Dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih awal minggu ini, pertanyaan itu memenuhi benak para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Hal itu terutama jadi perhatian di negara-negara yang telah mengikatkan diri sebagai sekutu Amerika Serikat, baik secara politik, ekonomi, atau keduanya.

Karena pengaruh itu, pergeseran kekuasaan di Washington, DC, akan sangat mengusik para pemimpin di Brussels dan London. Di sisi lain, hal itu menonjolkan keuntungan dari independensi dan ketidakberpihakan dalam kebijakan keamanan dan perdagangan.

Respons yang jelas terhadap America First, istilah yang telah digunakan dalam politik AS selama lebih dari satu abad, adalah sinyal dari beberapa negara bahwa mereka punya pilihan lain. Keterlibatan erat dengan AS bukan satu-satunya. Tentu saja, jika benar mereka memiliki opsi lain tersebut.

Indonesia punya. Berkat kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang telah lama berlaku, Indonesia bisa bersinar di masa-masa seperti ini. Kebijakan luar negeri bebas dan aktif mendapat dukungan publik yang luas di dalam negeri dan dihormati di negara lain.

Indonesia memamerkan adanya pilihan lain itu melalui langkah bergabung dengan kelompok negara-negara berkembang BRICS. Langkah itu diambil beberapa hari sebelum Trump memangku jabatan presiden untuk masa bakti yang kedua.

Di masa lalu, America First biasanya merujuk pada kebijakan luar negeri dan keamanan yang bersifat isolasionisme, yaitu kebijakan luar negeri yang menentang keterlibatan dalam urusan politik negara lain, atau setidaknya kurang intervensionis. Bagi Trump, itu mungkin salah satu elemennya, tetapi fokus utamanya, tampaknya, adalah ekonomi.

Sebuah memorandum berjudul “Kebijakan Perdagangan America First”, yang dipublikasikan di situs web Gedung Putih pada hari pelantikan Trump, menyatakan di paragraf pertamanya  tentang tujuan “menghilangkan defisit perdagangan yang merusak”. Selanjutnya, disebutkan tentang “tarif tambahan atau kebijakan lain” sebagai cara “untuk memperbaiki defisit tersebut”.

Salah satu negara yang perdagangannya dengan AS defisit besar adalah Indonesia. Bahkan, surplus kita mencapai rekor tertinggi tahun lalu. Kita mengekspor ke AS dalam jumlah yang dua kali lipat lebih besar ketimbang yang kita impor dari mereka. Fakta ini memberi diplomat AS amunisi untuk mengadakan pembicaraan bilateral.

Namun, pada 13 Januari, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kepada wartawan di Jakarta bahwa pemerintah akan mengupayakan kesepakatan dengan AS untuk menurunkan tarif. Ia menyebut bahwa perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement atau FTA) adalah salah satu opsi yang mungkin ingin disepakati dengan Trump.

Salut untuk ketegaran Indonesia. Kesepakatan seperti itu tetap sulit dicapai di bawah pemerintahan Biden, dan hampir bisa dipastikan bahwa tim Trump tidak akan bersikap lebih akomodatif.

Konsesi jangka panjang untuk perusahaan minyak atau pertambangan besar AS mungkin dapat membantu untuk negosiasi awal kesepakatan. Tetapi tetap saja ada kemungkinan diperlukan perubahan peraturan terlebih dahulu.

Itulah sebabnya, adanya "opsi lain" sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi di masa mendatang.

Forum BRICS sering digambarkan sebagai penyeimbang Kelompok Tujuh (G7) dalam membentuk narasi global tentang perdagangan. Beberapa pihak mengatakan bahwa forum ini punya tujuan yang lebih luas untuk menantang dominasi Barat dalam urusan internasional.

Para kritikus berpendapat bahwa manfaat nyata bergabung dengan BRICS hanya sedikit, tapi mengekspos Indonesia pada klaim yang disebut-sebut mencoba mengubah tatanan dunia yang dipimpin Barat.

Tak satu pun dari para kritikus itu akan menyerang anggota G7 karena berusaha mempertahankan tatanan dunia yang dipimpin negara-negara Barat. Dalam banyak kasus, tantanan yang dipimpin Barat memperumit pembangunan ekonomi negara berkembang melalui konsep-konsep seperti friendshoring atau homeshoring.

Bergabung dengan BRICS memang bukan tentang manfaat langsung, meskipun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat peluang untuk itu. Makna bergabung dengan organisasi itu lebih kepada bergandengan tangan dengan negara-negara berkembang lainnya, demi mempertahankan pasar terbuka dan menjaga rantai pasokan global bebas dari permainan geopolitik.

Perdagangan dan investasi internasional tanpa gangguan menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia agar bisa mengejar ketertinggalan. Dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara lain dari di kelompok yang disebut Global Selatan membuat kita tidak terlalu rentan terhadap keinginan politik dari kelompok lain yang dikenal sebagai kekuatan Global Utara.

Pada saat Organisasi Perdagangan Dunia tidak bisa sepenuhnya efektif, Indonesia juga perlu mengejar hubungan perdagangan yang lebih erat dengan negara-negara lain di kawasan, seraya membangun kerangka kerja ASEAN dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP). Hal itu diperlukan untuk memastikan standar sosial dan lingkungan, sekaligus mencegah persaingan yang tidak sehat.