Sebelumnya telah ada peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR (Corporate Social Responsibility). CSR diatur dalam Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Uni Eropa akan segera memberlakukan aturan deforestasi sebagai bagian dari kelestarian lingkungan. Sedangkan di Indonesia, pemerintah menerapkan prinsip keberlanjutannya sendiri dalam pengembangan kelapa sawit.

Pada dasarnya, inti dari semua prinsip keberlanjutan ini mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG), yang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar telah dikembangkan di pasar global yang lebih maju sebagai seperangkat prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih komprehensif dan dikenal sebagai prinsip Environment, Social, and Governance (ESG).

Pengukuran ESG, yang belum populer di kalangan pelaku bisnis Indonesia, merupakan kajian menyeluruh atas kinerja keberlanjutan perusahaan untuk mengetahui dampak prinsip ESG yang telah dilakukan. Kajian dibuat sebagai laporan lengkap tentang kondisi perusahaan yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan, seperti investor dan pelanggan, terkait kepatuhan perusahaan pada konsep keberlanjutan dalam arti luas.

Sebagian besar prinsip ESG sebenarnya diwujudkan dalam standar pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI), yang ditetapkan pada 2016 oleh GRI. Standar ini merupakan inisiatif yang mendukung praktik terbaik dalam pengungkapan dampak. Topik yang dibahas meliputi pajak hingga emisi, antikorupsi, keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak asasi manusia. Standar GRI bertujuan untuk menawarkan kerangka kerja yang fleksibel dalam membuat laporan ESG yang terintegrasi.

Laporan media menunjukkan bahwa secara global, peluang investasi bagi perusahaan ritel dan institusional yang mempertimbangkan perapan prinsip-prinsip ESG pada seperempat atau lebih portofolio mereka, melonjak dari 48 persen pada 2017 menjadi 75 persen pada 2019. Pada 2018, aset investasi berkelanjutan mencapai 10,9 triliun euro (US$10,1 triliun ) di Eropa dan $8,7 miliar di Amerika Serikat. Deloitte bahkan memperkirakan, aset ESG di AS diperkirakan akan mencapai $25,3 triliun pada 2025.

Dengan begitu banyak modal ditempatkan pada investasi berkelanjutan, investor sekarang punya kecenderungan menilai atau memantau dengan cermat kinerja perusahaan atau negara tempat mereka ingin berinvestasi atau mendirikan bisnis. Laporan kinerja ESG yang baik atau sesuai standar tersertifikasi akan membantu para investor mengidentifikasi dengan lebih baik perusahaan-perusahaan mana saja yang dalam jangka panjang cenderung punya kinerja keuangan sehat berkat model bisnis mereka yang berfokus pada ESG.

Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia harus terlibat untuk mempopulerkan ESG di antara komunitas bisnis, sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik dan layak untuk investasi jangka panjang, terutama dalam pengembangan industri manufaktur berbasis sumber daya alam.

Saat ini, ESG sudah dianggap sebagai landasan GCG. Dengan sendirinya, ESG merupakan fondasi ekonomi pasar karena merumuskan aturan dan praktik yang mengatur hubungan antara manajer dan pemegang saham perusahaan, juga hubungan antara pemangku kepentingan seperti karyawan, pensiunan, dan masyarakat setempat, selain juga memastikan transparansi, keadilan dan akuntabilitas.

Penegakan hukum yang ada harus diperkuat untuk membangun sistem GCG yang lebih baik di sektor bisnis. Tanpa itu, bahkan omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja dapat dianggap kurang efektif untuk mendorong investasi. Beberapa penelitian telah menyimpulkan adanya hubungan antara tata kelola perusahaan yang lebih baik dan arus investasi yang lebih dapat diprediksi, juga antara GCG dan daya saing jangka panjang dalam industri jasa keuangan.

Perlu ditekankan bahwa yang dimaksud dengan tata kelola adalah seluruh praktik tata kelola baik di sektor privat maupun publik atau pemerintah. Akan sangat sulit bagi sektor swasta untuk menjalankan prinsip tata kelola yang baik jika tata kelola sektor publik masih buruk.

GCG merupakan prasyarat bagi integritas dan kredibilitas institusi pasar. Berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang dibangun, tata kelola yang baik memungkinkan korporasi memiliki akses pada keuangan eksternal serta menyusun komitmen yang bertanggung jawab kepada kreditur, karyawan, dan pemegang saham. Prinsip inilah yang menunjang pertumbuhan ekonomi dalam pasar perekonomian.

Ketika kepercayaan ini dirusak, kreditur dan investor tentu menjadi tak tertarik mengambil risiko, di sisi lain para pemegang saham akan melepas saham mereka. Akibatnya investasi terancam hilang dan ketersediaan modal berkurang. Karena itu, perusahaan harus memiliki rencana pelaporan GCG yang kuat dan membuat laporan yang jelas bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.