Menteri Luar Negeri Retno Marsudi harus segera berkonsultasi dengan menteri luar negeri lainnya, terutama sejawatnya di ASEAN, untuk membahas langkah-langkah memulihkan perdamaian di Myanmar. Melibatkan Tiongkok merupakan kesempatan langka. Apalagi, Tiongkok merupakan salah satu mitra dialog terpenting ASEAN.

Indonesia tidak boleh ragu mencari alternatif baru untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar. Selama dua tahun terakhir, sejak militer menggulingkan pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis, ASEAN tetap gigih menyelesaikan krisis keamanan dan kemanusiaan, tanpa melibatkan kekuatan luar. Taktik kaku semacam ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena terbukti bahwa masalahnya telah meluas, tak lagi sekadar di Myanmar dan ASEAN.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan tingkat tinggi di Jakarta pada September lalu, para pemimpin ASEAN mengutuk tindakan kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar. Kekerasan telah menyebabkan masyarakat menderita berkepanjangan, memicu krisis kemanusiaan, menghancurkan fasilitas umum, dan berdampak buruk pada stabilitas kawasan, khusunya di sepanjang perbatasan.

Para pemimpin ASEAN memutuskan untuk memperpanjang masa pengucilan sementara Myanmar dari pertemuan resmi dan acara ASEAN sampai junta militer sepenuhnya menerapkan Konsensus Lima Poin. Namun mengandalkan satu kebijakan saja ternyata tidak menghasilkan kemajuan. Dan kondisinya akan tetap seperti ini, kecuali jika ASEAN mencari jalan lain.

Presiden Jokowi masih punya waktu satu bulan sebelum Laos secara resmi mengambil alih kepemimpinan bergilir ASEAN pada 1 Januari 2024. Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN belum mencapai kemajuan berarti dalam mendorong militer Myanmar untuk mematuhi Konsensus Lima Poin.

Jokowi berhubungan baik dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Melibatkan Beijing dalam membantu Myanmar keluar dari krisis bukanlah suatu pemikiran naif. Pengaruh Tiongkok terhadap Myanmar sangat besar, terlepas dari siapa pemegang kekuasaan di sana.

Junta Myanmar menghadapi tantangan serius dari pemberontak etnis minoritas yang telah melancarkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat. Dalam beberapa bulan terakhir, perkembangan kondisi Myanmar telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan bagi Tiongkok yang berbatasan dengan Myanmar.

Rekaman video menunjukkan kelompok pemberontak yang menyebut diri Aliansi Persaudaraan (Brotherhood Alliance) mengepung pangkalan militer di negara bagian Shan di perbatasan Myanmar dan Tiongkok baru-baru ini. Video tersebut dirilis oleh para pemberontak yang mungkin ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mulai menguasai wilayah setempat.

Tiongkok dilaporkan kesal karena junta mengabaikan peringatan Beijing mengenai aktivitas kriminal yang menargetkan warga negara Tiongkok di di sepanjang perbatasan. Seperti dilansir Global Times, Tiongkok telah meminta Myanmar agar bekerja sama dengan Tiongkok guna menjaga stabilitas zona perbatasan, sehingga secara efektif melindungi keselamatan warga negara Tiongkok dan properti di sepanjang perbatasan. Tiongkok juga meminta Myanmar memperkuat langkah-langkah keamanan bagi personel, institusi, dan proyek-proyek Tiongkok di wilayah Myanmar.

Pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan bahwa Tiongkok telah memfasilitasi evakuasi warga dari beberapa negara, termasuk warga Thailand, dari Myanmar sisi utara melalui Tiongkok untuk menghindari konflik. Tiongkok akan terus menjaga komunikasi dengan negara terkait dan memberikan bantuan.

Menurut Mao Ning, sejak konflik di Myanmar wilayah utara dimulai, “Tiongkok telah memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan perdamaian dan perundingan secara aktif, serta mendesak pihak-pihak terkait untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dan melakukan gencatan senjata sesegera mungkin”.

Perang saudara yang berkepanjangan dan bahkan meningkat di Myanmar menimbulkan kekhawatiran bagi ASEAN, karena akan menutup pintu bagi upaya perdamaian. Ketika tentara militer menghadapi demoralisasi, tidak berlebihan jika kita meragukan kapasitas junta dalam melawan pemberontak. Militer dikhawatirkan akan meneruskan operasi pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan untuk menindak pihak oposisi.

Kekejaman di Myanmar tidak boleh terjadi. Betapapun kecilnya peluang yang ada, Indonesia harus membujuk ASEAN untuk melibatkan kekuatan luar guna mengakhiri penderitaan rakyat di negara itu. Kekhawatiran Tiongkok terhadap keamanan perbatasannya dapat menjadi titik awal untuk membuka pembicaraan mengenai Myanmar.