Bangunan bersejarah ini menjadi panggung bagi Retno untuk menunjukkan pencapaian Kementerian Luar Negeri, dalam melaksanakan mandat konstitusional kebijakan luar negeri “bebas dan aktif” selama sembilan tahun terakhir.

Jika Retno mengibaratkan pidatonya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kita dapat simpulkan bahwa masyarakat puas dengan kinerjanya. Semua yang dilakukan Retno dan kementerian memang nyata. Ada beberapa kekurangan, namun masyarakat bisa memaafkan karena melihat bahwa ada kemajuan yang dicapai.

Konferensi pers di Bandung akan menjadi pernyataan tahunan terakhir Retno seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan pemerintahannya pada bulan Oktober mendatang.

Fakta bahwa Presiden Jokowi mempercayai Retno sebagai kepala diplomatnya selama dua periode berturut-turut seperti membuktikan kehebatannya.

Presiden baru menunjukkan minat terhadap kebijakan luar negeri pada masa jabatannya yang kedua, meskipun dengan cakupan terbatas di ASEAN. Akhirnya, Retno terbiasa bertindak sendiri. Dia rupanya tahu betul apa yang diinginkan atasannya itu, dan sejauh ini belum ada keluhan dari Presiden.

Retno menguraikan empat prioritas diplomasi Indonesia selama masa jabatannya.

Pertama, diplomasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian bangsa.

Kedua, perlindungan WNI di luar negeri. Banyak warga Indonesia yang tinggal di luar negeri telah memberikan kesaksian tentang diplomat Indonesia yang peduli dan sangat membantu WNI.

Ketiga, menegaskan kedaulatan Indonesia. Selama sembilan tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri telah mencapai kemajuan signifikan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Namun, Indonesia belum menyelesaikan perselisihan yang sudah berlangsung lama mengenai hak kedaulatannya atas Laut Natuna, yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok yang dikenal sebagai klaim Sembilan Garis Putus-putus.

Keempat, diplomasi untuk perdamaian dan stabilitas regional dan dunia. Gigihnya pembelaan Indonesia terhadap hak kemerdekaan Palestina menjadi sorotan istimewa dalam diplomasi Indonesia di bawah pimpinan Retno.

Jakarta telah menolak tawaran apa pun untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tel Aviv, termasuk dengan Washington. Namun, harus diakui bahwa di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, isu Palestina adalah isu sensitif.

Para diplomat senior awalnya skeptis terhadap kemampuan Retno untuk memimpin upaya diplomatik Indonesia ketika Jokowi menunjuknya menjadi Menteri Luat Negeri pada 2014. Mereka menganggapnya lebih sebagai birokrat yang hebat dibandingkan pemimpin yang bervisi luas.

Jokowi secara khusus mengatakan kepada Retno, perempuan pertama yang menjabat posisi tersebut, untuk memanfaatkan diplomasi demi menarik investasi asing langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan Jokowi menuntut hasil nyata.

Berbeda dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang senang dipandang sebagai pemimpin dari negara-negara kekuatan menengah sekaligus berperan langsung dalam mengarahkan kebijakan luar negeri negaranya, Jokowi, yang mantan pengusaha, lebih fokus pada perekonomian.

Karena itu, Jokowi dapat dengan mudah memahami kepemimpinan Indonesia di G20 pada 2022. G20 pun membuatnya mendapatkan pujian dari komunitas internasional karena berhasil menjadi tuan rumah KTT tersebut. Bagi Retno, KTT G20 di Bali merupakan puncak pencapaian diplomasinya, karena terjadi di tengah perpecahan akibat invasi Rusia ke Ukraina. Negosiasi di menit-menit terakhir dan kompromi yang dilakukan diplomat Indonesia menyelamatkan peristiwa tersebut.

Namun Jokowi tidak dapat mengulangi kesuksesan G20 ketika ia menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023. Di bawah kepemimpinannya, ASEAN masih belum mampu mengakhiri krisis di Myanmar. Junta militer terus menentang lima poin konsensus yang sudah disepakati bersama. ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia juga hanya mencapai sedikit kemajuan dalam membujuk Tiongkok untuk mempercepat perumusan Kode Etik yang tidak mengikat di Laut China Selatan. Namun hal ini tidak sepenuhnya salah Indonesia, karena Tiongkok terus menerus mengklaim laut yang kaya sumber daya alam tersebut sebagai wilayahnya.

Di tengah segala kemajuan yang dicapai, jelas bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Retno telah membawa perubahan. Retno patut mendapat penghargaan atas pencapaian tersebut. Mari berharap kita dapat melihat hal-hal besar darinya selama ia menyelesaikan sembilan bulan sisa masa jabatannya.