Biasanya, pernyataan bersama yang mereka keluarkan tidak mencakup penyebutan masalah besar. Namun, ketika berbicara tentang peningkatan kerja sama keamanan, dan lebih khusus lagi keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik, jelas-jelas yang mereka sasar adalah Tiongkok.

Jepang terlibat sengketa wilayah dengan Tiongkok di Laut China Timur. Beberapa negara ASEAN juga sedang menghadapi sengketa serupa, dengan Tiongkok, di Laut China Selatan. Lebih jauh, Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan penting antara Jepang dengan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Jepang dan ASEAN punya banyak hal untuk didiskusikan terkait keamanan, mengingat ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan.

Secara realistis, ASEAN tidak boleh terlalu berharap pada perluasan hubungan keamanan dengan Jepang. Banyak negara ASEAN tidak memandang ancaman Tiongkok dengan cara yang sama seperti cara pandang Jepang. ASEAN masih percaya pada diplomasi dan berupaya menekan Beijing untuk menyelesaikan perundingan dan menandatangani kode etik yang mengikat, yang intinya menolak penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Kita juga menyadari bahwa Pasukan Bela Diri Jepang punya beberapa keterbatasan dalam melakukan kerjasama militer di luar negeri, bahkan setelah adanya penafsiran yang lebih liberal terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang. Dalam hal pertahanan, Jepang secara garis besar masih didikte oleh aliansinya, yaitu Amerika Serikat.

ASEAN sejauh ini menghindari keharusan memihak dalam kancah persaingan yang semakin meningkat antara AS dan Tiongkok. Beberapa negara ASEAN, sesuai kebijakan negara masing-masing, memang menunjukkan prinsip yang sejalan dengan salah satu dari dua negara adidaya tersebut. Namun, secara kolektif ASEAN harus menjaga netralitasnya, agar tidak kehilangan peran sentralnya di Indo-Pasifik. Apalagi peran sentral ini sudah diakui oleh semua, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

Namun demikian, dengan segala keterbatasan ini, terdapat ruang yang luas bagi ASEAN dan Jepang untuk meningkatkan kerja sama keamanan, termasuk di bidang keamanan maritim. Strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (Free and Open Indo-Pacific Strategy) milik Jepang mungkin dirancang dengan tujuan untuk melawan kebangkitan Tiongkok. Namun hal tersebut sejalan dengan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific). Keduanya menyatakan bahwa kemakmuran bersama adalah tujuan strategis mereka, dengan menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS).

Tahun ini, Jepang meluncurkan skema kerja sama Bantuan Keamanan Resmi (Official Security Assistance atau OSA), terpisah dari Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance atau ODA) yang sudah berjalan lama. Skala OSA juga lebih kecil, berfokus pada ekonomi dan perdagangan. Hal tersebut mencerminkan kekhawatiran Jepang atas keamanannya dalam lanskap geopolitik yang terus berubah.

Filipina, Malaysia, Bangladesh, dan Fiji merupakan negara-negara penerima dana OSA yang pertama tahun ini. Pada tahun fiskal 2024, Jepang berencana menawarkan sekitar 5 miliar yen ($34,1 juta dolar Amerika) ke Filipina, Vietnam, Indonesia, Papua Nugini, Mongolia, dan Djibouti. Secara khusus, program ini akan menyediakan peralatan pertahanan, seperti sistem komunikasi satelit, peralatan radar dan kapal patroli, serta menyediakan bentuk bantuan lain, misalnya pembangunan pelabuhan untuk keperluan militer-sipil, secara gratis.

Jumlah dana tersebut mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan sebagian besar negara ASEAN dalam meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Namun, dana OSA merupakan isyarat simbolis yang disambut baik oleh ASEAN sebagai bantuan dari sahabat lama dan terpercaya.