Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Kamis (24 Agustus), Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menggarisbawahi perlunya membantu Indonesia dalam upaya pengkinian angkatan bersenjatanya.

Pentagon, dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa kedua menteri telah membahas niat bersama mereka untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Contohnya adalah dengan pembaruan pesawat tempur, pengadaan pesawat tempur multiperan baru, dan penambahan helikopter untuk angkutan.

Sebelum pertemuan tersebut, pada Senin, Prabowo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman yang berisi komitmen pembelian dua lusin jet tempur F-15EX dari Boeing, di fasilitas perusahaan itu di St Louis. Keesokan harinya, ia menyaksikan kesepakatan lain mengenai pembelian 24 helikopter tipe GFA antara PT Dirgantara Indonesia dengan unit Sikorsky milik Lockheed Martin.

Tidak ada rincian harga akhir yang diberikan, namun penawaran pada 10 Februari 2022 dari Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Amerika menyebutkan bahwa harga 36 F-15EX adalah $13,9 miliar dolar Amerika. Sementara, helikopter Black Hawk dilaporkan berharga sekitar $10,2 juta per unit.

Panglima TNI Marsekal Udara Fadjar Prasetyo mengatakan kepada Antara bahwa pengiriman dua skuadron F-15EX baru, seri paling canggih dari F-15, akan makan waktu sekitar enam tahun. Artinya, jika proses pengadaan dimulai hari ini, TNI AU baru akan mulai mengoperasikan pesawat tempur multiperan untuk segala cuaca tersebut pada tahun 2029.

Sejak menjadi menteri pertahanan pada Oktober 2019, Prabowo telah berkeliling dunia untuk menemui produsen senjata internasional, dengan membawa misi pembaruan aset TNI. Sebelum perjalanan ke Amerika, diplomasi pertahanannya menghasilkan pembelian 42 jet tempur multiperan Rafale dari perusahaan Perancis Dassault Aviation, serta 12 unit Mirage 2000-5 bekas, produk lama Dassault, dari Qatar.

Belanja besar-besaran tersebut, jika sesuai kesepakatan, akan memberikan dorongan signifikan terhadap kemampuan pertahanan negara di tengah kekhawatiran mengenai implikasi persaingan negara-negara adikuasa di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia telah memperjuangkan perdamaian di kawasan ini, khususnya melalui ASEAN, namun kesiapan militer harus tetap diperhitungkan.

Jika semua jet tempur, kapal perang, dan kapal selam yang dipesan Indonesia telah tiba, negara ini akan dapat meningkatkan upaya pencegahan yang diperlukan untuk melindungi tidak hanya penduduk dan kedaulatan teritorialnya tetapi juga jalur laut internasional.

Data dari lembaga penelitian Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, belanja pertahanan per kapita Indonesia – diperhitungkan dari persentase produk domestik bruto – merupakan yang terendah di antara enam negara berkembang di Asia Tenggara. Pembelian senjata dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk memenuhi target pemerintah atas Kekuatan Esensial Minimum (Minimum Essential Force atau MEF) sebelum tenggat tahun depan.

Ketergantungan besar pemerintahan Jokowi pada negara-negara Barat untuk mencapai target MEF sebagian besar karena alasan kepraktisan. Sistem persenjataan utama TNI dibangun berdasarkan teknologi militer dari Amerika Serikat dan sekutunya di era pasca-Perang Dingin. Indonesia memang pernah membeli jet Sukhoi dari Rusia pada 2001. Namun, pembelian itu terjadi karena Washington menerapkan embargo senjata terhadap Jakarta. Saat itu, embargo diberlakukan dengan alasan buruknya rekam jejak terkait pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Persetujuan AS atas penjualan 24 unit F-15EX ke Indonesia menandai pulihnya kerja sama pertahanan kedua negara. Bagi Indonesia, kemitraan ini sangat penting untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Sedangkan bagi Prabowo, perannya dalam menormalisasi hubungan militer antara kedua negara merupakan suatu pencapaian, mengingat ia masuk di antara jenderal Indonesia yang ada di daftar hitam Washington, akibat dugaan perannya dalam tindak kekejaman di masa lalu.

Sampai batas tertentu, diplomasi pertahanan Prabowo telah membantu Indonesia mencapai keseimbangan geopolitik di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan China, mitra dagang terpenting Indonesia saat ini. Pasar negara berkembang seperti Indonesia memang membutuhkan kedua raksasa tersebut. Sesungguhnya, kepentingan utama kita adalah mencegah terjadinya bentrokan di antara keduanya.