Tampaknya “membawa” Papua ke dunia luar dan meningkatkan mobilitas ekonominya menjadi salah satu prioritas Jokowi untuk perjalanannya kali ini. Hal itu tercermin dari rencana perjalanannya, sebuah strategi yang sencara umum dipuji oleh para pengamat sebagai langkah menjembatani kesenjangan regional antara Papua dan provinsi-provinsi lain di Indonesia wilayah barat yang lebih maju.

Tetapi para ahli berpendapat, pendekatan ekonomi tanpa upaya nyata mengatasi konflik politik, yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, tidak mungkin dapat mengatasi keresahan yang dirasakan Papua.

Pada Kamis, Jokowi mengunjungi ladang jagung di wilayah perkebunan Kabupaten Jayapura sambil meresmikan Bandara Ewer yang dibangun di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Presiden juga meninjau beberapa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.

Bandara Ewer pertama kali dikembangkan pada 2018 dan menghabiskan biaya sekitar Rp 287 miliar ($19 juta dolar Amerika). Bandara ini dirancang untuk melayani 14.000 wisatawan per tahun. Bandara tersebut akan mengoperasikan dua penerbangan dari Timika per minggu, serta empat penerbangan dari Kamur dan Merauke.

“Konektivitas antarwilayah Indonesia sangat penting. Baik antarkabupaten, provinsi maupun antarpulau. Konektivitas akan meningkatkan mobilitas orang dan barang,” kata Jokowi. “Kami berharap perekonomian di Kabupaten Asmat akan semakin membaik.”

Saat di ladang jagung Jayapura, Jokowi memberikan beberapa saran untuk menghasilkan panen yang lebih baik. Ia menekankan bahwa sistem manajemen produksi pangan yang baik akan mengarah pada wilayah Indonesia bagian timur yang lebih sejahtera.

“Untuk Indonesia bagian timur, jika tingkat produksinya bisa melebihi 7 ton [per hektar], orang dari mana pun akan berbondong-bondong ke sini. [...] Saya akan kembali dalam tiga bulan untuk memeriksa hasil panen,” ujar Jokowi.

Uang yang menggerakkan

Sejak menjabat pada 2014, Jokowi telah menempatkan kemajuan ekonomi sebagai solusi utama permasalahan di Papua. Pemerintah meluncurkan inisiatif proyek infrastruktur dan fokus khusus pada sektor yang ditargetkan seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata.

Terletak paling jauh dari Jawa, yang menjadi pusat sebagian besar pembangunan Indonesia selama beberapa dekade, banyak bagian di Papua telah lama bergulat dengan sumber daya ekonomi yang sedikit dan infrastruktur yang kurang memadai. Kontras dengan kekayaan wilayah ini yang memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk tembaga, perak, dan emas.

Tertinggal dalam ekonomi dan pembangunan, dikombinasikan dengan banyak faktor lain, telah menimbulkan keresahan politik, termasuk separatisme. Fenomena separatism sering ditanggapi oleh pemerintah dengan tindakan keras militer dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam krisis yang sedang berlangsung, kelompok separatis di provinsi Nduga, Papua, menculik seorang pilot Selandia Baru lima bulan lalu, sehingga memicu bentrokan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengakibatkan kematian beberapa tentara. Setelah ketidakpastian yang berlangsung berbulan-bulan, pihak berwenang pada hari Selasa mengumumkan bahwa mereka siap untuk membayar uang tebusan hingga Rp5 miliar ($331.268 dolar Amerika) sebagai imbalan dikembalikannya pilot tersebut dalam keadaan selamat.

Dalam beberapa hal, fokus Jokowi pada ekonomi Papua memang tepat, karena akan meringankan banyak masalah di kawasan itu, kata peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Adriana Elisabeth.

Pada 2021, pemerintah mengalokasikan Rp6,19 triliun untuk pembangunan Papua, yang meliputi pengembangan sumber daya air serta pembangunan jalan, permukiman, dan perumahan. Jalan trans-Papua sepanjang 3.462 kilometer juga sedang dibangun, selain pembangunan pos lintas batas di sepanjang perbatasan Papua.

“Secara umum, kesejahteraan memang menjadi salah satu masalah yang paling menonjol di Papua. Proyek infrastruktur Jokowi di Papua juga nyata. Anda bisa melihatnya di jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, dan rumah sakit,” kata Adriana kepada The Jakarta Post, pada hari Kamis. “Dibandingkan dengan para pemimpin sebelumnya, Jokowi juga bergerak relatif cepat. Ia akan memantau setiap proyek, dan tidak ada yang mustahil baginya. Membangun jalan di daerah rawan konflik memang berbahaya, tetapi bagi Jokowi, hal tersebut tidak mustahil dilakukan.”

Namun masalah yang masih ada di beberapa bagian kawasan itu, menurut Adriana, merupakan tanda bahwa uang dapat menyelesaikan semua masalah kecuali dalam hal politik dan keamanan yang paling mendalam. Misalnya, kasus korupsi yang baru-baru ini melibatkan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe adalah bukti bahwa arus kas di Papua tidak diedarkan secara adil. Adriana mengaitkan masalah tersebuh dengan lemahnya pengawasan dan kontrol di pemerintah pusat.

Lagipula, dana sebanyak apa pun tidak akan bisa menggantikan permintaan maaf yang tulus dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi, ujar Adriana. “Ada aspek ekonomi, tetapi ada juga aspek politik, keamanan, dan budaya. Keamanan dan stabilitas politik tidak dapat ditukar dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, tidak akan pernah bisa ditukar dengan hak seseorang untuk menjalani hidup mereka tanpa rasa takut untuk ditembak mati kapan saja,” kata Adriana.

Masalah sebenarnya

Hanya menyelesaikan sebagian masalah Papua juga akan menghadirkan tantangan bagi posisi Indonesia di panggung internasional, kata Tantowi Yahya, mantan diplomat yang bertugas menjaga hubungan Jakarta dengan kawasan Pasifik.

Selama beberapa dekade, dalam hal kebijakan luar negeri, Papua selalu menjadi bagian Indonesia yang bisa ditawar. Hal itu telah dikonfrontasi di forum global seperti United Nations General Assembly (UNGA) dalam berbagai kesempatan. Saat ini, upaya Indonesia untuk mengintensifkan hubungannya dengan negara-negara Kepulauan Pasifik di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan tersebut kemungkinan akan menghadapi hambatan karena situasi di Papua, ujar Tantowi.

“Satu-satunya isu politik di wilayah Pasifik adalah Papua. Masalah lain bersifat sementara atau ringan jika dibandingkan dengan Papua. Jika kita tidak mengatasinya dengan benar, akan sangat menyulitkan kita. Itu akan terus menjadi masalah yang mengganggu,” kata Tantowi kepada The Jakarta Post pada hari Kamis.

Selama pemerintah pusat gagal mengatasi masalah ini, Kementerian Luar Negeri hanya dapat menjadi semacam “pemadam kebakaran” saat tampil di panggung global, tambah Tantowi.

“Setidaknya terdapat dua masalah politik di Papua: pelanggaran hak asasi manusia dan kesenjangan peluang yang dirasakan antara penduduk lokal dan pendatang. Pembangunan ekonomi tidak dapat memperbaiki semua masalah ini. Jangan sampai kita salah menyusun solusi saat mengatasi suatu masalah,” kata Tantowi.