Namun, tidak satu pun dari kedua ciri khas kebijakan ekonomi Indonesia tersebut yang bisa dikaitkan dengan larangan ekspor bauksit yang diberlakukan baru-baru ini. Justru, kebijakan telah diumumkan jauh sebelumnya dan tekanan untuk membatalkannya relatif kecil.

Upaya Indonesia untuk mengembangkan industri hilir bagi bisnis logam adalah salah satu kebijakan yang paling banyak dipromosikan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Membatasi ekspor bijih mineral merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya tersebut sejak awal, bahkan sudah dilakukan sebelum masa jabatan Jokowi yang pertama.

Dalam kasus bauksit, pemberitahuan pada pengelola industri dilakukan tiga tahun sebelumnya, dengan dikeluarkannya undang-undang yang mendasari kebijakan tersebut. Desember lalu, Presiden lalu menegaskan kembali rencana larangan ekspor bauksit dalam sebuah pernyataan.

Karena itu tidak boleh ada pihak yang mengaku terkejut atau kaget.

Adalah wajar jika keluhan muncul saat kebijakan hilirisasi pertama kali diterapkan pada perusahaan pertambangan, sekitar satu dekade lalu. Keluhan keluar karena kekagetan melihat persyaratan yang ketat dan tenggat waktu yang tidak realistis. Pemerintah segera mengatasi dengan melunakkan persyaratan, juga melonggarkan jadwal, tetapi tetap mempertahankan momentum hilirisasi.

Bagaimana pun, pelarangan ekspor bauksit menuai kritik dari para pelaku industri. Alasan yang mengemuka adalah kapasitas pengolahan bauksit domestik yang terlalu kecil untuk menyerap semua bijih yang diproduksi di dalam negeri. Bisa saja mereka mengharapkan ada perubahan kebijakan di menit-menit terakhir batas waktu pelaksanaan.

Toh, pemerintah pernah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebulan setelah diberlakukan secara mendadak pada April 2022. Larangan ekspor batu bara yang juga secara mengejutkan diberlakukan di awal tahun itu juga berlangsung tak lebih dari sebulan.

Jangan lupa bahwa PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara mendapatkan pengecualian yang memungkinkan mereka terus melanjutkan ekspor tembaga mentah selama satu tahun lagi, meskipun larangan sudah diberlakukan bulan Juni ini.

Bauksit, bagaimanapun, bukan komoditas ekspor penting bagi Indonesia seperti CPO atau batu bara. Larangan pengapalan bauksit juga tidak akan mengguncang pasar global, karena pangsa pasar internasional bagi produksi bauksit Indonesia tidak begitu besar.

Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak mungkin mempengaruhi pemerintah lain. Berbeda dengan larangan ekspor bijih nikel, yang membuat Uni Eropa menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan berakhir dengan Indonesia saat ini mengajukan banding karena kalah dalam gugatan tersebut.

Pemerintah telah mengambil keputusan. Jokowi bahkan menegaskan kembali pada hari Minggu bahwa Indonesia akan memperjuangkan larangan ekspor bauksit jika negara lain, seperti China sebagai importir utama, menyeret negara kita ke WTO.

Bahkan dalam kasus nikel, putusan WTO tidak berpengaruh banyak. Banding yang diajukan Jakarta akan mengulur waktu Indonesia. Selain itu, keputusan WTO tidak akan terlalu berarti mengingat negara-negara bisa sesuka hati memberlakukan pembatasan, sanksi, maupun sanksi balasan sepihak terhadap satu sama lain.

Tampaknya tidak mungkin pemerintah akan mengalah terhadap tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kasus nikel, larangan ekspor bijih yang awalnya ditolak mentah-mentah akhirnya berujung pada investasi besar-besaran untuk mengangkat posisi Indonesia dalam rantai nilai komoditas. Bertahun-tahun setelah pengaduan dan ancaman hukum mereda, kebijakan hilirisasi pemerintah terbukti benar dan dampaknya tak terbantahkan.

Meskipun secara hitungan ekonomi mungkin berbeda, industri bauksit pada akhirnya harus mengikuti jalur yang sama. Empat smelter sedang beroperasi, dan delapan smelter lain dilaporkan sedang dibangun. Ini saatnya menggenjot proyek-proyek tersebut.

Perwakilan bisnis telah melobi harga terendah untuk mengontrol harga bauksit yang harus dibayar oleh smelter. Hal yang masuk akal agar mencegah perusahaan pengolah menyalahgunakan daya tawar untuk mencetak keuntungan mendadak akibat adanya penumpukan bijih yang belum diproses.

Yang juga wajar adalah permintaan agar pihak perbankan menyediakan dana dengan syarat dan ketentuan yang masuk akal. Pesan dari pemerintah sudah jelas: ada pemilihan umum atau tidak, inilah saat yang tepat bagi para investor untuk berpartisipasi di industri pertambangan.