Politik gentong babi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut usaha pejabat dalam menjaga pengaruh kekuasaan. Peribahasa itu digunakan, mengacu pada gentong yang dijadikan tempat untuk menyimpan babi yang diasinkan agar lebih awet.

Pemerintah telah mengeluarkan salah satu kebijakan paling konyol dalam sejarah bangsa ini. Kebijakan itu mendorong organisasi keagamaan mengelola tambang untuk mengumpulkan dana. Hal ini mungkin membingungkan bagi siapa saja yang tidak terbiasa dengan politik Indonesia, karena apa hubungannya agama dengan pertambangan?

Pertambangan merupakan bisnis yang padat modal dan teknologi. Risikonya besar, tidak hanya secara finansial tetapi juga di sisi keselamatan pekerja, karena rawan kecelakaan. Dunia pertambangan Indonesia penuh diwarnai konflik berdarah dan kerusakan lingkungan.

Dalam konteks pertambangan, agama hanya bisa berperan sebagai panduan spiritual dan moral untuk menjamin tata kelola dan keamanan yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ditandatangani Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada akhir Mei lalu, mengizinkan kelompok agama untuk mendapatkan izin pertambangan khusus. Faktanya, mereka berada di urutan teratas jika mengajukan izin konsesi.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia segera menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut dengan mengumumkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU), organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, akan menjadi pihak pertama yang mendapat manfaat dari keputusan baru tersebut. Izin pertambangan untuk NU akan segera dikeluarkan.

Bahlil bahkan membuat pengumuman tersebut sebelum Presiden kemudian mengklarifikasi bahwa izin yang diberikan harus mematuhi persyaratan ketat. Dengan kata lain, tidak semua organisasi keagamaan secara otomatis memenuhi syarat, kecuali NU.

“Ini tabungan akhirat,” kata Bahlil.

Hanya Tuhan yang tahu kebenaran pernyataannya itu.

Kabarnya, NU akan diberi izin pertambangan yang sebelumnya dimiliki PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur. Jika benar, hal ini menimbulkan pertanyaan moral mengenai komitmen NU terhadap perubahan iklim. Komitmen tersebut perlu ditegaskan lagi saat seluruh dunia berlomba untuk tidak menggunakan lagi energi kotor.

Rupanya, langkah ini adalah pemenuhan janji Presiden Jokowi kepada NU, yang berulang kali dilontarkannya sejak 2021. NU adalah pendukung setia Jokowi sejak terpilih pada 2014. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang punya ikatan erat dengan NU, pernah menjadi anggota pemerintahan koalisi Jokowi dalam dua periode jabatannya, pada 2014-2019 dan pada 2019-2024.

Secara signifikan, Jokowi menepati janji lamanya setelah pemilihan presiden tahun ini. Hasil pemilu menunjukkan bahwa putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, meraih kursi wakil presiden sebagai pasangan presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, NU secara terbuka mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan itu berjalan, bahkan ketika Ketua PKB Muhaimin Iskandar ikut serta dalam pemilu sebagai wakil presiden dari kandidat saingan, yaitu Anies Baswedan. Dukungan NU sangat penting dalam memastikan kemenangan telak pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan umum Februari.

Keputusan terkait usaha sektor pertambangan ini jelas dan terutama ditujukan untuk memenuhi tuntutan NU. Tidak ada organisasi keagamaan lain yang bersedia menerima tawaran tersebut.

Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di negeri ini, mengatakan bahwa pihaknya secara hati-hati mempertimbangkan dampak negatif dan positif dalam bisnis dunia pertambangan. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengatakan bahwa sektor pertambangan berada di luar lingkupnya. Sedangkan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menyebut bahwa mereka tidak punya kompetensi untuk mengelola tambang.

Sebagian besar organisasi keagamaan, yang pengikutnya berjumlah banyak, bergantung pada sumbangan dan dana abadi untuk sumber biaya operasional. Beberapa di antaranya menjalankan lembaga nirlaba seperti sekolah dan rumah sakit. Meskipun terjun ke dunia usaha, kemungkinan besar bisnis mereka adalah usaha kecil dan menengah, jarang yang masuk bisnis skala besar seperti bisnis pertambangan.

Ada baiknya bahwa sebagian besar organisasi keagamaan telah menghindar dari godaan untuk terjun ke dunia pertambangan.

Pada 1960-an, presiden saat itu, Soeharto, membagikan konsesi hutan pada kerabat dan kroni-kroninya. Yang mendapatkan termasuk kawan-kawannya di militer. Pembagian ini menjadi cara untuk memastikan dukungan mereka. Saat itu, Soeharto pada dasarnya membagi seluruh negara selama tiga dekade pemerintahannya, hingga 1998.

Jokowi akan mengundurkan diri pada Oktober. Namun, semua indikasi menunjukkan bahwa setelah mundur, ia akan tetap aktif di kancah politik. Yang ia miliki adalah konsesi pertambangan yang akan dibagikan untuk membeli dukungan atau membalas budi. Sepertinya ia tidak akan membatalkan rencana pembagian konsesi itu, meskipun ada tuntutan masyarakat untuk mencabut keputusan tersebut.

Namun belum terlambat bagi NU untuk menolak tawaran konsesi pertambangan, demi kepentingan bangsa dan negara.