Sekitar sebulan lalu, Indonesia mengadakan pemilu berdurasi satu hari yang terbesar di dunia, dan sebagian besar perhatian masyarakat tertuju pada pemilu presiden.

Saat proses berlanjut ke penghitungan suara resmi, kita sudah melihat dimulainya ketegangan.

Kurang dari dua minggu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengumumkan secara resmi pemenang pemilu, pemberitaan didominasi seruan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan hak angket, guna mengadakan penyelidikan terhadap tuduhan kecurangan pemilu berskala besar.

Pekan lalu, sebuah aliansi yang terdiri dari sekitar 50 aktivis, anggota kelompok masyarakat sipil, dan para ahli yang mendukung lima partai politik di belakang calon presiden nomor 01 dan 03, lawan Prabowo Subianto, menyerukan agar lima partai tersebut mendorong anggota parlemen mereka di DPR mengajukan hak angket. Mereka menuntut adanya penyelidikan atas hal yang digambarkan oleh aliansi tersebut sebagai “indikasi kuat” adanya kecurangan dalam pemilihan presiden bulan lalu.

Setelah pemungutan suara pada 14 Februari, juga selama proses tabulasi suara, lawan-lawan Prabowo mengklaim telah menemukan bukti adanya intimidasi pada pemilih dan penggelembungan angka tabulasi terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Bukti-bukti itulah yang pada akhirnya berujung pada seruan calon presiden Ganjar Pranowo agar DPR mengajukan hak angket untuk melakukan penyelidikan.

Awal bulan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pendukung utama Ganjar, bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mendukung calon presiden Anies Baswedan, mengusulkan pengajuan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR.

Seolah agar segalanya semakin memanas, alih-alih melakukan tugasnya untuk menegakkan integritas proses demokrasi, KPU malah kehilangan banyak kredibilitas selama beberapa pekan terakhir. Penyimpangan dari sisi teknis yang sulit dijelaskan oleh penyelenggara pemilu tersebut telah menimbulkan kekhawatiran terkait profesionalisme KPU. Transparansi proses penghitungan suara di KPU secara keseluruhan juga dipertanyakan.

Meski sempat dianggap sebagai perwujudan komitmen digital KPU dalam menegakkan transparansi pemilu, aplikasi Sistem Informasi Tabulasi (Sirekap) sudah menuai kontroversi sejak hari pertama digunakan pada Pemilu 2024.

Partai politik, relawan pemantau pemilu, dan para calon legislatif telah menandai apa yang mereka anggap sebagai bukti adanya penggelembungan jumlah suara dan penyimpangan lainnya dalam penghitungan suara secara digital. Hal itu justru mendorong KPU menghapus seluruh tabel yang menunjukkan data tabulasi awal. Tentu saja tak mengherankan jika para politisi dan masyarakat naik pitam.

Terlepas dari kontroversi yang memanas, keadaan politik yang sulit di negara ini ternyata membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk kembali pada keyakinan agamanya. Masyarakat Indonesia dikenal karena ketaatannya terhadap keyakinan agama. Bahkan, dalam beberapa kasus, ketaatan itu sampai pada tingkat konservatisme agama.

Awal pekan ini, umat Hindu Bali merayakan Nyepi. Hari itu menjadi kesempatan mengheningkan cipta, berpuasa, dan bermeditasi bagi umat Hindu, bertepatan dengan saat mereka memulai tahun baru sesuai kalender Saka.

Mulai di hari pemilu, umat Katolik di Indonesia juga mengawali perayaan masa Prapaskah. Di masa ini banyak orang memberikan sedekah, berdoa, dan berpuasa, yang menurut Paus Fransiskus adalah jalan “menuju inti kehidupan Kristiani”.

Dan minggu ini, umat Islam menyambut Ramadan. Selama beberapa minggu ke depan, mayoritas umat Islam di negara ini akan harus melakukan kontrol besar-besaran terhadap hasrat dasar manusia, juga pada emosi dasar manusia.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Ramadan “adalah bulan yang permulaannya penuh rahmat, pertengahannya dibanjiri ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka”.

Dalam perayaan keagamaannya, Ramadan memang hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Namun, sebagai perwujudan sebuah tradisi yang menyentuh hati, Ramadan mencerminkan penghargaan seluruh bangsa, dengan segala keberagamannya, terhadap identitas agama dan budaya.

Kita semua harus menjalankan tugas kita. Dan di tahun pemilu ini, tugas tersebut tentu saja termasuk melindungi proses demokrasi kita dari praktik curang yang menjadikan pemilu hanya sekadar penegasan kekuasaan elit.

Semoga kita semua bisa memanfaatkan kesempatan baik ini, dan menuai berkah di bulan yang penuh rahmat.