Keputusan tersebut membuat rupiah terhindar dari depresiasi hingga Rp16.000 atau bahkan lebih terhadap dolar AS. Angka yang signifikan secara psikologis seperti itu akan berdampak pada kepercayaan investor terhadap mata uang Indonesia.

Melemahnya nilai tukar rupiah lebih jauh tentunya dapat membebani perekonomian. Jika nilai rupiah turun, nilai impor akan meningkat dan anggaran negara harus menutupi pengeluaran yang jauh lebih tinggi untuk subsidi energi dan “belanja kompensasi”. Hal-hal itu tak dapat dihindari mengingat besarnya impor bahan bakar dan minyak di negara ini.

Terakhir kali rupiah mencapai titik terendah adalah pada 2020, saat puncak pandemi COVID-19. Saat itu, investor asing melepas saham dan sekuritas Indonesia karena panik atas penyebaran virus corona dan dampaknya terhadap perekonomian.

Sebelum pengumuman hasil pertemuan The Fed 1 November, rupiah telah berada di atas Rp15.900 selama beberapa minggu. Bahkan, sempat naik tipis hingga Rp15.966 terhadap dolar Amerika, beberapa jam sebelum pengumuman tersebut.

Namun terlepas dari ekspektasi yang terlihat, keputusan The Fed baru-baru ini menyebabkan nilai rupiah terhadap dolar menjauh dari ambang batas psikologis yang menakutkan yaitu Rp16.000. Mata uang tersebut berada di bawah Rp15.600 pada Sabtu, 4 November 2023.

Dengan The Fed mempertahankan suku bunga stabil untuk kedua kalinya secara berturut-turut, para analis mengatakan bahwa bank sentral mungkin juga akan mempertahankan suku bunganya pada bulan Desember. Suka bunga stabil akan menciptakan ketenangan bagi mata uang negara berkembang, seperti mata uang Indonesia, hingga akhir tahun.

Keputusan The Fed tersebut diikuti paket stimulus ekonomi Jepang senilai $113 miliar dolar Amerika yang disahkan pada 2 November. China juga diperkirakan akan segera meluncurkan paket stimulus fiskalnya sendiri untuk memacu pemulihan ekonominya. Kedua hal tersebut merupakan pertanda positif di tengah lesunya perekonomian global dan dapat membantu meningkatkan ekspor Indonesia.

Namun, Indonesia harus tetap waspada karena ketidakpastian masih terus berlanjut.

Meskipun mengalami surplus selama berbulan-bulan, neraca perdagangan Indonesia menyusut menjadi hanya $8 miliar dolar Amerika pada September, turun dari $15 miliar pada bulan yang sama tahun lalu. Turunnya neraca perdagangan adalah akibat dari penurunan ekspor dan normalisasi harga komoditas.

Hal ini berarti bahwa setiap bulan, Indonesia makin banyak membelanjakan dolar untuk perdagangan, dan jumlah yang dikeluarkan lebih banyak ketimbang yang diperoleh. Hal itu berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah di kemudian hari.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga bergantung pada jasa luar negeri seperti pelayaran, layanan kesehatan, dan pariwisata.

Saat produksi pangan terus bersusah payah melawan dampak El Niño dan kondisi cuaca ekstrem lainnya, Indonesia menjadi bergantung pada pasokan pangan impor yang semakin mahal. Naiknya harga adalah akibat dari masalah pertanian serupa yang dialami negara-negara lain. Hal ini dapat mengakibatkan inflasi impor yang merugikan, sekaligus bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menjaga harga tetap terkendali.

Indonesia telah memberlakukan kebijakan dan insentif untuk mempertahankan penerimaan ekspor dalam negeri demi membantu bank sentral menjaga stabilitas rupiah. Namun, eksportir tetap menyatakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan tersebut.

Pemerintah harus menyadari bahwa hal ini juga dapat melemahkan efektivitas kebijakan dalam menjaga rupiah terhadap tekanan dolar AS. Kecuali jika pemerintah dapat meyakinkan dunia usaha bahwa menyimpan dolar AS di dalam negeri akan bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, bukan hanya bagi negara.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada akhir Oktober menjadi 6 persen mungkin tampak berlebihan, mengingat betapa lebih baiknya nilai tukar rupiah saat ini.

Namun tindakan pencegahan yang dilakukan bank sentral ini dapat dibenarkan, karena diambil berdasarkan informasi yang tersedia. Bagaimana pun, dampak ekonomi makro yang terjadi jika sedikit bertindak akan lebih besar jika dibandingkan dengan terlalu banyak membuat kebijakan.