TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Aturan impor baru diharapkan dapat selamatkan industri tekstil
API berharap, peraturan baru Kementerian Perdagangan akan membawa perubahan bagi dunia usaha yang mengalami penurunan kinerja. Meski para ahli memperingatkan bahwa tindakan keras terhadap impor bukanlah obat mujarab.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
A worker completes the production of sarong cloth in a textile factory in the Majalaya industrial estate of Bandung regency, West Java, on Jan. 4, 2019. (Antara/Raisan Al Farisi)
S
elama bertahun-tahun, para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri sempat terpukul oleh impor tekstil murah. Karena itu, mereka berharap angina segar dengan diberlakukannya peraturan baru Kementerian Perdagangan. Mereka melihatnya sebagai upaya untuk menyelamatkan industri yang sedang terpuruk ini.
Namun, para ahli mengingatkan bahwa hanya kebijakan tersebut saja tidak akan cukup efektif untuk mengatasi kondisi industri tekstil. Menurut mereka, sangat penting untuk membuat produsen lokal lebih kompetitif.
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memuji Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Impor, yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024. Menurut pihak API, peraturan tersebut berpotensi mengubah permainan bagi dunia usaha yang mengalami penurunan kinerja.
Berbicara dalam jumpa pers di kantor pusat API di Jakarta pada Senin 18 Maret, Ketua API Jemmy Kartiwa menyatakan optimisme bahwa perubahan peraturan dapat meningkatkan pemanfaatan produk tekstil dalam negeri. Menurutnya, peraturan tersebut memungkinkan industri untuk bersaing secara efektif dengan impor legal, dan “berpotensi memulihkan tingkat produktivitas sebelum krisis.”
Wakil Ketua API Anne Patricia Sutanto, yang juga menjabat sebagai salah satu ketua perdagangan di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyebut aturan baru ini sebagai “langkah kebijakan”. Menurutnya, aturan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keamanan dunia usaha dan lapangan kerja di industri tekstil. “Kepastian dunia usaha adalah hal yang terpenting, dan peraturan ini merupakan langkah positif ke arah tersebut,” ujar Anne.
Industri tekstil mengalami penurunan tajam sejak 2021 karena produsen dalam negeri kesulitan bersaing dengan masuknya pakaian murah yang diimpor dari negara-negara produsen tekstil besar seperti Tiongkok, India, Vietnam, dan Bangladesh. Para pengimpor bersaing untuk mendapatkan bagian dari pasar global, termasuk di Indonesia.
Masuknya barang-barang ini telah menyebabkan tingkat pemanfaatan pabrik tekstil dan garmen turun sebesar 40 persen. Akibatnya, menurut API, telah hilang sekitar 85.000 pekerjaan.
