Akar pemicu kerusuhan lebih dalam dan rumit, dibandingkan dengan yang ada di benak masyarakat Jakarta. Masalahnya juga bukan kompensasi. Penduduk Pulau Rempang sudah ada di sana selama beberapa generasi, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun, mereka tidak punya dokumen resmi untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah. Tanah mereka terkena dampak besar dari pembangunan pusat industri kaca terpadu di Rempang Eco-City. Penduduk diperlakukan sebagai penghuni liar dan bukan sebagai warga negara.

Kerusuhan di Rempang semakin membuktikan bahwa mentalitas militeristik telah terpelihara dengan baik dalam proyek-proyek nasional yang tergolong strategis, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Cara opresif yang dilakukan aparat keamanan, termasuk polisi, TNI, dan Satpol PP, dalam menumpas para demonstran mengingatkan kita akan penggunaan kekerasan yang biasa dilakukan untuk membungkam kritik serta meredam penolakan terhadap kebijakan pemerintah selama 32 tahun masa pemerintahan diktator Soeharto.

Kita, dan banyak orang lainnya, harus mempertanyakan mengapa aparat keamanan begitu kejam terhadap orang-orang tak bersenjata yang datang untuk menyuarakan hak-hak mereka.

Pemerintah dengan cepat mengusir 7.500 penduduk asli dari pulau tersebut dan memindahkan mereka ke Pulau Galang, meskipun ada yang keberatan. Mereka menentang relokasi karena hanya menempati sekitar 10 persen dari pulau seluas 17.000 hektar tersebut.

Proyek Rempang Eco-City merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping pada bulan Juli lalu. Saat itu, beberapa perusahaan China, termasuk Xinyi Group, berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia untuk mengembangkan pusat industri kaca. Xinyi adalah salah satu grup perusahaan manufaktur kaca dan panel surya terbesar di dunia.

Nilai investasi diperkirakan mencapai $11,5 miliar dolar Amerika. Di sisi lain, proyek diprediksi akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Mitra lokal proyek tersebut adalah PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Artha Graha Group milik konglomerat ternama Tommy Winata.

Kotamadya Batam meliputi Batam, Rempang, Galang, yang biasa disebut Barelang, dan beberapa pulau kecil, serta termasuk dalam provinsi Kepulauan Riau. Batam digambarkan sebagai kawasan perkotaan dan industri, sedangkan Rempang dan Galang memiliki karakter pedesaan yang kuat dan kepadatan penduduk yang rendah.

Keputusan Presiden untuk menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai utusannya dalam menangani protes mungkin tidak akan berhasil karena ia adalah salah satu pendukung investasi China yang vocal. Ia tidak akan mampu meraih kepercayaan masyarakat setempat. Keterlibatannya dalam upaya penyelesaian masalah hanya akan memperburuk keadaan.

Yang pertama dan terpenting, Presiden harus mendapatkan informasi langsung soal kejadian di lapangan dan menahan diri dari ketergantungan pada informasi yang diberikan para pembantunya dan pengusaha. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk meningkatkan keuntungan, termasuk mengusir orang dari tempat tinggalnya.

Para pengunjuk rasa akan dengan senang hati berbicara dengan pemerintah soal niat baik bersama. Sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur Jakarta, Jokowi berhasil meyakinkan masyarakat untuk menerima relokasi karena kecenderungannya melakukan pendekatan manusiawi yang mencakup dialog.

Presiden juga harus tegas memerintahkan aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan. Sudah jelas, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan.

Jokowi tahu bahwa mendengarkan keluhan masyarakat dan mengakomodasi aspirasi mereka adalah kunci dalam negosiasi apa pun. Resep yang sama juga bisa diterapkan di Rempang dan proyek strategis nasional lainnya. Kekerasan tidak akan pernah berhasil.