Ada dua hal yang perlu dicermati terkait perjanjian kerja sama pertahanan dan maritim antara Papua Nugini (PNG) dan Amerika Serikat yang baru ditandatangani. Yang pertama, perjanjian itu akan memperburuk persaingan antarkekuatan besar yang kini sedang berlangsung di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua adalah kita layak cemas dengan adanya perjanjian tersebut, karena kita berbagi perbatasan dengan PNG.

Tergantung detail isi kesepakatan, cepat atau lambat perjanjian bilateral itu akan mempengaruhi keamanan nasional kita, entah baik atau buruk.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan bahwa Beijing tidak keberatan dengan bentuk kerja sama semacam itu, tetapi lalu segera menambahkan bahwa, "Yang perlu kita waspadai adalah jika ada permainan geopolitik atas nama kerja sama, dan kami percaya bahwa tidak boleh ada kerja sama yang menargetkan pihak ketiga mana pun."

Beijing menunjukkan minat yang semakin besar pada Kepulauan Pasifik. Tahun lalu, Menteri Luar Negeri China saat itu, Wang Yi, menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon. Pakta itu menjadi bagian dari perjalanannya ke delapan negara Kepulauan Pasifik yang sangat membutuhkan bantuan keuangan untuk menghadapi risiko perubahan iklim.

Australia, tetangga terdekat negara-negara Pasifik, kehilangan pengaruhnya di kawasan itu sejak China hadir menawarkan kesepakatan yang lebih menguntungkan.

Australia, Inggris, dan AS membentuk pakta militer, AUKUS, sebagai bagian dari strategi untuk menahan kekuatan China. Pakta militer tersebut memungkinkan Canberra memiliki kapal selam bertenaga nuklir dengan alasan melindungi kedaulatannya. AS juga membentuk aliansi strategis lainnya dengan Australia, Jepang, dan India, yaitu Quad, dengan tetap meletakkan kebangkitan China sebagai pertimbangan utama.

Pekan lalu, Biden awalnya dijadwalkan mengunjungi PNG setelah menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Namun perjalanan dibatalkan karena politik dalam negeri dan ia mengirim sekretaris negaranya, Antony Blinken, untuk mewakilinya.

Perjanjian AS-PNG ditandatangani oleh Blinken dan Menteri Pertahanan PNG Win Bakri Daki di sela-sela KTT Forum Kepulauan Pasifik di Port Moresby pada Senin. Tidak ada informasi rinci perihal kesepakatan itu, tetapi draf dokumen yang bocor menunjukkan bahwa kesepakatan memberi kekebalan hukum kepada personel dan kontraktor AS; mengizinkan pesawat, kendaraan, dan kapal yang dioperasikan oleh atau atas nama AS untuk bergerak bebas di dalam wilayah dan perairan di teritorial PNG, serta membebaskan staf AS dari semua persyaratan migrasi.

Associated Press, mengutip Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa perjanjian baru itu memberikan kerangka kerja untuk membantu memperbaiki kerja sama keamanan, mengembangkan kapasitas pasukan pertahanan PNG, dan meningkatkan stabilitas regional.

PNG, negara terpadat di Kepulauan Pasifik, mengalami pertempuran sengit selama Perang Dunia II.

Indonesia dapat memilih untuk memantau secara dekat perkembangan kesepakatan AS-PNG kemudian menilai dampaknya pada keamanan nasional negeri ini. Memang, seluruh dampak kesepakatan tersebut akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk rincian kesepakatan itu sendiri serta reaksi dari kekuatan regional lain yang ada di kawasan, juga dari China yang pengaruhnya terus tumbuh di kawasan Pasifik.

Ada kemungkinan kesepakatan tersebut membawa pergeseran dalam dinamika kekuatan regional, terutama karena dapat memperbanyak kehadiran AS dan sekutunya seperti Australia dan Jepang. Karena itu, Indonesia harus melakukan diplomasi dengan AS dan PNG untuk memastikan bahwa keprihatinan negara ini didengar dan ditanggapi.

Papua, yang berbatasan dengan PNG, adalah daerah yang kaya sumber daya alam tetapi selama beberapa dekade dirongrong oleh kehadiran gerakan separatis. Kelompok pemberontak di kabupaten dataran tinggi Nduga bahkan telah menyandera seorang pilot Selandia Baru, sejak Februari.

Papua juga merupakan rumah bagi aset berharga AS di PT Freeport Indonesia, salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, yang pada 2018 diakuisisi oleh Indonesia. Di bawah Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang berhaluan nasionalis, Indonesia menambah sahamnya di Freeport menjadi 51,23 persen dalam kesepakatan divestasi senilai $3,85 miliar dolar Amerika.

Pakta keamanan PNG-AS menjadi bagian dari kepentingan keamanan nasional Indonesia. Jakarta harus berkomunikasi dengan Washington dan Port Moresby untuk mencegah implikasi yang tidak diinginkan dari semakin banyaknya militer AS yang hadir di negara tetangga kita tersebut.