Setelah gelombang kegaduhan politik dari para politisi di DPR dan protes dari tiga gubernur provinsi di Sulawesi selama setahun terakhir, ketiga pemegang saham utama PT Vale Indonesia tersebut akhirnya menandatangani perjanjian divestasi di San Francisco, Amerika Serikat, pada Jumat, atau Sabtu waktu Jakarta. Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menghadiri KTT APEC di AS, menyempatkan menyaksikan penandatanganan tersebut. Kehadiran Presiden menunjukkan komitmen kuat kedua belah pihak untuk menyelesaikan proses menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar di PT Vale Indonesia.

Berdasarkan UU Minerba tahun 2020, Indonesia harus menjadi pemilik pengendali Vale Indonesia sebagai prasyarat perpanjangan konsesi pertambangan seluas 118.000 hektar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah tersebut. Konsesi akan berakhir pada Desember 2025. MIND ID adalah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi pemilik saham pengendali, secara politik maupun finansial.

Berdasarkan perjanjian tersebut, anak perusahaan Vale Brazil, VCL, dan Sumitomo, akan melakukan divestasi ekuitasnya di Vale Indonesia sekitar 14 persen untuk menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar. Kepemilikan saham MIND ID akan menjadi 34 persen. Divestasi ini memungkinkan perpanjangan konsesi pertambangan Vale Indonesia berdasarkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk 20 atau 30 tahun ke depan.

Tapi seperti kata pepatah “kuncinya ada di dalam detailnya”. Jalan menuju kontrak final terkait akuisisi saham mungkin masih berliku, tergantung niat baik dan itikad baik pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi.

Peringatannya adalah bahwa pokok perjanjian sering kali disebut sebagai surat niat atau nota kesepahaman atau kesepakatan pra-kontrak yang belum menetapkan syarat dan ketentuan utama dari transaksi final. Siaran pers resmi tidak merinci ketentuan kontrak final, hanya mengatakan bahwa “Mekanisme rinci transaksi akan diselesaikan dalam bentuk perjanjian definitif dan transaksi diharapkan selesai pada 2024 dan tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.”

Kami yakin negosiasi kesepakatan divestasi akhir dengan Vale Indonesia tidak akan bergejolak seperti negosiasi antara pemerintah dan McMoran yang berbasis di AS. Negosiasi dengan McMoran adalah terkait divestasi perusahaan tembaga Freeport. Reputasi Vale Indonesia dinilai baik secara nasional dan internasional, berbeda dengan McMoran yang saat itu terkenal dengan sikap bermusuhannya. Terlebih lagi, besaran kesepakatan dengan Vale Indonesia akan sangat minim, hanya beberapa ratus juta dolar, dibandingkan dengan akuisisi Freeport senilai $3,85 miliar dolar Amerika.

Divestasi Freeport akhirnya diselesaikan pada akhir Desember 2018, lima bulan setelah penandatanganan pokok-pokok perjanjian pada Juli 2018. Namun, hanya empat bulan sebelum pemilihan presiden dan legislatif pada April 2019.

Umumnya, aspek tersulit dalam akuisisi saham adalah penetapan harga aset. Namun karena 20 persen saham Vale Indonesia telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak 1990, masalah harga mungkin tidak akan terlalu memusingkan.

Aspek paling sensitif dari divestasi Vale Indonesia adalah terkait kepentingan pemerintah provinsi dan kabupaten di tiga provinsi di Sulawesi. Dalam kasus divestasi Freeport, kesepakatan akhir dicapai hampir satu tahun setelah perjanjian diputuskan pada Januari 2018. Saat itu, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua serta Kabupaten Mimika sepakat bahwa pemerintah daerah akan mendapatkan 10 persen saham Freeport.

Namun, kesepakatan pembagian saham Vale Indonesia antara pemerintah pusat (MIND ID) dan pemerintah daerah akan jauh lebih rumit dan sulit. Pasalnya, pemerintah provinsi dan kabupaten yang terlibat lebih banyak, serta kurangnya kapasitas keuangan pemerintah daerah.