Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi mengkualifikasi para kandidat calon presiden pada Pilpres 14 Februari 2024. Pengumuman kualifikasi mengawali proses pemilihan pemimpin di Istana Negara.

Ketiga pasang kandidat yang terdaftar, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; Ganjar Pranowo-Mahfud MD; dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; akan bersaing untuk menggantikan Presiden Joko “Jokowi “Widodo” dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Masa jabatan presiden dan wakil presiden saat ini akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Ini adalah kelima kalinya Indonesia mengadakan pemilihan presiden secara langsung. Pemilihan langsung meninggalkan otoritarianisme dan menjadikan Indonesia negara demokrasi elektoral sejak 25 tahun yang lalu.

Tidak diragukan lagi, pemilu kali ini adalah salah satu pemilu paling penting bagi negara ini sebagai negara demokrasi yang tergolong masih baru. Pemilu Ini merupakan ujian bagi ketahanan salah satu lembaga demokrasi fundamental kita: yaitu pemilu itu sendiri.

Untuk pertama kalinya sejak jatuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru pada 1998, muncul kekhawatiran yang masuk akal terkait integritas pemilu. Kekhawatiran bermula dari pengakuan Presiden Jokowi bahwa ia bermaksud ikut campur dalam pencarian penggantinya, untuk dapat mengamankan warisan pemerintahannya.

Ucapannya saja sudah menimbulkan kekhawatiran bahwa Presiden berencana memberikan dukungan lebih besar pada kandidat politik tertentu. Kecurigaan semakin bertambah ketika Mahkamah Konstitusi yang dipimpin adik iparnya, Anwar Usman, membuka jalan bagi putra sulung Presiden, Gibran, untuk ikut serta menjadi kandidat wakil presiden dalam pemilu.

Bahwa Presiden memilih sekutu dekatnya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru, hanya menambah spekulasi bahwa aparatur negara tidak akan menjadi pihak yang netral dalam pemilu.

Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah memperingatkan potensi kecurangan pemilu pada pemilu mendatang. Ia mengutip upaya partai-partai tertentu untuk memutarbalikkan kemajuan gerakan reformasi demi kekuasaan.

Ketua Partai NasDem Surya Paloh juga telah menyatakan keprihatinannya mengenai keadilan pemilu. Pada Juli lalu, ia menyerukan agar penyelenggara pemilu menolak campur tangan apa pun. Dalam pidatonya baru-baru ini, Paloh mengatakan ada upaya pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan “negara dan aparaturnya untuk melayani kepentingan individu dan kelompok”.

Ada beberapa peristiwa yang dianggap banyak pihak sebagai indikasi pelanggaran netralitas aparat negara. Salah satunya pencopotan poster Ganjar dan Mahfud di Bali dan Sumut oleh petugas ketertiban umum. Kemudian, terjadi juga pencabutan izin penyelenggaraan diskusi yang menampilkan Anies di Bandung, Jawa Barat, di menit-menit terakhir. Sementara itu, dalam rekaman video, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Paiman Rahardjo terlihat memimpin pertemuan relawan pendukung Gibran.

Pada titik ini, meski ragu, kita percaya bahwa Presiden Jokowi akan menepati janjinya untuk tetap netral dalam pemilu. Ia mengatakannya saat menjamu tiga calon presiden di Istana Negara. Kita juga layak mencermati Panglima TNI yang baru, Agus Subiyanto, yang dalam sidang pengukuhannya baru-baru ini juga berjanji menjaga netralitas militer.

Meski begitu, bukan berarti Presiden dan sekutunya bisa bertindak sekehendak hati. Mereka harus membuktikan bahwa tidak ada aparatur negara yang dikerahkan untuk menggalang suara bagi pasangan Prabowo-Gibran. Duo tersebut saat ini dianggap sebagai calon yang paling didukung oleh Presiden.

Pers, sebagai pilar keempat demokrasi, diharapkan dapat memainkan perannya sebagai pengawas demokrasi untuk membantu menjamin integritas pemilu. Kekuatan masyarakat sipil lainnya, khususnya organisasi pemantau pemilu dan lembaga survei yang akan melakukan penghitungan cepat, juga diharapkan membantu menjaga proses pemilu.

Survei pemilu terkini menunjukkan bahwa tidak ada pasangan kandidat yang cukup populer sehingga bisa memenangkan pemilu dalam satu putaran.

Elektabilitas Prabowo meningkat menjadi sekitar 40 persen setelah memilih Gibran sebagai pasangannya, yang secara luas lalu ditafsirkan sebagai dukungan utama dari Jokowi. Namun Ganjar dan Anies masih punya peluang untuk mengejar ketertinggalan, apalagi setelah musim kampanye dimulai pada 28 November.

Pemilu yang berjalan adil, lancar, dan damai, masih tetap bisa diharapkan. Semoga kandidat yang terbaik yang akan menang secara adil dan jujur.

Popular

New Dutch coalition government wants 'strictest' asylum policy

Single-class hospital care scheme will not affect premiums yet, BPJS says

Ukrainians, Russian face death over Bali drug lab: Police