Dalam pemilu yang demokratis, debat publik sangatlah penting karena memberi kesempatan pada seorang calon presiden untuk memperluas dan menyempurnakan ide-ide kebijakannya. Dengan demikian bisa dipastikan mekanisme check-and-balances akan berjalan ketika mereka terpilih.

Selasa lalu, acara debat resmi pertama dari lima debat resmi yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai pemahaman dan komitmen para kandidat terhadap tata pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Adegan saling serang dan saling balas kata-kata menambah bumbu adu gagasan selama 150 menit antara tiga kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Sayangnya, dalam beberapa kasus, perdebatan direduksi menjadi argumen yang menyerang ranah pribadi, atau bahkan memancing sifat emosional.

Ambil contoh tanggapan Prabowo terhadap kritik Anies terkait kemunduran demokrasi, makin sempitnya ruang kebebasan berekspresi, dan pembatasan terhadap oposisi. Menurutnya, hal itu menjadi ciri khas Indonesia di bawah pemerintahan saat ini. Alih-alih membuktikan bahwa klaim Anies tidak tepat, Prabowo justru mengatakan bahwa jika demokrasi dijalankan dengan salah, maka negara tidak akan membiarkan tokoh oposisi seperti Anies mencalonkan diri sebagai pejabat publik.

Anies ikut serta dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 dengan dukungan Partai Gerindra, partai yang diketuai oleh Prabowo. Pemilihan presiden tahun 2019 adalah momentum balas jasa yang tepat bagi Anies, setelah ia mendukung upaya Prabowo untuk maju dalam pemilihan sebagai calon presiden untuk kedua kalinya.

Titik balik terjadi pada 2019 ketika Prabowo menerima perdamaian dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan bergabung dengan koalisi yang berkuasa sebagai salah satu menteri di kabinet. Pada debat Selasa lalu, dalam melawan ucapan Prabowo, Anies mengatakan bahwa mantan sekutunya itu telah kehabisan tenaga jadi pihak oposisi. “Dia sendiri yang bilang, bahwa jika ia tidak berkuasa, ia tidak bisa berbisnis,” kata Anies merujuk pada Prabowo.

Sub-tema perdebatan, yaitu hak asasi manusia, merupakan topik yang sulit dihadapi Prabowo. Di masa lalu, ia dituduh terhubung dengan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ia terlihat jelas menjadi tidak senang ketika Ganjar menanyakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan menyebut pertanyaan Ganjar sebagai perkataan yang “tendensius”.

Tim kampanye masing-masing calon presiden mengklaim meraih kemenangan setelah perdebatan sengit tersebut. Namun, sejumlah pengamat menilai Anies lebih unggul, antara lain karena ia mengkampanyekan perubahan, selaras dengan yang dirasakan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Debat calon presiden di Indonesia memang baru dimulai pada 2004. Di Amerika Serikat, ajang debat ini telah menjadi bagian penting dalam politik, setidaknya sejak 1858. Ketika itu, kandidat dari Partai Republik Abraham Lincoln dan kandidat dari Partai Demokrat Stephen Douglas terlibat dalam tujuh putaran debat, yang sebagian besar membahas isu perpanjangan masa perbudakan di wilayah-wilayah pemerintahan masa itu.

Namun, mungkin debat tahun 1960 antara Wakil Presiden Richard Nixon dan Senator John F. Kennedy-lah yang mengubah lanskap politik modern. Berkat televisi, para pemilih dapat melihat para kandidat memperdebatkan agenda mereka secara lebih jelas dan personal. Perdebatan yang disiarkan televisi memungkinkan Kennedy menyeimbangkan posisinya dengan Nixon yang saat itu merajai jajak pendapat.

Masih harus dilihat apakah momen pemilu Kennedy akan terjadi juga di Indonesia saat ini, dan menentukan hasil pemilihan presiden pada 14 Februari 2024.

Lembaga survei menemukan bahwa debat calon presiden hampir tidak mempengaruhi pemilih pada pemilu antara tahun 2004 dan 2019. Untuk menjelaskan fenomena ini, Saiful Mujani dari SMRC yakin bahwa mereka yang menonton debat di televisi sudah mengambil keputusan. Mereka terpaku di depan televisi hanya untuk menegaskan kembali pilihan mereka.

Perdebatan tersebut, menurut Saiful, gagal menjangkau kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Golongan masyarakat tersebut biasanya tidak tertarik menonton debat, atau tidak memiliki akses terhadap televisi dan internet.

Namun dengan penetrasi internet saat ini yang diperkirakan berhasil merengkuh 213 juta dari 275 juta penduduk Indonesia, debat calon presiden dalam banyak hal akan berdampak pada perilaku pemilih. Dengan adanya sekitar 30 persen pemilih yang masih ragu-ragu, debat calon presiden mungkin akan mengubah arah pemilu, setelah selama ini jajak pendapat selalu mengunggulkan Prabowo.

Ada empat putaran debat yang menanti calon presiden dan calon wakil presiden sebelum pemilih berangkat ke TPS pada Februari mendatang. Penguasaan substansi, ide-ide segar, dan kemampuan menyampaikan pesan akan membantu para kandidat memenangkan hati dan pikiran pemilih.

Popular

KPU allows elected lawmakers to run in regional head elections

Is Indonesia really ready to embrace dual citizenship?

Young Garuda misses last chance to qualify for Paris Olympics