.