Reformasi besar-besaran pada 1998 telah menggulingkan Ketua Partai Golkar yang berkuasa, Soeharto. Namun, partainya sendiri tetap eksis dan masih memegang peran penting dalam pembuatan kebijakan hingga saat ini dan mungkin untuk beberapa dekade mendatang. Dua dari pemimpin Golkar di masa lalu dihukum karena korupsi, dan satu di antaranya dibebaskan oleh pengadilan banding. Tetap saja, Partai Golkar masih populer di kalangan pemilih, seperti yang terlihat pada hasil pemilu legislatif bulan lalu.

Semakin besar kesempatan bagi Golkar untuk mendapatkan kembali jabatan Ketua DPR. Partai itu akan menggeser posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemimpin tertinggi di legislatif jika hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkonfirmasi bahwa perolehan suara Golkar lebih banyak jika dibandingkan dengan yang diperoleh PDIP. Menurut undang-undang legislatif, jabatan Ketua DPR akan diberikan kepada partai yang berhasil mengumpulkan kursi terbanyak, meskipun partai itu tidak berhasil memperoleh suara terbanyak. 

Hitung cepat menunjukkan bahwa PDIP memimpin pemilu legislatif dalam hal perolehan suara terbanyak. Namun, dominasi suara hanya terjadi di Jawa dan Bali. Jika penyebaran suara digunakan untuk mengkonversi suara menjadi jumlah kursi legislatif, maka PDIP mungkin akan kehilangan kursi ketua umum. Justru Golkar, yang kubunya tersebar di luar Pulau Jawa, berpotensi jadi ketua. Jika hal ini terjadi, PDIP lagi-lagi harus menyembunyikan wajah setelah tampil tidak mengesankan dalam pemilu presiden.

Pada 1999, Golkar mendapatkan jabatan Ketua DPR meskipun PDIP memenangkan pemilu legislatif. Pada 2014, PDIP gagal lagi meraih posisi Ketua DPR. Golkar tetap menjadi Ketua setelah partai politik tersebut mengamandemen UU MD3. Golkar melakukannya sebagai pembalasan atas kekalahan mereka dari PDIP dalam pemilihan presiden.

Satu hal yang membuat Golkar menjadi partai yang berbeda adalah keengganannya untuk keluar dari pemerintahan. Partai tersebut selalu menjadi bagian dari koalisi penguasa sejak era reformasi mulai. Entah ada hubungan atau tidak antara aksi kecanduan kekuasaan ini dengan tingginya kasus korupsi yang melibatkan kader Golkar, tetap saja semua presiden pascareformasi membutuhkan partai tersebut, persis Soeharto.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo, didukung oleh wakil presiden dan politisi Golkar Jusuf Kalla, menyambut Partai Golkar ke dalam pemerintahannya pada 2015. Masuknya Golkar terwujud setelah setahun penuh terjadi tarik-menarik, yang memaksa adanya pergantian ketua di partai tersebut. Hal ini mengulang kisah serupa yang terjadi pada 2004, ketika Kalla mengambil alih kepemimpinan Golkar, setelah memenangkan pemilu sebagai pasangan Susilo Bambang Yudhoyono.

Golkar telah membuktikan bahwa dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, membuahkan hasil. Peran Jokowi dalam mengarahkan manuver Golkar menjelang pemilu sangatlah krusial. Tanpa itu, tidak mungkin partai tersebut akan mengusulkan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo.

Kini setelah Jokowi bersiap mengundurkan diri pada Oktober, banyak pertanyaan mengenai hubungannya dengan Golkar di masa depan. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, telah mengatakan bahwa partainya dan Jokowi punya hubungan istimewa.

Namun Airlangga hanya menyatakan hal yang sudah jelas terlihat. Dia pasti sedang menggalang dukungan untuk terpilih kembali sebagai ketua partai di kongres akhir tahun ini. Dia pasti merasakan bahwa Jokowi mungkin telah memilih kandidat lain yang dia anggap setia dan dapat melayani kepentingannya. Beberapa berita mengklaim bahwa Jokowi juga mungkin bergabung dengan Partai Golkar, karena hubungannya dengan PDIP telah kandas.

Beberapa pejabat publik dilaporkan akan maju menjadi rival Airlangga dalam perebutan posisi puncak di partai tersebut. Termasuk yang menantang adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai wakil Jokowi. Upaya Bahlil untuk meraih kepemimpinan Golkar ternoda oleh laporan media tentang penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukannya dalam pencabutan izin, redistribusi, dan pengembalian lagi izin penggunaan lahan pertambangan yang tidak aktif, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Penataan Tanah dan Penanaman Modal. Satgas itu dibentuk oleh Jokowi.

Persaingan antarfaksi di Golkar semakin ketat. Masyarakat masih menunggu siapa yang maju sebagai pemenang. Namun, di luar perebutan kekuasaan, pertanyaan yang selalu ada adalah mengenai kontribusi partai tersebut dalam demokrasi di Indonesia.