TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah kaji ulang limit pinjaman untuk BUMN konstruksi
Change Size
A construction worker inspects a girder on Aug 8, 2016, at a PT Waskita Beton Precast plant in Palembang, South Sumatra. PT Waskita Beton Precast is a subsidiary of state-owned construction firm PT Waskita Karya. (JP/Donny Fernando)
M
enteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berupaya membatasi penyaluran pinjaman dari bank-bank milik negara ke perusahaan konstruksi yang dipunyai negara. Dengan kenyataan bahwa beberapa BUMN konstruksi harus berusaha keras mengembalikan utang, langkah Erick dinilai berisiko menimbulkan masalah baru.
Mekanisme detail masih didiskusikan oleh kementerian dan eksekutif dari kedua belah pihak.
"BUMN konstruksi akan tetap kita dukung, tapi basisnya bukan lagi korporasi. Dukungan kami berikan berdasarkan proyek, dengan periode pengembalian tahun jamak," kata Menteri Erick, Senin lalu, seperti dikutip oleh Bisnis Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut harus diambil karena selama ini beberapa BUMN konstruksi justru memanfaatkan dana pinjaman untuk membeli tanah, bangunan, atau aset lain, dan bukan menggunakannya untuk mendanai proyek.
Diakui Erick, yang menjabat sejak 2019, kasus penggunaan dana yang tidak semestinya di BUMN konstruksi terjadi sebelum masa jabatannya. Namun, dia tetap berkomitmen mencari solusi untuk mengatasi masalah keungan perusahaan bersangkutan.
Abra Talattov, yang mengepalai Centre of Food, Energy and Sustainable Development
di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa pernyataan Erick merupakan tanda bahwa BUMN konstruksi harus fokus pada penyelesaian masalah keuangan mereka. "Ini akan menekan perusahaan-perusahaan BUMN tersebut, menyadarkan bahwa mereka tidak punya keistimewaan apa pun, juga tidak bisa berasumsi bahwa bank BUMN akan membantu [menyelesaikan] masalah keuangan mereka. Mereka perlu memikirkan mencari pendanaan eksternal, serta merasionalisasi proyek mereka," katanya pada The Jakarta Post, Selasa lalu.
Di sisi lain, Abra juga mempertanyakan apakah bank-bank BUMN telah mengikuti proses penilaian berbasis pasar sebelum menyalurkan kredit ke perusahaan konstruksi milik negara. “Ini preseden buruk bagi tata kelola BUMN. Momen ini harus [dijadikan kesempatan] untuk menilai kinerja dewan komisaris di BUMN yang seharusnya diisi para profesional,” tambahnya.
