Ini bukan kali pertama kita menyaksikan penumpang yang panik melompat ke laut. Kemudian tim penyelamat harus berjuang melawan waktu. Pemandangan tersebut tidak akan menjadi yang terakhir kecuali kita melakukan perubahan cara kerja di sektor transportasi.

Dalam dekade terakhir saja, Indonesia telah mengalami lebih dari 190 insiden transportasi laut besar. Menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), lebih dari 787 nyawa melayang jadi korban.

Insiden kapal yang mengerikan, antara lain, tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba pada 2018, yang merenggut 164 nyawa. Lalu bencana kapal Marina Baru pada 2015 yang menewaskan 65 orang. Alur kejadiannya nyaris tidak berubah.

Seringkali, kapal-kapal tersebut kelebihan muatan. Armadanya yang menua juga tidak terawat dengan baik. Lalu, data manifes penumpang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Namun, setiap kali ada kejadian feri kandas, kita lalu memulai segalanya dari awal, seolah-olah tidak ada yang dipelajari dari pengalaman yang sudah terjadi.

Sebagian besar insiden terjadi karena transportasi feri di negara ini diperlakukan sebagai bisnis bermargin rendah, yang bergantung pada pemotongan biaya ini dan itu.

Cara berpikir yang digunakan sangat sederhana. Bangun kapal, penuhi dengan penumpang, dan jika ada yang salah, sebut saja sebagai kecelakaan.

Tarif feri disubsidi besar-besaran karena alasan politis. Akibatnya, operator hanya punya sedikit ruang untuk berinvestasi dalam pemeliharaan atau pelatihan awak.

Latihan keselamatan diabaikan. Kemudian, kapal tetap beroperasi jauh melampaui usia pakai yang disarankan. Inspeksi pada kapal seringkali hanya sebatas memeriksa dokumen. Hal itu diutarakan oleh seorang pakar transportasi laut, baru-baru ini. Ia tampak frustrasi.

Singapura, pusat maritim di seberang Selat Malaka, telah menunjukkan bahwa keunggulan dalam keselamatan transportasi bukanlah sekadar masalah skala bisnis, melainkan soal standar.

Jika Indonesia ingin meningkatkan tingkat profesionalisme tersebut di sekitar 17.000 pulau-pulaunya, Indonesia harus menerapkan kehati-hatian dan ketelitian yang sama pada setiap rute maritim yang menjadi wewenangnya. 

Profesionalisme tidak hanya butuh regulasi teknis. Pelayaran di Indonesia perlu pergeseran budaya yang menyeluruh, dari konsep berorientasi profit yang seadanya, menuju kewajiban operasional yang penuh kehati-hatian.

Hal ini juga sangat berkaitan dengan akuntabilitas pribadi. Keselamatan maritim seharusnya tidak hanya sekadar daftar yang cukup diperiksa di atas kertas.

Keselamatan maritim adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh operator, regulator, inspektur, dan awak kapal. Semua keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan lebih dari sekadar insentif ekonomi.

Tidak ada kapten yang boleh berlayar di lautan yang sedang badai, hanya untuk menepati jadwal. Tidak ada inspektur yang boleh memberi lampu hijau pada keberangkatan feri yang telah berkarat dengan alasan demi menghemat waktu. Tidak ada lembaga yang boleh memberi stempel pada sertifikat keselamatan tanpa memverifikasinya dengan benar.

Akuntabilitas juga berarti transparansi.

Dalam industri penerbangan, kecelakaan-kecelakaan besar yang terjadi baru-baru ini telah memicu pengawasan global. Kemudian ada kebijakan menunda armada penerbangan seluruhnya serta dorongan perombakan regulasi.

Sebaliknya, sektor maritim beroperasi di wilayah yang lebih sepi tapi sekaligus lebih suram. Hanya terdapat sedikit sekali laporan yang dipublikasikan dan bahkan lebih sedikit lagi rekomendasi yang ditegakkan.

Di sini, ketika ada feri tenggelam, feri itu tidak hanya lenyap di lautan, tetapi juga hilang dari ingatan publik.

Untuk menghentikan siklus ini, pemerintah harus bertindak. Langkah yang diambil harus lebih dari sekadar menyampaikan belasungkawa atau mengirimkan tim penyelamat.

Pemerintah harus merombak seluruh sistem inspeksi, menggantinya dengan sistem digital. Seluruh temuan harus dipublikasikan, kemudian sanksi harus ditegakkan jika ada ketidakpatuhan.

Operator feri harus dinilai berdasarkan kinerja keselamatan, bukan hanya dari perhitungan laba dan rugi. 

Jika memang harga tiket feri harus dinaikkan untuk memastikan keselamatan, lakukan saja. Subsidi hanya diberikan jika perlu melindungi yang rentan, bukan untuk menjaga biaya tetap rendah dengan mengorbankan nyawa.

Kita harus berhenti bertanya soal jumlah korban tewas di insiden kali ini, dan mulai menanyakan mengapa kecelakaan semacam ini berulang terus.

Kita berutang kepada mereka yang hilang di laut. Juga kepada mereka yang masih bergantung pada jalur transportasi laut setiap hari. Kita harus menanggapi masalah ini dengan serius.

Tidak ada lagi alasan. Kita tak boleh tinggal diam. Harus ada perubahan cara kerja untuk mengatasi standar keselamatan kita yang semakin tenggelam.