TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Thailand berkeras adakan pertemuan dengan Myanmar
Change Size
M
eski telah diprotes oleh negara-negara anggota utama ASEAN lainnya, Thailand pada hari Senin tetap mengadakan pertemuan tertutup untuk mendukung junta Myanmar. Tindakan ini seperti mengungkap adanya hubungan yang tidak harmonis di internal ASEAN terkait masalah Myanmar, dalam masa tiga bulan terakhir masa kepemimpinan Indonesia.
Berbicara pada media lokal sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan status quo junta Myanmar, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan bahwa negara-negara yang melewatkan pertemuan harus berterima kasih pada Bangkok yang telah mengadakan inisiatif diplomasi “track 1,5” yang menggabungkan pihak pemerintah dan akademisi. Diplomasi jalur 1,5 adalah istilah untuk menyebut dialog atau diskusi yang tidak terlalu formal antara wakil pemerintah dan para ahli.
Sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan demokrasi sipil pimpinan Aung San Suu Kyi dua tahun lalu, ASEAN mempertahankan pendekatan berdasarkan inisiatif perdamaian sesuai Konsensus Lima Poin (5PC) yang menyerukan penghentian kekerasan, dialog inklusif, dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Namun, junta tetap membangkang, tidak menunjukkan tanda-tanda melaksanakan kesepakatan 5PC. Karena itu, sejak 2021, ASEAN menolak kehadiran semua perwakilan politik Myanmar pada konferensi tingkat tinggi. Penolakan ini otomatis tidak melibatkan para pemimpin junta dalam aktivitas perhimpunan, kecuali saat kunjungan utusan khusus.
Thailand, yang saat ini dipimpin oleh pemerintahan hasil kudeta militer 2014, ternyata memutuskan melangkah sendiri melampaui batas perhimpunan untuk berhubungan dengan junta yang menjadi sekutu mereka.
“Peran Thailand dalam pertemuan ini bukanlah sebagai pemerintahan sementara. Ini misi yang berkelanjutan,” kata Don kepada The Bangkok Post. Ia mengakui bahwa ia paham jika Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi “kecewa” terhadap rencana Thailand tersebut. “Kami menangani masalah ini demi kepentingan nasional,” katanya, berupaya membenarkan langkah pemerintahnya.
Dalam wawancara terpisah dengan PBS Thailand pada hari Senin, Don menggunakan kepentingan Thailand sebagai alasan dalam hubungan dengan Myanmar, karena dua negara tersebut bertetangga dekat. Thailand dan Myanmar berbatasan di wilayah Chiang Rai, 1000 kilometer dari Bangkok.
“[Beberapa negara] tidak bergabung, wajar saja,” kata Don tentang pertemuan dengan Myanmar yang sifatnya memecah belah perhimpunan tersebut.
Laos, Kamboja, India, China, Brunei, dan Vietnam mengonfirmasi kehadiran mereka dalam dialog dengan junta Myanmar, sementara Indonesia, Malaysia, dan Singapura menolak untuk hadir.
Aturan main
Secara terpisah, seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta menegaskan bahwa keterlibatan Bangkok dengan junta Myanmar “tidak sejalan dengan 5PC” dan bahwa ada “aturan main” di dalam ASEAN yang harus diikuti.
Karena hubungan Thailand dengan junta berada di luar kerangka ASEAN, para pejabat menyatakan bahwa apakah inisiatif Bangkok dianggap melangkahi kepemimpinan Indonesia akan tergantung pada "interpretasi personal".
Kepala Staf Menteri Luar Negeri Achmad Rizal Purnama mengatakan bahwa telah ada kesepakatan dalam KTT sebelumnya tentang perluasan lebih lanjut dari tinjauan implementasi 5PC. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan mekanisme berbasis konsensus yang dianut ASEAN.
“Keterlibatan hanya dengan satu pemangku kepentingan di Myanmar bertentangan dengan 5PC. Kami tidak akan membahas apakah hubungan tersebut tidak sejalan dengan kepemimpinan Indonesia. Yang bisa kami katakan, kita sudah sepakat dengan 5PC sehingga apa pun yang kita lakukan harus berpegang pada 5PC,” kata staf Menteri yang menjadi Utusan Khusus untuk Myanmar Ngurah Swajaya, pada Senin kemarin. Menurut Ngurah, saran Thailand bahwa dialog dengan junta adalah satu-satunya jalan kemajuan tidak dapat diterima. Sejauh ini, masalahnya bukan karena kurangnya keterlibatan, mengingat pendekatan Indonesia sejauh ini sudah inklusif.
Jakarta telah menemui dewan administrasi di Myanmar, atau Myanmar’s State Administration Council (SAC), yang merupakan badan pembuat keputusan tertinggi di Myanmar, di bawah kendali junta. Jakarta juga telah berbicara dengan pihak-pihal lain, termasuk ahli dari PBB. Semua dilakukan sesuai dengan rencana Indonesia untuk melakukan diplomasi diam-diam.
Ahli hak asasi manusia yang menjadi special rapporteur PBB khusus Myanmar, Tom Andrews, berada di Jakarta hingga 21 Juni untuk membahas cara terbaik mendukung masyarakat Myanmar di tengah krisis akibat kudeta.
Realitas wilayah
Pertaruhan yang dilakukan Thailand terjadi hanya beberapa minggu sebelum para diplomat tertinggi di kawasan bertemu lagi dalam konferensi tingkat menteri ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) Juli mendatang di Jakarta. Dalam pertemuan seluruh menteri luar negeri ASEAN tersebut, masalah kudeta sudah hampir pasti akan dibahas.
Para analis mengakui bahwa langkah Thailand berdiskusi dengan Myanmar adalah tamparan bagi Indonesia selalu pemimpin ASEAN yang resmi, yang hingga saat ini selalu berusaha keras menjaga persatuan antaranggota perhimpunan.
“Dari sisi diplomasi, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah dibajak oleh Thailand,” kata Dafri Agussalim, direktur eksekutif Pusat Studi ASEAN di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia mengatakannya pada The Jakarta Post, Senin kemarin. “Ini bukan kali pertama Thailand menyabotase Jakarta,” tambahnya, merujuk pada kecenderungan pemerintah promiliter untuk memihak negara tetangganya yang dipimpin junta.
Menurut Dafri, bahwa Laos, ketua ASEAN berikutnya, menghadiri pertemuan di Pattaya, adalah semacam isyarat bahwa tahun depan Vientiane kemungkinan besar akan menghentikan pendekatan yang sudah dilakukan Jakarta.
Para ahli berpendapat, menilik perkembangan terakhir, banyak bukti bahwa ASEAN terpecah. Perpecahan masih mengganggu perhimpunan hingga sembilan bulan setelah kepemimpinan Indonesia.
“Ini tidak ada hubungannya dengan keketuaan Indonesia. Justru inilah realitas ASEAN,” kata Dewi Fortuna Anwar, pakar hubungan internasional senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senin kemarin. Artinya, menurut Dewi, “Meski usia ASEAN sudah hampir 60 tahun dan berkali-kali menekankan pentingnya persatuan, [tapi persatuan yang digaungkan] hanya sebatas wacana.”
