Sebelum pemilu 13 Januari, Beijing telah berulang kali memperingatkan adanya konsekuensi buruk yang akan dihadapi Taiwan jika memilih tokoh yang akan maju memimpin wilayah yang memisahkan diri dari Tiongkok tersebut.

Para pemilih menyadari akan segera terjadinya penyatuan Taiwan dan Tiongkok daratan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh hasil pemilu, mereka lebih memilih agar aspirasi mereka untuk kebebasan disebarkan ke seluruh selat dan bahkan lebih luas lagi.

Berdasarkan norma-norma internasional, kebijakan “Satu Tiongkok” berkuasa atas seluruh wilayah hingga Lintas Selat. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang, dan dunia mengakui hak Beijing untuk menarik kembali Taiwan agar menyatu dengan Tiongkok. Namun, masyarakat Taiwan memandang diri mereka berbeda dengan masyarakat Tiongkok yang tinggal di wilayah yang mereka sebut sebagai daratan itu.

“Pemilu ini telah menunjukkan kepada dunia adanya komitmen rakyat Taiwan terhadap demokrasi, yang saya harap dapat dipahami oleh Tiongkok,” kata Lai, saat menyampaikan pidato kemenangannya pada Sabtu 13 Januari.

Kemenangan Lai tidak mengherankan karena tingkat popularitasnya yang tinggi sejak beberapa bulan sebelum pemilu.

“Taiwan adalah Taiwannya Tiongkok,” kata Chen Binhua, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Beijing. “Pemilu ini tidak dapat mengubah pola dasar dan perkembangan hubungan Lintas Selat, juga tidak dapat mengubah keinginan bersama dari rekan senegara yang dipisahkan oleh Selat Taiwan untuk saling mendekatkan diri,” tambah Chen, menurut terjemahan CNBC atas laporan dari Xinhua.

Presiden Xi telah menggunakan kekuatan militer, juga kekuatan lunak (soft power) untuk mencoba memenangkan hati dan pikiran rakyat Taiwan. Dia tahu betul bahwa Taiwan telah maju secara ekonomi, sebagian berkat industri semikonduktornya yang terkemuka.

Beijing telah berulang kali meyakinkan masyarakat dunia bahwa Taiwan akan selalu bebas dan menjalankan pemerintah otonom berdasarkan pengaturan “Satu negara, dua sistem”. Namun, masyarakat Taiwan telah belajar dari pengalaman Hong Kong yang mengadopsi penerapan sistem tersebut.

Ketika Inggris mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok pada 1997, Tiongkok menjamin wilayah tersebut dapat mempertahankan sistem hukum dan ekonominya, juga tetap menjamin hak dan kebebasan masyarakat selama 50 tahun sebagai wilayah administratif khusus (Special Administrative Region atau SAR) milik Tiongkok. Namun, sejak  2022, pelaksanaan konsep “Satu negara, dua sistem” di Hong Kong telah terkendala.

Pesan kebebasan yang disampaikan dalam pemilu Taiwan berlaku di mana pun di dunia, termasuk di Tiongkok dan Indonesia. Dalam kasus Indonesia, meski PBB mengakui sepenuhnya bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, aspirasi kebebasan di wilayah yang kaya sumber daya alam tersebut telah menarik perhatian komunitas internasional.

Lai, sebelumnya adalah wakil presiden Taiwan, meraih lebih dari 5,5 juta suara atau 40,1 persen dari total jumlah pemilih. Dia menyatakan kemenangan pada Sabtu malam, hanya beberapa jam setelah waktu pemungutan suara berakhir. Dua rivalnya dari Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (Taiwan People's Party atau TPP) sudah mengakui kekalahan mereka.

Lai dan partainya masih perlu berkoalisi dengan partai oposisi untuk membentuk pemerintahan yang solid.

Baik KMT maupun TPP diketahui telah menuntut diberi otonomi luas dari Beijing, sementara DPP yang berkuasa bersikap lebih tegas.

Kemenangan DPP dalam pemilihan presiden tiga kali berturut-turut hanya berarti para pemilih tetap percaya pada prestasi partai yang berkuasa itu dalam menjalankan agenda domestic, serta pada perlawanannya terhadap Tiongkok. Hubungan Lintas-Selat menjadi sangat tegang di bawah kepemimpinan presiden Tsai Ing-wen yang akan segera berakhir masa jabatannya.

Tiongkok telah berulang kali menyerang DPP karena programnya yang “pro-kemerdekaan”. dan telah memperingatkan kekuatan luar agar tidak memancing di air keruh. Namun peringatan tersebut tidak berdampak sesuai harapan.

Dunia, termasuk ASEAN, dengan cemas menyaksikan dampak terpilihnya presiden Taiwan terkait hubungannya dengan Tiongkok daratan. Selama KTT, para pemimpin ASEAN telah menyatakan harapan mereka agar semua pihak menahan diri secara maksimal, karena ketegangan di Selat Taiwan dapat menimbulkan “konsekuensi yang terbuka dan tidak dapat diprediksi”, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

Kami percaya bahwa Tiongkok akan menyelesaikan masalah rumit ini. Bagaimanapun, melindungi keamanan global dan stabilitas ekonomi merupakan kepentingan nasional negara tersebut.