Jika Presiden Emmanuel Macron dilengserkan karena gerakan reformasi ramah pasar yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Perancis, maka Belanda bergerak condong ke sayap kanan karena para pemilihnya sangat fokus pada masalah imigrasi.
emokrasi selalu carut marut. Namun, tingkat kekacauan tampaknya telah mencapai babak baru di Eropa, terutama setelah pemilu mendadak di Prancis pada 30 Juni lalu.
Bagi mereka yang khawatir dengan bangkitnya kelompok ekstrim kanan di Prancis, hasil pemilu yang baru lalu seharusnya jadi berita menggembirakan. Akhirnya, aliansi sayap kiri berhasil mendapatkan cukup suara untuk menghadang partai sayap kanan National Rally yang dipimpin Marine Le Pen berkuasa.
Namun, bisa saja terjadi kebuntuan politik akibat keengganan koalisi sayap kiri untuk menyerahkan kekuasaan kepada partai-partai yang lebih berhaluan tengah. Dan hal itu dapat mengarah pada skenario mimpi buruk berupa parlemen yang terkatung-katung.
Prospek Prancis tanpa pemerintahan sangat mungkin terjadi. Dan bisa terjadi saat Prancis punya urusan penting yang harus diselesaikan. Negara itu, antara lain, akan menjadi tuan rumah Olimpiade Paris 2024. Selain itu, Prancis juga harus membangun kubu persatuan untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia, yang kini masuk tahun ketiga.
Prancis adalah salah satu dari sedikit negara Eropa dengan partai-partai berhaluan tengah yang tidak didukung masyarakatnya. Sebelumnya, para pemilih belum pernah melengserkan pemerintahan teknokratis yang dianggap gagal, lalu memilih partai-partai dengan ideologi ekstremis untuk memperbaiki masalah tersebut.
Jika Presiden Emmanuel Macron dilengserkan karena reformasi ramah pasar yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Prancis, Belanda kini bergerak condong ke sayap kanan karena para pemilihnya sangat fokus pada masalah imigrasi.
Kemenangan Partai untuk Kebebasan (Partij voor de Vrijheid atau PVV) yang dipimpin tokoh sayap kanan antiimigran Geert Wilders dalam pemilu Belanda awal tahun ini, adalah hasil utama dari ketidakpuasan para pemilih terhadap langkah sang pendahulu. Mark Rutte, Perdana Menteri yang dilengserkan, punya cara sendiri dalam menangani para pencari suaka.
Belanda telah lama dipandang sebagai benteng stabilitas politik dengan politisi yang bijaksana dalam mengambil keputusan rasional. Rutte, yang kemudian menjadi sekretaris jenderal NATO, adalah contohnya.
Namun kemenangan PVV telah menghancurkan citra tersebut.
Dan bahkan kita boleh meragukan Dick Schoof, yang dipandang punya pengaruh kuat dalam politik Belanda, dan kini menjabat sebagai perdana menteri. Belum tentu Schoof dapat menjaga stabilitas politik di negara tersebut. Keraguan muncul terutama setelah baru-baru ini Wilders mengecam perdana menterinya sendiri di depan parlemen, karena dianggap gagal membela anggota koalisinya.
Jerman adalah negara lain yang partai aliran tengahnya tidak punya pengaruh. Namun, beberapa bulan terakhir, situasi di sana tampak suram karena kelompok sayap kanan Alternatif untuk Jerman (Alternative für Deutschland atau AfD) terus memperkuat basis dukungan.
Dalam pemilihan Parlemen Eropa pada Juni lalu, AfD berada di urutan kedua dengan 15,9 persen suara. Posisinya diikuti oleh Partai Kristen Demokrat dengan 30 persen. Yang paling buncit tentu saja Partai Sosial Demokrat (Social Democratic Party atau SPD) yang berhaluan kiri-tengah milik Kanselir Jerman Olaf Scholz. Partai ini hanya memperoleh 13,9 persen suara.
Scholz telah berjuang untuk memerintah secara efektif sejak akhir 2021. Kekalahan SPD dalam pemilu Eropa menunjukkan mosi tidak percaya dari para pemilih di Jerman.
Kekacauan di dunia politik dalam negeri beberapa negara Uni Eropa terjadi saat Eropa menghadapi berbagai tantangan. Sebut saja, ancaman Rusia yang sudah sangat dekat dan hubungan perdagangan yang tidak stabil dengan Tiongkok. Belum lagi ada masalah krisis imigrasi dan krisis iklim.
Para pemilih akar rumput mungkin berpikir bahwa saat terjadi krisis ekstrem, mereka perlu menggunakan solusi ekstrem yang ditawarkan oleh kelompok sayap kiri dan sayap kanan.
Kita tentu maklum bahwa politisi dari kedua kubu ingin melindungi popularitas mereka, tetapi politik juga tentang mencari kompromi. JIka tujuan utama adalah mengalahkan kelompok sayap kanan, maka membentuk koalisi antara partai kiri dan partai berhaluan tengah bukanlah ide yang terlalu ambisius.
Yang paling kita inginkan adalah membuktikan pada orang-orang skeptis bahwa demokrasi akan berhasil dan kebuntuan politik tidak akan terjadi. Paling tidak, harus ada cara agar situasi tidak akan makin buruk di Eropa.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Get the best experience—faster access, exclusive features, and a seamless way to stay updated.