TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Penanganan Plumpang
Change Size
Firefighters work to extinguish a fire in a residential area near the site of the Pertamina fuel depot fire in Plumpang, North Jakarta, on March 3, 2023. (AFP/Hiro)
B
ayangkan sebuah industri di mana pun mengalami kecelakaan yang berakibat fatal. Kinerja siapa yang harus dipertanyakan? Tentu Departemen Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (Health, Safety, and Environment, atau HSE) di perusahaan. Para pemangku kepentingan selayaknya berusaha mencari tahu segala kemungkinan pencegahan atau prosedur yang harus diubah untuk menangani kecelakan dan, terutama, menangkal hal yang sama terjadi lagi di masa mendatang.
Mengherankan bahwa Pertamina justru memecat Direktur Penunjang Bisnisnya terkait kebakaran depo BBM Plumpang, Jakarta Utara, yang terjadi pekan lalu. Padahal, direktur tersebut bukan yang bertanggung jawab atas standar HSE.
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina membawahi empat senior vice president (SVP) yang bertanggung jawab atas teknologi informasi, pengadaan, manajemen aset, dan shared service yang menangani sistem operasional digital. Dari empat area, hanya dua yang mungkin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas pipa pemicu kebakaran, yaitu bagian pengadaan dan bagian manajemen aset. Kualitas pipa ditengarai sebagai pemicu kebakaran pada 3 Maret tersebut, merenggut 20 nyawa dan melukai lebih banyak lagi.
Semua korban kebakaran tinggal sangat dekat dengan fasilitas Pertamina, hanya dipisahkan satu tembok tipis. Bayangkan jika bukan sekadar pipa yang terbakar pada malam nahas itu. Misalnya tangki penyimpanan yang meledak, bisa dipastikan terjadi bencana yang menghancurkan seluruh lingkungan.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut bahwa depo BBM Plumpang berkapasitas sekitar 324.535 kiloliter dengan rata-rata throughput 16.504 kiloliter. Secara keseluruhan, depo BBM tersebut bersama fasilitas penyimpanan terdekat di Tanjung Priok memasok 491.485 kiloliter bahan bakar. Itu baru data pasokan bulan Februari saja.
Kilang Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyuplai mayoritas bahan bakar untuk depo Plumpang menggunakan jaringan pipa sepanjang 210 kilometer. Jumlah yang lebih kecil diangkut kapal tanker minyak.
Harus diperhatikan bahwa pipa menjadi alat vital dalam sistem distribusi BBM di Jabodetabek. Jadi seharusnya Pertamina dan instansi terkait secara rutin memeriksa dan memelihara instalasi pipa BBM dari Balongan hingga Jakarta.
Dalam industri minyak dan gas, sudah jamak bahwa kondisi nir kecelakaan akan dianggap sebagai prestasi. Misalnya, satu perusahaan yang berhasil mencapai satu juta jam tanpa kecelakaan akan dianggap telah meraih pencapaian besar. Saat ini, bagi Pertamina, kebakaran depo BBM Plumpang membuat angka sukses dikembalikan ke nol. Semua harus mulai dari awal lagi.
Ada setumpuk PR bagi Pertamina untuk meningkatkan catatan keselamatan, baik di bisnis hulu maupun hilir.
Bagaimana bisa daerah permukiman dibangun begitu dekat dengan fasilitas rawan bahaya? Memang, ketika fasilitas BBM Plumpang dibangun dulu, wilayah sekitarnya adalah daerah tak bertuan. Seiring pertumbuhan kota, tentu saja kebutuhan akan kawasan permukiman meningkat. Mau tak mau, masyarakat membangun hunian liar di sekitar depo BBM.
Pertamina seharusnya menyadari hadirnya permukiman di sekitar fasilitasnya. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan otoritas lokal dalam memastikan keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan. Tanggung jawab ini berlaku di mana saja, baik di Jakarta maupun di tempat lain. Di mana pun Pertamina menjalankan bisnis, harus dipastikan bahwa tidak ada masyarakat yang terancam bahaya gara-gara operasional perusahaan. Zona penyangga menjadi hal penting yang memisahkan fasilitas rawan bahaya dengan area permukiman.
Pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga camat, juga berperan besar. Diperlukan perencanaan kota yang baik dan secara jelas memetakan letak fasilitas rawan bahaya serta membatasi pembangunan di sekitarnya.
Rencana terkini pemerintah adalah merelokasi fasilitas BBM Pertamina. Lokasi baru yang disiapkan adalah satu pulau buatan di kawasan yang wewenang pengelolaannya dimiliki operator pelabuhan milik negara yaitu PT Pelindo.
Mungkin memang menguntungkan memiliki satu pulau yang khusus digunakan sebagai pusat penyimpanan bahan bakar, mirip dengan Pulau Bukom milik Singapura. Namun, potensi dampaknya terhadap zona pelayaran dan kawasan pesisir harus diperhitungkan. Apa yang akan dilakukan jika kecelakaan serupa yang di depo BBM Plumpang terjadi di sana?
Sebetulnya, akan lebih mudah dan murah untuk merelokasi permukiman sekitar depo BBM Plumpang, kemudian membuat zona penyangga yang layak. Hunian vertikal yang dibangun tidak jauh dari lokasi awal dapat menjadi pilihan.
Secara legal maupun teknis, relokasi warga bisa jadi cara terbaik memastikan keselamatan masyarakat Jakarta sekaligus menjaga stabilitas pasokan bahan bakar. Pemerintah pusat, Pemprov DKI, Pertamina serta BUMN terkait lainnya harus ikut andil untuk mewujudkannya.
