TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Goyahnya rencana hak angket
Para analis tidak yakin jika lima partai yang mendukung calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan melanjutkan proses hak angket, karena beberapa dari mereka tampak bersekutu dengan Prabowo saat ia membentuk koalisi legislatif.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Poll workers prepare ballot papers during a revote at a polling station in Serang, Banten on Feb 21, 2024. The General Elections Commission (KPU) holds revote in four polling stations in the city after officials find underage voters, double voting and voters without proper documentation. (Antara/Asep Fathulrahman)
Tidak ada instruksi resmi dari pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang perlunya hak angket, juga cara melakukannya, atas dugaan penyimpangan dalam pemilu bulan Februari lalu. Selain itu, terdapat keragu-raguan atas pengajuannya di antara beberapa partai politik yang merencanakan hak angket. Karena itu, hak angket terancam berhenti bahkan sebelum diajukan.
Minggu ini, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali dari masa reses. Karena itu, seruan untuk melakukan penyelidikan terhadap pemilu bulan lalu semakin meningkat. Sebagian besar ajakan menggulirkan hak angket memang berlangsung dengan damai, meski diwarnai tuduhan kecurangan pemilu dan manipulasi suara.
Beberapa anggota parlemen menegaskan kembali seruan untuk melakukan penyelidikan saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Februari. Seruan utamanya datang dari mereka yang berafiliasi dengan partai-partai yang mendukung pesaing Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sang calon pemenang pemilu presiden.
Sebagian besar partai memilih untuk menunggu sampai hasil resmi pemilu diumumkan akhir bulan ini sebelum memutuskan apakah akan mendukung hak angket. Namun, sebagian besar kekhawatiran ternyata berpusat pada peran Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilu. Jokowi secara hukum tidak dapat mencalonkan diri lagi di pemilu yang baru lalu.
Presiden, yang naik ke tampuk kekuasaan tertinggi dengan dukungan PDIP, dituduh menyalahgunakan posisi dan sumber daya negara untuk mempengaruhi hasil pemilu. Langkah itu dikabarkan dilakukan demi kepentingan putranya, Gibran, dan mantan saingannya dalam dua pemilu sebelum ini, Prabowo.
Namun para analis tidak yakin apakah lima partai yang mendukung calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan melanjutkan proses hak angket. Alasannya, beberapa dari mereka tampaknya bersekutu dengan Prabowo saat ia membentuk koalisi legislatif.
Politisi senior PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengakui pada hari Selasa bahwa belum ada instruksi resmi dari ketua partai Megawati Soekarnoputri untuk meluncurkan mosi tersebut. Meski demikian, beberapa anggota partai, termasuk Djarot, telah vokal menyuarakan dukungan untuk dilakukan penyelidikan. Dia mengatakan bahwa PDIP akan membiarkan anggota DPR memutuskan sendiri untuk menggunakan hak angket yang dimiliki legislatif. “Belum ada instruksi seperti itu. Itu hak pribadi masing-masing anggota DPR […] dan Fraksi [PDIP] memberikan kebebasan [anggotanya] untuk menggunakan haknya,” ujar Djarot.
