TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Ganjar: RI harus rombak kebijakan luar negeri di tengah tantangan global
Change Size
Ganjar Pranowo, the 2024 presidential candidate of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), speaks on Sept. 29, 2023 at the party's national meeting in Jakarta. (Reuters/Willy Kurniawan)
Kebijakan luar negeri Indonesia yang "bebas dan aktif" harus didefinisikan ulang agar lebih strategis dan inklusif terhadap kebutuhan pemerintah. Hal itu dikatakan calon presiden Ganjar Pranowo dalam diskusi publik pada Selasa (7 November) di Jakarta.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memulai serangkaian diskusi pada tanggal 7 November yang menampilkan para kandidat presiden tahun depan. Mereka menyampaikan gagasan kebijakan luar negeri mereka.
Ganjar menambahkan bahwa di tengah lanskap geopolitik yang kompleks, diplomasi Indonesia harus memprioritaskan setidaknya lima kebijakan. Kebijakan tersebut adalah ketahanan pangan, kedaulatan maritim, kemandirian energi, perlindungan WNI di luar negeri, dan pengembangan Indonesia sebagai pusat industri.
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang akan bertarung dalam pemilu 2024 berpasangan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD itu, naik ke atas panggung sebagai pembicara pertama dalam diskusi CSIS.
Ganjar menggunakan kesempatan tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut pandangan kebijakan luar negeri yang sebelumnya diterbitkan dalam dokumen kampanyenya. Dalam dokumen tersebut, terdapat proposal untuk menjaga netralitas di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Ia juga mengajukan gagasan memodernisasi sistem pertahanan negara.
"Dunia sedang tidak baik-baik saja," katanya saat membuka pidatonya, disertai dengan presentasi yang menampilkan gambar-gambar tank di Ukraina dan Palestina. "Sangat umum untuk melihat Machiavellianisme [diadopsi] karena kepraktisannya. "
Ia juga mengidentifikasi empat masalah yang dianggapnya paling mendesak, yaitu kemunduran demokrasi, ketidakadilan global, kemerosotan ekonomi global, dan konflik regional. Mantan gubernur Jawa Tengah ini mengatakan bahwa dengan latar belakang ini, perlu dipastikan bahwa pasokan pangan tetap stabil. Langkah lain yang diperlukan adalah meningkatkan anggaran pertahanan untuk menjaga relevansi kebijakan bebas aktif Indonesia.
