Para ahli mengatakan bahwa janji-janji kampanye yang telah dibuat oleh para kandidat sejauh ini sepertinya tidak akan banyak membantu memperbaiki masalah yang menimpa beberapa BUMN yang terpuruk tersebut. Kemunduran terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Joko “Jokowi” Widodo selama hampir 10 tahun, dan sangat mungkin para kandidat tersebut justru akan mengulangi kesalahan yang sama dengan yang dilakukan pemerintah sebelumnya.  

Sejak Presiden Jokowi mengambil alih pemerintahan pada Oktober 2014, BUMN infrastruktur mulai menumpuk utang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dipimpinnya. Pembangunan tersebut meliputi proyek jalan tol di mana-mana, kereta api berkecepatan tinggi, dan beberapa bandara.

Selama bertahun-tahun, utang BUMN yang semakin besar disembunyikan. Kemudian, pandemi COVID-19 memberikan peringatan akan solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang. Saat itulah, tak ada satu pun masalah yang bisa diabaikan begitu saja, terutama oleh investor.

Dua BUMN konstruksi, setidaknya tahun ini, telah sekali gagal melakukan pembayaran imbal hasil pada investornya. Satu di antara perusahaan tersebut kemudian harus menghadapi tuntutan hukum dari kreditor yang dapat membuat perusahaan bangkrut atau harus merestrukturisasi utangnya. Keputusan akhir tergantung pada hasil negosiasi dan keputusan pengadilan.

BUMN di industri bandara dan perkeretaapian juga menghadapi tekanan finansial. Mereka habis-habisan menggarap proyek-proyek seperti Bandara Internasional Yogyakarta yang baru dan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Meski begitu, kondisi mereka cukup baik dibandingkan rekan-rekan mereka di sektor konstruksi.

Dua calon presiden kita, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, layak diapresiasi karena menawarkan rencana yang sedikit berbeda untuk mengatasi masalah utang BUMN. Berbeda dengan Prabowo Subianto, yang kemungkinan akan mempertahankan pendekatan biasa-biasa saja seperti yang sudah dilakukan selama ini.

Anies mengusulkan peninjauan kembali kewajiban seluruh BUMN dan melanjutkan proses restrukturisasi utang. Sementara Ganjar menyatakan akan meminta negara turun tangan, baik dengan memberikan jaminan pemerintah atau memberikan suntikan modal negara (dalam skema Penyertaan Modal Negara atau PMN), terutama untuk proyek-proyek yang tidak layak secara komersial.

Namun, perbaikan-perbaikan ini sepertinya tidak akan membawa banyak perubahan terhadap permasalahan BUMN yang mendasar. Lebih jauh, usulan perbaikan-perbaikan tersebut tidak dapat menjamin bahwa permasalahan lama BUMN tidak akan terulang lagi akibat tekanan eksternal, seperti yang terjadi saat negara dihantam pandemi COVID-19.

Para kandidat harus berpikir matang-matang sebelum mendukung proyek infrastruktur apa pun di masa depan. Jika suatu proyek tidak benar-benar diperlukan, maka yang terbaik adalah menunda pembangunannya dulu. Atau jika pemerintah tidak mau mendukung BUMN yang menggarap proyek yang secara komersial tidak layak, sebaiknya proyek tersebut dilupakan saja.

BUMN kita terkenal tidak mampu menolak perintah pemerintah. Dorongan untuk selalu menyenangkan pemerintah ini harus diubah. BUMN harus diperbolehkan memberi perspektif bisnis yang jujur dan menolak proyek yang dapat membahayakan neraca keuangan mereka.

Hal yang sama berlaku untuk studi kelayakan dan uji tuntas. Dua syarat tersebut tidak boleh hanya sekadar stempel semata melainkan harus menjadi penilaian sistematis yang tidak memihak. Dua syarat tersebut harus dapat menandai – bahkan merekomendasikan pembatalan – proyek apa pun yang secara data tidak dapat dilaksanakan.

Ingat, BUMN bertanggung jawab berkontribusi terhadap penerimaan negara. Mereka bukanlah mainan bagi para pembuat kebijakan yang berorientasi pada popularitas.

Seolah-olah ingin menambah unsur ketidakpedulian, ketiga kandidat presiden hampir tidak menunjukkan niat untuk menawarkan peran yang lebih besar kepada perusahaan swasta di sektor infrastruktur yang didominasi BUMN. Padahal, hal itu telah disarankan oleh kelompok internasional seperti Bank Dunia.

Meskipun mengandalkan BUMN memberi kendali yang lebih besar kepada pemerintah, yang terjadi seringkali adalah kurangnya efisiensi dan minimnya daya saing.

Kegagalan mengatasi krisis yang dihadapi BUMN akan membebani pemerintahan di masa depan. Pemerintah akan harus terus mengeluarkan uang untuk menopang perusahaan dan proyek yang sedang berjalan.

Jika permasalahan ini terus berlanjut, kita tidak bisa mengharapkan BUMN Indonesia untuk bisa menandingi perusahaan asing atau berekspansi ke pasar global.