Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini sedang mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah (PP) baru. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja disahkan.

Undang-undang yang diumumkan November lalu ini bertujuan untuk membawa perubahan besar pada cara perekrutan dan pengelolaan pegawai negeri. Kebijakan ini juga menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penyediaan kesejahteraan yang lebih baik bagi jutaan pegawai tidak tetap yang saat ini bekerja di kantor-kantor pemerintah. Para pegawai tidak tetap ini seringkali menerima upah yang rendah.

Namun, kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok sipil. Alasannya, undang-undang tersebut memperkenalkan pasal-pasal baru yang mengizinkan perwira militer dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu, dengan rincian pengangkatan yang ditentukan dalam PP.

Kementerian Dalam Negeri mulai membahas poin-poin penting dari rancangan peraturan tersebut dengan Komisi II DPR, komisi yang mengawasi urusan dalam negeri, pada Rabu 13 Maret. Mereka menargetkan bahwa peraturan ini akan ditandatangani oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 30 April.

Para pengamat mengecam peraturan tersebut karena berpotensi memfasilitasi kembalinya dwifungsi TNI. Dwifungsi TNI dapat memberikan kekuasaan politik dan wewenang kepada para perwira untuk memerintah di luar tugas utama mereka, yaitu menjaga kedaulatan nasional, menjaga integritas teritorial, serta menegakkan hukum dan ketertiban.

Al Araf, peneliti senior Imparsial, sebuah lembaga pemerhati hak asasi manusia, menyebut bahwa PP tersebut bermasalah. "Memberikan kesempatan kepada TNI dan Polri yang masih aktif untuk [menduduki jabatan sipil], menurut undang-undang adalah salah dan merusak semangat reformasi," katanya.