Beberapa hal terjadi di Thailang. Pertama, terpilihnya taipan bisnis Srettha Thavision dari Partai Pheu sebagai perdana menteri Thailand ke-30. Srettha terpilih dengan persetujuan militer yang kuat. Lalu, Thaksin Shinawatra, politisi paling populer namun memecah belah di negara itu, juga kembali dari pengasingan. Diharapkan, dua kejadian tersebut mengembalikan stabilitas politik sehingga pemerintahan baru dapat bekerja hingga masa akhir mandat, yaitu tahun 2027.

PM Srettha akan menghadiri KTT ASEAN minggu depan di Jakarta. KTT ASEAN adalah ajang perundingan para pemimpin regional, dengan sesama pemimpin dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Partai Pheu menempati posisi kedua dalam pemilu bulan Mei. Posisi teratas adalah Partai Move Forward (MFP). Namun, MFP gagal memperoleh kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan. Akhirnya, ketuanya, Pita Limjaroenrat, gagal menjadi Perdana Menteri.

Kemenangan MFP jadi mengecewakan. Padahal mereka berhasil menjaring pemilih muda melalui janji demiliterisasi negara dan mengurangi peran raja menjadi  hanya pada fungsi seremonial. Namun, justru kedua lembaga tersebut diyakini melakukan manuver politik, yang lalu menggagalkan ambisi MFP dan Pita.

Partai Pheu berhasil membentuk pemerintahan berkat dukungan partai promiliter, Palang Pracharath dan Partai United Thai Nation. Thaksin kembali ke negaranya setelah jelas bahwa dia tidak perlu menjalani hukuman delapan tahun penjara yang dijatuhkan setelah terbukti melakukan beberapa kejahatan. Bagaimanapun, dia bisa meminta pengampunan raja.

Thaksin memang masuk penjara setibanya di Thailand, tetapi sehari kemudian dipindahkan ke rumah sakit karena alasan kesehatan.

Negara tetangga dan masyarakat luar seringkali sulit memahami cara kerja politik di Thailand. Di sana, peran raja dan militer sangat dominan. Militer telah melancarkan 22 kudeta, 13 di antaranya berhasil, termasuk kudeta yang menggulingkan Thaksin pada tahun 2006. Militer juga yang menginisiasi 20 amandemen konstitusi sejak berdirinya negara tersebut pada 1932.

Sistem ini terlihat efektif, terutama selama 70 tahun masa pemerintahan Raja Bhumibol Adulyadej, yang mangkat pada Oktober 2016. Kebanyakan orang memuja dan menaatinya karena mereka percaya bahwa sang raja telah melakukan hal terbaik bagi bangsanya.

Bank Dunia menyoroti cara Thaliand mencapai kemajuan luar biasa dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Negara itu berhasil bangkit dari posisi negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dalam waktu kurang dari satu generasi. Semakin banyak anak yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi, dan hampir semua orang kini terlindungi asuransi kesehatan. Berbagai bentuk jaminan sosial lain juga tersedia.

Perekonomian Thailand pulih pada kuartal pertama tahun 2023, menjadi 4,5 persen. Pemulihan dilatari permintaan domestik dan pariwisata. Namun, banjir dan kekeringan berkepanjangan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan yang lebih tinggi.

Raja Maha Vajiralongkorn tampaknya tidak mendapatkan penghormatan atau bahkan kepercayaan dari rakyat, berbeda dengan Bhumibol di masa lalu. Saat sang ayah memimpin, militer sepenuhnya berada di bawah kendali raja. Hal itu yang kini berubah.

Kemenangan MFP merupakan sinyal jelas bahwa rakyat Thailand tidak ingin raja sekarang menjadi sekuat ayahnya. Panglima militer Thailand Jenderal Narongpan Jitkaewthae berjanji tidak akan kembali ke kekuasaan militer, tak peduli siapa pun yang memenangkan pemilu bulan Mei. Kudeta militer terakhir terjadi pada 2014, ketika Jenderal Prayuth Chan-o-cha menggulingkan pemerintahan sipil perdana menteri Yingluck Shinawatra, saudara perempuan Thaksin.

Sebelumnya, terdapat kekhawatiran yang tersebar luas bahwa militer, mengingat rekam jejak kudeta mereka, mungkin akan melakukan lagi perebutan kekuasaan dengan kekerasan. Banyak yang menerka mereka kecewa pada hasil pemilu 14 Mei. Namun, terpilihnya Srettha, 60 tahun, membuktikan bahwa terkaan itu meleset. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tentu juga menginginkan stabilitas politik di Thailand tetap terjaga, mengingat pentingnya peran negara tersebut dalam perhimpunan. Sejak berdirinya ASEAN di Bangkok pada 1967, Thailand selalu menjadi garda depan dalam upaya mengembangkan organisasi ASEAN menjadi kelompok yang dihormati di dunia.

Selamat kepada PM Srettha dan juga pada rakyat Thailand.