Hadi Tjahjanto, sekutu lama Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pada Rabu 21 Februari, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mempromosikan salah satu loyalisnya ke posisi kabinet senior, sekaligus menyambut seorang mantan pemimpin partai oposisi ke dalam pemerintahannya. Menurut para analis, ini adalah langkah konsolidasi kekuasaan di bulan-bulan terakhir masa jabatan Jokowi. Tujuannya agar ia dapat melakukan soft landing dan menjalani masa transisi yang mulus bagi pemerintahan berikutnya.
Pada sebuah upacara di Istana Kepresidenan, Hadi Tjahjanto, seorang sekutu lama Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Hadi pernah menjabat sebagai Panglima TNI selama empat tahun sebelum bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai menteri pada 2022. Hubungannya dengan Presiden dimulai sejak ia ditunjuk sebagai komandan pangkalan Angkatan Udara Adi Soemarmo di Surakarta, Jawa Tengah, pada 2010. Di tahun itu, Jokowi masih menjabat sebagai walikota.
Posisi Menkopolhukam telah dibiarkan kosong selama sekitar tiga minggu setelah Mahfud MD, pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dari partai Jokowi sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengundurkan diri dari kabinet. Mahfud mundur untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden sekaligus bentuk protes atas dugaan ketidaknetralan Presiden dalam pemilu.
Hubungan antara Jokowi dan PDIP memburuk setelah Presiden mulai secara implisit mendukung kandidat mantan pesaingnya, Prabowo Subianto. Presiden bahkan membiarkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden bagi Menteri Pertahanan tersebut meskipun ada intervensi hukum yang kontroversial.
Sementara itu, yang menggantikan Hadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Partai Demokrat sebelumnya sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk UU Cipta Kerja dan pemindahan ibu kota.
Partai Demokrat pernah berada dalam aliansi yang mendukung calon presiden oposisi Anies Baswedan. Namun, partai tersebut kini menjadi bagian dari koalisi besar yang mendukung Prabowo, yang telah berjanji untuk melanjutkan program-program Jokowi.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Get the best experience—faster access, exclusive features, and a seamless way to stay updated.