Ada kabar baik bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, lembaga riset harian Kompas, peringkat persetujuan terhadapnya mencapai 80 persen setelah 100 hari menjabat. Banyak orang, terutama mereka yang berada di pemerintahan, menganggap peringkat persetujuan sebagai modal yang sangat berharga saat Prabowo berupaya menavigasi negara ini dalam lima tahun ke depan.

Namun, riset lain yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan hasil yang berbeda. Data Celios menyebut bahwa Prabowo mendapat skor 5 dari 10. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat skor 3.

Perbedaan dua survey tersebut tidak perlu diperdebatkan karena Kompas dan Celios menggunakan metode yang berbeda. Meski demikian, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa dalam tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, terjadi banyak hal kontroversial. Dan kenyataan itu bukanlah awal yang ideal bagi pemerintahan baru. Bisa saja, hal itu menghalanginya mencapai tujuannya.

Sejak awal, Prabowo telah memicu polemik dengan membentuk kabinet berukuran besar. Kabinet Prabowo terdiri dari politisi, sekutu, dan relawan. Politisi dalam kabinet Prabowo diambil dari semua partai kecuali satu yang menguasai DPR.

Dengan 48 menteri, tujuh pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri, Kabinet Merah Putih membanggakan keberagaman. Tapi, kabinet itu juga menimbulkan risiko inefisiensi, selain ada kemungkinan kewenangan yang tumpang tindih, dan bisa terjadi kepentingan yang saling bertentangan.

Koordinasi terbukti menjadi tantangan. Padahal Prabowo telah mengumpulkan anggota kabinetnya untuk retret di akademi militer, demi menanamkan disiplin dan rasa persatuan. 

Masalah pagar laut yang mengemuka baru-baru ini menunjukkan koordinasi yang buruk, atau bahkan tidak adanya koordinasi, di antara anggota kabinet. Presiden Prabowo akhirnya memerintahkan pembongkaran pagar bambu sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten tersebut. Namun, perintah pembongkaran tidak sepenuhnya menghilangkan kecurigaan bahwa struktur pagar tersebut terkait dengan proyek reklamasi di masa mendatang. 

Pejabat pemerintah juga sempat menyampaikan serangkaian pesan yang membingungkan mengenai rencana jangka panjang untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Padahal mandat itu ada di undang-undang. Tetapi Presiden mencabut usulan kenaikan tersebut beberapa jam sebelum implementasi yang dijadwalkan pada 1 Januari. Kenaikan PPN secara eksklusif hanya dikenakan pada barang-barang mewah.

Lebih jauh, masalah koordinasi dalam kabinet, selain keterbatasan anggaran, menjadi penyebab tersendatnya pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sedang berlangsung. Program tersebut menyasar 82 juta anak, ibu hamil, dan balita dalam lima tahun mendatang. Program unggulan Presiden Prabowo tersebut melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Urusan Logistik (Bulog), dengan dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi belum berjalan dengan baik.

Kesulitan dalam mengawasi program tersebut terlihat nyata setelah 40 murid di sebuah sekolah dasar negeri di Sukoharjo, Jawa Tengah, harus dirawat dokter karena keracunan makanan setelah mengonsumsi jatah makanan mereka pada pertengahan Januari. 

Prabowo langsung memerintahkan Kepala BGN Dadan Hindayana untuk menangani masalah tersebut. Namun, meski responsnya cepat, insiden ini menyoroti adanya celah masalah yang signifikan dalam pelaksanaan program. 

Kabinet Prabowo yang multidimensi juga terhambat oleh karakter beberapa anggotanya. Dan hal itu bisa jadi menunjukkan bahwa Presiden belum menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. 

Tak lama setelah diangkat menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah, Yandri Susanto menggunakan kop surat kementeriannya untuk mengirim undangan pribadi acara keluarganya. Ia kemudian meminta maaf, setelah mendapat teguran dari Prabowo melalui sekretaris kabinet. 

Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi juga terlibat kontroversi setelah ia dikaitkan dengan skandal perjudian daring yang melanda Kementerian Informasi dan Digital. Pada pemerintahan sebelumnya, Budi Ari adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. 

Dalam kontroversi lain, utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, Miftah Maulana Habiburrahman, mengundurkan diri setelah mengejek penjual es teh di sebuah acara keagamaan. 

Dan yang terbaru, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro menghadapi mosi tidak percaya dari ratusan pegawai kementeriannya. Minggu lalu, para pegawai menggelar protes terhadap gaya kepemimpinan Satryo.

Kita tidak bisa berharap pemerintah akan membuat kita terkesan setelah bekerja hanya dalam 100 hari, terutama karena sebagian besar anggota kabinet juga masih dalam tahap belajar. Namun, tentu kita tak ingin menyaksikan kegagalan mereka menanggapi keluhan dan kritik publik.