Contohnya terlihat dalam kunjungan kerjanya baru-baru ini ke Chengdu, China. Di sana, Jokowi mengerahkan beragam upaya untuk mendapatkan janji investasi sebanyak mungkin. Tampaknya, usahanya cukup berhasil. Pendekatan serupa juga berhasil di negara lain.

Diplomasi ekonomi Presiden telah membuahkan hasil nyata, terutama dari negara-negara ekonomi raksasa. Banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja.

Jokowi juga tampaknya ingin negara memainkan peran lebih besar di panggung global, sepadan dengan kekuatannya secara ukuran. Motivasi awalnya mungkin persaingan kekuatan negara adidaya yang makin hangat di Laut China Selatan, Selat Taiwan, dan Laut China Timur.

Hubungan Indonesia dengan China yang terus berkembang hanyalah contoh bahwa kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif sungguh bermanfaat. Pemerintah menjalin hubungan baik dengan China, dan menjadikannya mitra perdagangan dan investasi paling penting. China sendiri telah meningkatkan bobot ekonomi negaranya hingga menjadi setara dengan negara ekonomi utama dunia lainnya, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pertanyaan selanjutnya: Bagaimana cara memastikan Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang baik dalam menjalankan doktrin kebijakan luar negerinya?

Beberapa menteri mengatakan bahwa selama kunjungan dua harinya ke China pekan lalu, Presiden Jokowi berhasil mendapatkan investasi baru senilai miliaran dolar dari perusahaan-perusahaan China. Sebagian besar kesuksesan mendapat investor itu adalah berkat kedekatan Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping.

Media pemerintah China melaporkan bahwa Presiden Xi menegaskan kembali dukungannya pada Indonesia terkait rencana pembangunan ibu kota Nusantara dan Kawasan Industri Kalimantan Utara. Presiden Xi juga mendukung perluasan kerja sama di bidang lain, seperti di industri kendaraan listrik, teknologi kota pintar, dan transformasi industri digital.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral. Mereka juga sepakat bahwa kolaborasi dua negara harus saling menguntungkan, mempertimbangkan perekrutan tenaga kerja lokal, dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Semua ini akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

Tantangannya adalah untuk mempertahankan yang telah dicapai serta mengantisipasi lanskap geopolitik dan ekonomi yang berubah dengan cepat akibat persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar.

Masa jabatan kedua Jokowi akan berakhir. Ia akan berhenti pada Oktober tahun depan. Dia meninggalkan warisan kebijakan luar negeri yang menggabungkan pragmatisme dengan komitmen terhadap mandat konstitusi untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan ketertiban dunia.

Hingga kini, Jokowi telah 10 kali berjumpa Presiden Xi.  Para pengkritiknya, dari dalam negeri maupun di Barat, mungkin khawatir bahwa Indonesia di bawah Jokowi akan bergerak mendekati China, di tengah persaingan kekuatan besar dunia. Hal itu mengingatkan pada yang dilakukan Sukarno dengan poros Jakarta-Beijing selama Perang Dingin.

Dunia internasional tetap menghormati dan mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, upaya untuk mendorong Indonesia agar berpihak tidak akan pernah berakhir. Insentif ekonomi menjadi alat yang paling efektif untuk mendorong Indonesia meninggalkan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif.

Pencapaian Indonesia sebagai ketua G20 tahun lalu bisa teruwujud berkat kebijakan luar negerinya yang bebas dan aktif. Kita memang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi kita tidak menyerah pada tekanan Barat agar memboikot Moskow.

Sebagai anggota ASEAN terbesar, baik secara ekonomi maupun geografis, Indonesia adalah pemimpin de-facto perhimpunan regional tersebut. Tanggung jawab Indonesia adalah mempromosikan sentralitas ASEAN dalam membentuk Indo-Pasifik menjadi kawasan yang lebih stabil, damai, dan sejahtera.

Saat ketegangan regional meningkat, kepemimpinan Indonesia dapat menentukan masa depan ASEAN, bahkan lebih jauh lagi. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif akan berperan sangat penting.