Yang lebih menggembirakan adalah bahwa sekelompok masyarakat sipil dan tokoh masyarakat, jumlahnya lebih dari 100 kelompok, meluncurkan inisiatif yang disebut Jaga Pemilu. Inisiatif ini diperkenalkan pada Selasa 21 November.

Jaga Pemilu bertujuan membantu memastikan terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil. Kelompok masyarakat tersebut percaya pada pemilu tahun depan. Mereka paham bahwa pemilu tersebut layak dijaga. Karena alternatifnya – yaitu tidak mengadakan pemilu – akan berdampak jauh lebih buruk.

Dewan Kehormatan MK menemukan bahwa enam dari sembilan hakim konstitusi telah melakukan pelanggaran etika. Mereka memberikan pengecualian pada aturan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Para hakim diberi teguran tertulis tetapi tidak dipecat dari pekerjaannya.

Namun keputusan tersebut MK soal pengecualian batas usia tetap berlaku. Karena keputusan itu, putra Presiden Joko “Jokowi’ Widodo dapat menjadi calon wakil presiden yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto, kandidat yang merajai survei pemilihan presiden saat ini. Bukan suatu kebetulan jika Ketua MK, Anwar Usman, adalah saudara ipar Jokowi. Kasus MK ini adalah tanda yang jelas bahwa nepotisme sudah menjadi hal lumrah di Indonesia.

Muncul kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan lebih lanjut, mengingat putra presiden yang sedang menjabat telah ikut serta dalam pemilihan umum. Presiden Jokowi telah berjanji untuk tetap netral, begitu pula pihak militer dan polisi. Namun, beberapa kejadian baru-baru ini membuat masyarakat meragukan ketidakberpihakan aparatur negara.

Ke depan, penting bagi MK untuk berupaya mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat pasca skandal ini, demi membantu memulihkan integritas pemilu. MK tidak boleh menciptakan peluang bagi keraguan lebih lanjut terhadap ketidakberpihakan keputusan-keputusannya. Bagaimana pun, ada kemungkinan MK harus memutuskan sesuatu terkait sengketa pemilu yang krusial pada tahun depan.

Mengingat rendahnya kepercayaan terhadap MK, para kandidat atau pendukung mereka dapat menjadikan segala hal yang tidak layak sebagai alasan untuk menolak hasil pemilu.

Pada Mei 2019, para pendukung calon presiden Prabowo, mengamuk ketika menolak menerima kemenangan Jokowi sang petahana. Hal serupa dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghasut para pendukungnya untuk melakukan kekerasan pada Januari 2021. Gerakan tersebut mirip yang dilakukan Jair Bolsonaro dari Brasil pada awal tahun ini. Semua dasarnya sama, yaitu menolak menerima kekalahan dalam pemilu.

Menolak kalah sudah menjadi tren. Perhatikan cara mereka menolaknya. Semua menggunakan taktik yang sama, yaitu mempertanyakan integritas pemilu.

Gerakan Jaga Pemilu berupaya menyelamatkan integritas pemilu tahun depan. Mereka merekrut sukarelawan untuk ikut serta dalam upaya memantau proses pemilu. Pemantauan akan diawali dari masa kampanye, yang dimulai minggu depan. Lalu berlanjut hingga hari pemungutan suara di bulan Februari. Pemantauan berakhir dilakukan pada proses penghitungan suara dan pengumuman hasilnya, yang biasanya dilakukan sebulan setelahnya.

Perlunya inisiatif dari masyarakat sipil merupakan indikasi lain dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga formal yang dibentuk untuk mengawal pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) dan MK. Tidak ada salahnya punya satu lagi lapisan pemantauan – dan kami percaya sifatnya akan independen. Satu lapis pemantauan lagi dapat membantu mewujudkan kredibilitas yang sangat dibutuhkan oleh pemilu tahun depan.

Pemilu 2024 akan menjadi pemilu keenam di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto. Lima pemilihan umum sebelumnya, meski tidak sempurna, tetapi dianggap bebas, adil, dan demokratis. Yang penting, hasilnya diterima secara luas dan dipandang mencerminkan keinginan rakyat.

Beberapa tanda-tanda kurang baik muncul menjelang pemilu 2024, mulai dari bangkitnya kembali kecenderungan pemerintahan otoriter hingga menyusutnya ruang untuk berwacana publik. Namun, kami memuji masyarakat, yang pada umumnya, terus percaya pada demokrasi dan memahami betapa berharganya demokrasi tersebut.

Menyelamatkan pemilu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan demokrasi.