Terungkapnya dugaan penyelewengan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan bahwa sistem di bawah inspektorat jenderal kementerian masih belum efektif. Gerakan reformasi perpajakan yang dicanangkan Menteri Keuangan pada 2007-2010, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memang membawa perbaikan substansial dalam hal layanan administrasi perpajakan. Namun ternyata, reformasi perpajakan masih menyisakan banyak celah yang membuat sisi pengendalian internal dan intelijen pajak melempem.

Buktinya, selama 10 tahun terakhir, hampir semua kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat keuangan, dan sebagai besar menyangkut petugas pajak, berhasil terungkap berkat kerja KPK atau PPATK sebagai badan intelijen keuangan negara. Inspektorat Jenderal dan Direktorat Intelijen Perpajakan Kementerian Keuangan nyaris tidak berperan. Klaim Inspektorat Jenderal soal tiga lapis pertahanan yang akan melindungi kementerian terhadap penyimpangan tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Tiga lapisan itu, yang terdiri dari kepala unit kerja, kepala departemen dan inspektorat jenderal – gagal total membangun sistem peringatan dini yang efektif terhadap kejahatan keuangan.

Skandal pajak terbaru melibatkan petugas pajak senior, Rafael Alun Trisambodo. Hasil audit investigasi mendalam berhasil membongkar fakta bahwa asetnya senilai lima hingga 10 kali lebih besar ketimbang yang ia laporkan ke KPK. Skandal besar tersebut terkuak awal bulan ini, diawali viralnya kasus penganiyaan anak di bawah umur yang dilakukan putra Rafael.

Penyelidikan lebih lanjut oleh KPK dan PPATK menemukan bahwa Rafael, istri, dan anak-anaknya memiliki beberapa perusahaan dan 40 rekening bank. Transaksi yang tercatat selama lima tahun terakhir nilai Rp500 miliar (USD33 miliar). Rafael juga kedapatan memiliki safe deposit box di Bank Mandiri yang berisi mata uang dolar Amerika senilai Rp37 miliar. Lebih jauh, investigasi mengungkap adanya 134 petugas pajak dan pasangannya yang memiliki saham di 280 beberapa perusahaan, termasuk dua perusahaan konsultan pajak, yang sudah pasti menimbulkan konflik kepentingan.

Bagaimana mungkin Inspektorat Jenderal dan Direktorat Intelijen Perpajakan selama ini abai pada sederet fakta kecurangan tersebut? Kasus Rafael pun diusut setelah beredar gelombang kehebohan di masyarakat. PPATK mengaku rutin melaporkan transaksi janggal ke inspektorat jenderal kementerian Keuangan sejak 2012. Mustahil tak ada kasus pencucian uang yang tak bisa ditindaklanjuti dari laporan tersebut. Selama ini, yang terbongkar adalah kasus korupsi. Itu pun bisa berlanjut hingga tahap persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkat kerja KPK.

Pada Selasa kemarin, Kementerian Keuangan dan Kepala PPATK menyiarkan klarifikasi terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang melibatkan 467 pejabat Kementerian Keuangan antra 2019 dan 2023. Sayangnya, kesimpulan klarifikasi tersebut tidak memuaskan, bahkan justru membingungkan.

Tanggung jawab PPATK adalah memantau dan mencatat transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai. Membongkar kasus korupsi bukan wewenang PPATK. Jadi, PPATK sudah menjalankan tugasnya melaporkan transaksi janggal ke Kementerian Keuangan. Laporan ini yang seharusnya diinvestigasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal.

Ribuan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan PPATK pekan lalu, dan menghebohkan publik, di sisi lain menunjukkan lemahnya penegakan hukum tentang pencucian uang tahun 2002, yang diamandemen pada 2003 dan 2010.

Masalahnya, otoritas PPATK terbatas pada memantau dan menganalisis, bukan mengusut tindak pidana pencucian uang. Yang makin mengecewakan juga kenyataan banyaknya hakim pengadilan yang tidak memahami hal pencucian uang secara mumpuni, lengkap dengan segala keruwetan transaksinya.

Undang-undang pencucian uang sebenarnya ampuh untuk mencegah dan menghalangi korupsi karena mengatur bahwa tanggung jawab pembuktian bukan menjadi tugas jaksa. Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. UU pencucian uang juga menetapkan bahwa kasus pencucian uang tidak harus membongkar kejahatan terkait sumber uangnya terlebih dulu.