TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Tahun ini BPJS Kesehatan diprediksi defisit
Meskipun BPJS Kesehatan berusaha meminimalisir risiko dengan menunjukkan aset-aset substansial, para analis menyarankan agar badan ini mulai merencanakan strategi mitigasi.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
An employee of the Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) serves a customer at the agency’s branch office in Jakarta on July 1, 2020. (JP/Dhoni Setiawan)
B
adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memproyeksikan rekor defisit untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini.
Proyeksi kesenjangan antara pendapatan iuran dan pembayaran manfaat adalah sebesar Rp18,9 triliun ($1,21 miliar dolar Amerika). Jika terjadi, angka itu akan menandai nilai kekurangan terbesar yang pernah dialami BPJS Kesehatan sejak didirikan pada 2014.
Meski BPJS Kesehatan telah menunjukkan aset-aset substansial yang dapat menutupi defisit untuk sementara waktu, para analis menyarankan agar institusi tersebut mulai menyusun strategi mitigasi. Strategi yang disarankan dapat mencakup penaikan iuran, permintaan suntikan dana dari pemerintah atau pengurangan manfaat bagi para anggota.
Pada akhir tahun lalu, BPJS Kesehatan memiliki 267,3 juta pengguna terdaftar, atau sekitar 95,75% dari populasi Indonesia. Namun, menurut Abdul Kadir, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sekitar 53 juta di antara pengguna terdaftar tersebut tidak membayar iuran secara konsisten.
Abdul mencatat bahwa biaya untuk membayar klaim yang diajukan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan masih melebihi pendapatan yang dapat dikumpulkan dari para anggota BPJS Kesehatan dalam satu tahun. "Kami memprediksi defisit sekitar Rp18,9 triliun tahun ini. Itu berarti aset BPJS Kesehatan akan tergerus, [yang] dapat mengakibatkan kegagalan pembayaran [untuk pengobatan di masa depan]. Semua pemangku kepentingan perlu memikirkan [masalah ini dan menentukan] bagaimana memastikan ketahanan BPJS Kesehatan," kata Abdul dalam sebuah acara untuk memperingati ulang tahun ke-10 program tersebut pada 11 Januari.
Tahun lalu, BPJS Kesehatan mencatat pendapatan keanggotaan sebesar Rp151,4 triliun. Jumlah tersebut menandai peningkatan 5 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, biaya yang dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan publik untuk membayar klaim melonjak lebih dari 40% menjadi Rp158,8 triliun.
Untuk tahun ini, BPJS Kesehatan memperkirakan memperoleh pendapatan dari keanggotaan sebesar Rp157,8 triliun dan membayar biaya klaim sebesar Rp176,8 triliun.
