Sungguh ini adalah pembahasan yang tepat waktu. Pasalnya, jika dunia makin terpecah menjadi dua blok ekonomi, yaitu yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, akan makin sulit untuk bekerja sama secara global. Yang artinya makin menghalangi langkah-langkah mengatasi ancaman nyata terhadap kemanusiaan.

Urgensi tersebut tercermin dalam pidato pembukaan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati saat membuka AIFED. Ia menyampaikan bahwa beberapa negara telah menggunakan alat moneter dan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melindungi perekonomian mereka.

Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (Inflation Reduction Act atau IRA). UU ini memberikan imbalan besar bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS, di berbagai sektor, menyasar secara khusus, tetapi tidak terbatas, di sektor energi. Undang-undang lainnya adalah undang-undang CHIPS and Science Act, yang tujuannya meningkatkan kapasitas produsen semikonduktor dan industri yang terkoneksi dengannya.

Kedua undang-undang tersebut bertujuan untuk merevitalisasi industri manufaktur AS melalui dukungan negara. Keduanya punya implikasi besar terhadap perdagangan global dan arus investasi, yang sering kali tidak menguntungkan negara lain.

Amerika bukan satu-satunya negara yang menerapkan sikap proteksionis. Negara-negara lain juga mengabaikan prinsip perdagangan bebas, sebuah prinsip yang selama berabad-abad telah berkontribusi terhadap kemakmuran global.

Namun banyaknya dana yang dapat dihimpun memberi Washington keunggulan dalam hal mengawali kompetisi subsidi di seluruh dunia. Tiongkok sekarang punya kemampuan dan sumber daya untuk menyaingi subsidi AS, yang sebagian besar dilakukan AS untuk menekan Beijing.

Negara-negara maju lainnya, terutama Jerman, juga mulai mengambil langkah besar dalam hal insentif investasi. Negara itu bisa menghemat puluhan miliar euro untuk industri-industri yang diidamkan seperti industri pembuatan chip.

Negara-negara berkembang dan sedang berkembang seperti Indonesia tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam permainan zero-sum. Apa yang bisa dan sedang dilakukan Jakarta adalah menggunakan kebijakan perdagangan untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri.

Dan siapa yang dapat menyalahkan Indonesia karena hanya memikirkan kepentingannya sendiri, mengingat semua negara juga melakukan hal yang sama? Sementara itu Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) tidak bergigi dan hanya berdiam diri menyaksikan semua hal yang terjadi.

Subsidi dan sanksi dapat mendistorsi perdagangan dan investasi global sekaligus membatasi impor atau ekspor. Seperti juga pembatasan ekspor, hal ini biasanya menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya sehingga produk atau jasa tidak diproduksi di tempat yang paling hemat biaya.

Sebagai negara yang geopolitiknya ringan dan perekonomiannya belum berkembang, Indonesia akan menjadi lebih baik jika WTO bertindak sesuai namanya dan melarang kebijakan perdagangan dan investasi unilateral.

Sayangnya, WTO yang ada sekarang bukan seperti yang kita harapkan. Ini bukan dunia ideal. Dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang disesaki perang teknologi, fragmentasi geopolitik, dan konsep bahwa Amerika adalah yang terdepan lewat kebijakan America First. Di mana-mana, hal itu yang terjadi.

Tindakan terbaik bagi Indonesia di dunia semacam itui adalah tidak ikut campur ketika AS dan Tiongkok bersaing dalam kompetisi perebutan pengaruh. Tampak pasif, tapi sesungguhnya tidak demikian.

Sikap tidak memihak lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika negara-negara cenderung menuntut kesetiaan politik sebagai imbalan atas kerja sama ekonomi. Besikap tetap netral di dunia seperti ini membutuhkan upaya yang sadar, dan hal ini tercermin dalam doktrin Jakarta tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” – bukan pasif.

Argumen yang sering terdengar adalah bahwa Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Pasalnya para produsen yang berbasis di Beijing selalu mencari kesempatan untuk bisa hadir di pasar lainnya di kawasan ini melalui apa yang disebut dengan strategi China Plus One.

Kebenaran klaim tersebut tentu masih harus dibuktikan. Namun, mungkin juga hal itu menyebabkan fragmentasi ekonomi atau kompetisi subsidi di wilayah tersebut.

Meskipun multilateralisme berada di bawah ancaman, Indonesia masih dapat menerapkan kebijakan ekonomi yang berpedoman pada prinsip-prinsip umum dan mendorong kebijakan tersebut di wilayah yang ada di bawah pengaruhnya, yaitu ASEAN.

Siapa pun yang memenangkan pemilihan presiden pada bulan Februari mendatang harus tetap berkomitmen pada kebijakan ekonomi nonblok Indonesia yang tidak berpihak pada kekuatan mana pun.